Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2014

Manfaat Layanan Tambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan Dana; Sifat dan Komposisi Penyaluran; Beban Operasional; Pembukuan dan Pemeriksaan; Penyusunan dan Pengesahan RKAT dan LK Tahunan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Manfaat Layanan Tambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

T.E.U.

Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Nomor

Bentuk

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan

Bentuk Singkat

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

24 Desember 2014

Tanggal Pengundangan

19 Juni 2015

Tanggal Berlaku

24 Desember 2014

Sumber

BN 2015 (916); 11 hlm; https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html

Subjek

KETENAGAKERJAAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bidang

HUKUM PERBURUHAN

Halaman ini telah diakses 161 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PER_BPJS_KETENAGAKERJAAN_NOMOR_2_TAHUN_2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
2014
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan NO. 2, BN 2015 (916); 11 hlm; https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan TENTANG Manfaat Layanan Tambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadai BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014. Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 3 Tahun 1992 tantang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; UU No. 24 Tahun 2011 tantang BPJS; PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 84 Tahun 2013; PP No. 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Kepres No. 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan Dana; Sifat dan Komposisi Penyaluran; Beban Operasional; Pembukuan dan Pemeriksaan; Penyusunan dan Pengesahan RKAT dan LK Tahunan.
CATATAN:	Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014. 11 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521