Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.633 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 41 Tahun 2023

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 41 Tahun 2023

Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Kendari

Badan Layanan Umum Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download :
PERWALI NO. 41 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 42 Tahun 2013

Pedoman Pelaksanaan,Evaluasi Dan Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014

APBD Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

pedoman pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten gorontalo tahun anggaran 2014.

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2013/NO.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan,Evaluasi Dan Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana APBD yang tertib administrasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1969; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014 termasuk di dalamnya mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksaan/Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 67 halaman dengan lampiran.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 42 Tahun 2020

Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Magelang

Pengadaan Barang/Jasa Kode Etik

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Walikota Kota Magelang No 50 Tahun 2016

Download :
PERWAL 42 TAHUN 2020.PDF

Abstrak

perubahan-perwal-sotk

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, BD Tahun 2020/ No. 42

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Magelang

ABSTRAK:

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BKUAD Kota Magelang dilaksanakan berdasarkan Perwal Magelang No 50 Tahun 2016. Dengan etelah diterbitkannya PP No 12 Tahun 2019 dan Permendagri No 90 tahun 2019, maka tugas dan fungsi BKUAD harus disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 17 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 18 tahun 2016 sebagaimanatelah diubah dengan PP no 72 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kota Magelang no 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Magelang No 4 Tahun 2020; Perda Kota Magelang no 7 Tahun 2019; Permendagri no 90 Tahun 2019; Perwal Magelang No 50 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Perubahan Atas Perwal Kota Magelang No 50 Tahun 2016.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah. Lampiran I dan Lampiran II diubah.
55 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 42 Tahun 2021

Standar Satuan Harga Dan Barang Jasa Pemerintah Desa

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 42 2021.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 42 Tahun 1980

Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Team Pengendali Penggadaan Barang/Peralatan Pemerintah

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Mengubah :

KEPPRES No. 10 Tahun 1980 tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah

Download :
Keppres No 42 TH 1980.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1996

Pembuatan Mobil Nasional

Pengadaan Barang/Jasa Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 20 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 Tentang Pembuatan Mobil, Nasional

Download :
Keputusan_Presiden_no_42 TH 1996.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 42 Tahun 2018

Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lahat

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Perbup Lahat Nomor 42 Tahun 2018.pdf

Abstrak

pengadaan-barang-jasa-pemerintah

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2018/No. 42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lahat

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERKALKPP No. 2 Tahun 2010; PERKALKPP No. 14 Tahun 2018; PERKABKN No. 32 Tahun 2011; PERDA No. 4 Tahun 2016; PERBUP No. 21 Tahun 2013; PERBUP No. 41 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, prinsip pengadaan barang/jasa, kode etik, komite etik, sekretariat komite etik, pemeriksaan dan keputusan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
14 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 42 Tahun 2015

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAHAN KABUPATEN PANGANDARAN

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERBUP NOMOR 42 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 42 Tahun 2013

Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Perbup MTB No. 42 Tahun 2013 tentang Analisis Standar Biaya.pdf

Abstrak

ANALISIS STANDAR BELANJA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD. 2013/NO.90, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah maka penyusunan anggaran program/kegiatan harus mengacu pada standar analisis belanja sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1 ) dan ayat (4 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dasar hukum penyusunan anggaran berbasis kinerja yang mengacu pada Analisis standar biaya di Kabupaten Maluku Tenggara Barat belum dibentuk sehingga untuk mengisi kekosongan hukum tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 1980.