Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 257.040 peraturan dalam 1,869 detik

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 3 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jaminan Sosial Hari Tua

Download file:

peraturan-bpjs-ketenagake...-no-4-tahun-2015.pdf

MEKANISME - PENETAPAN - DISTRIBUSI - HASIL PENGEMBANGAN - DANA - JAMINAN HARI TUA

2015

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan NO. 4, Bn 2015 (1329); 5 hlm

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan tentang Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua

ABSTRAK:

bahwa sesuai Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, bahwa ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penetapan dan distribusi hasil pengembangan program jaminan hari tua diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; PP Nomor 99 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 2015; PP Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 60 Tahun 2015; Keppres Nomor 161/M Tahun 2013
Peraturan ini mengatur mengenai Penetapan Tingkat Pengembangan JHT berupa Dana Jaminan Sosial Hari Tua yaitu dana amanat milik peserta JHT yang merupakan himpunan dana JHT beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat pada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program JHT

CATATAN:

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2015.
5 hlm

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Program Jaminan Hari Tua dan Program Jaminan Pensiun

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2018 tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, Program Jaminan Hari Tua dan Program Jaminan Pensiun

Download file:

peraturan-bpjs-ketenagake...-no-3-tahun-2015.pdf

BENTUK - KARTU PESERTA - SERTIFIKAT KEPESERTAAN - FORMULIR - PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2015

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan NO. 3, BN 2015 (1650); 50 hlm

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Program Jaminan Hari Tua dan Program Jaminan Pensiun

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, perlu
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; PP Nomor 44 Tahun 2015; PP Nomor 45 Tahun 2015; PP Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 60 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur mengenai Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Sertifikat kepesertaan, dan Formulir

CATATAN:

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2024.
30 hlm

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Manfaat Layanan Tambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PER_BPJS_KETENAGAKERJAAN_NOMOR_2_TAHUN_2014.pdf

MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2014

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan NO. 2, BN 2015 (916); 11 hlm; https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan tentang Manfaat Layanan Tambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadai BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 3 Tahun 1992 tantang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; UU No. 24 Tahun 2011 tantang BPJS; PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 84 Tahun 2013; PP No. 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Kepres No. 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
Peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan Dana; Sifat dan Komposisi Penyaluran; Beban Operasional; Pembukuan dan Pemeriksaan; Penyusunan dan Pengesahan RKAT dan LK Tahunan.

CATATAN:

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
11 hlm

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan Pengawasan/Audit Internal

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Download file:

PER_BPJS_KETENAGAKERJAAN_NOMOR_1_TAHUN_2014.pdf

TATA CARA - PENGAWASAN - PEMERIKSAAN - KEPATUHAN - PENYELENGGARAAN - PROGRAM - JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2014

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan NO. 1, BN 2014 (1886); 16 hlm; https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) PP No.86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 86 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur mengenai tugas, Fungsi dan Wewenang Petugas Pemeriksa; Hak dan Kewajiban Petugas Pemeriksa; Pengawasan dan Pemeriksaan.

CATATAN:

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
16 hlm

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Mengubah

Perka BPOM No. 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia

Download file:

peraturan-bpom-no-28-tahun-2023.pdf

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Penggunaan Obat dan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pasca Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Indonesia

Abstrak

Kesehatan

Download file:

peraturan-bpom-no-26-tahun-2023.pdf

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Download file:

P BPOM No. 3 Tahun 2023.pdf

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pengkajian Keamanan dan/atau Mutu Obat dan Bahan Obat terhadap Cemaran Nitrosamin

Abstrak

Kesehatan Standar/Pedoman

Download file:

P BPOM No. 2 Tahun 2023.pdf

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Sertifikasi Pelulusan Bets/Lot Vaksin

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Download file:

P BPOM No. 1 Tahun 2023.pdf

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia

Abstrak

Pengawasan/Audit Internal

Status Peraturan

Dicabut dengan

Diubah dengan

Perka BPOM No. 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia

Download file:

peraturan-bpom-no-27-tahun-2022.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT