RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2011/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2011 ten tang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten perlu
menyusun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008; Peraruran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2011.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 36 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYERAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 30 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2004, PP No.6 Tahun 2006, Permendagri No.7 Tahun 2006, Permendagri No.17 Tahun 2007, Perda Sanggau No.17 Tahun 2007, Perda Sanggau No.20 Tahun 2007, Perda Sanggau No.1 Tahun 2011, Perda Sanggau No.5 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Wewenang, Tugas dan Fungsi, Penghapusan Barang Milik Daerah, Dasar Penghapusan Barang, Wewenang Penghapusan Barang Daerah, Proses Penghapusan Barang Milik Daerah, Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah, Pelaksanaan Penghapusan Secara Khusus, Sanksi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan ini memiliki 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 27 Tahun 2011
Penetapan Kode Kode Komponen Pemilik Barang, Nomor Kode Unit, Kode Lokasi Dan Kode Barang Daerah Kabupaten Tangerang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2011/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kode Kode Komponen Pemilik Barang, Nomor Kode Unit, Kode Lokasi Dan Kode Barang Daerah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa Penetapan komponen pemilik barang, nomor kode unit, kode lokasi dan kode barang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 86 Tahun 2008 ;
b. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, yang berakibat terjadinya Perubahan/Alih Tugas, Struktur Jabatan dan Nomenklatur pada setiap Badan/Kantor/Dinas/Bagian, maka Peraturan Bupati Tangerang sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditinjau kembali ;
1. UU No. 23 Tahun 2000 ;2. UU No. 10 Tahun 2004;3. UU No. 32 Tahun 2004
;4. UU No. 33 Tahun 2004 ;5. PP No. 38 Tahun 2007 ;6. PP No. 2 Tahun 2001
;7. PP No. 6 Tahun 2006 ;8. Perda Kab Tanggerang No. 6 Tahun 2010 ;9. Perda Kab Tanggerang No. 8 Tahun 2010
terdapat pada pasal 1 sampai dengan pasal 7
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Tahun 2011/No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Sewa Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah, berupa peralatan, prasarana bangunan, tanah
dan/atau Bangunan dapat dimanfaatkan pemilik lain dalam
bentuk sewa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, pertu menetapkan Tarif Sewa Barang Milik
Daerah dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4383); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 T ahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13
T ahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006
Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 61 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007
Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 72);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 49).
Materi Pokok Perbup ini adalah: Besarnya tarif sewa peralatan, sewa bangunan dan/atau tanah, dan sewa
prasarana bangunan milik daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2011.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 19 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 85 Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Barang Milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, perlu menetapkan
Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut dialas perlu diatur
dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.
1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tantang Penyenggaraan Negara
yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (LNRI Tahun 2003 Nomor
24, Tambahan Lembaran Negara 4267);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 centang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Ndmor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dr
ubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang
milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
78, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Tuntutan
_ .J........ ^ -i----- ^1- « D-*i—.
• CJGJ i w* ) i UiUUWI) k ^ itui i i
Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2007 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2010
tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 1) 2. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun’ Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2010);
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
RUANG LINGKUP BAB III
PELAKSANAAN PENYELESAIAN TP-TGR BAB IV PENILAIAN KERUGIAN DAERAH BAB V PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP KERUGIAN DAERAH BAB VI INFORMASI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN BAB VII PENYELESAIAN PENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH BAB VIII KADALUWARSA BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG TP-TGR BAB X
PENYETORAN BAB XI
PELAPORAN BAB XII
KETENTUAN LAIN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang
daerah dan untuk mendapatkan data barang daerah yang benar
dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu melaksanakan
sensus barang daerah Pemerintah Kabupaten Kudus; bahwa guna kelancaran pelaksanaan sensus barang daerah
tersebut, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang
Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan azas, senses barang daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2011.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penertiban Dan Pemanfaatan Tanah Kosong
ABSTRAK:
bahwa pada saat ini di Kabupaten Kubu Raya masih banyak terdapat tanah-tanah kosong yang belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya baik yang dikuasai oleh perorangan maupun yang dikuasai oleh badan hukum;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.2 Tahun 1960, UU No.5 Tahun 1960, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, PP No.40 Tahun 1996, PP No.24 Tahun 1997, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.11 Tahun 2010, Permen BAN No.3 Tahun 1998, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Inventarisasi Tanah Kosong, Pemanfaatan, Tindakan Terhadap Tanah Kosong, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2011.
Peraturan ini memiliki 5 halaman dan 3 halaman penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Kantor, Gedung, Rumah Dinas Pejabat Dan Asset Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Petunjuk Teknis Operasional Saluan Polisi Pamong Praja Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupat
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 09 Tahun 2008
Ketentuan Umum, Tugas dan Kewenangan, Kewajiban dan Larangan, Tempat dan Waktu Penjagaan, Sanksi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2011.
5 Halaman dan 2 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru No. 14 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penghapusan dan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan kententuan Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur pelaksanaan Penghapusan dan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas.
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.
Peraturan ini mengatur tentang kriteria penghapusan dan penjualan, mekanisme penghapusan, penilaian dan penjualan, penilaian kendaraan dinas, penjualan kendaraan dinas. Selain itu diatur pula terkait mekanisme pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
