ORGANISASI - TATA KERJA - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2022
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 6, BN 2022 (624): 42 Halaman, jdih.anri.go.id
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Arsip Nasional Republik Indonesia.
Dasar Hukum Peraturan Arsip Nasional Adalah; UU No. 43 Tahun 2012; PP No. 28 Tahun 2012; Dan Keppres No. 103 Tahun 2001
Peraturan ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Arsip Nasional Republik Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut ANRI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dipimpin oleh Kepala. ANRI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, ANRI menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan; b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas ANRI; c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan; dan d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Selain menyelenggarakan fungsi dimaksud, berdasarkan peraturan perundang-undangan, ANRI menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional; b. pelindungan, penyelamatan, dan pengelolaan arsip statis berskala nasional; dan c. penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional.
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2022.
Pada saat Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini berlaku: a. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578); dan b. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembagaian Wilayah Kerja di Lingkungan Direktorat Kearsipan Daerah I dan Direktorat Kearsipan Daerah II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1759), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran File; 53 Halaman
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022
ORGANISASI - TATA KERJA - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2022
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 5, jdih.anri.go.id: 3 hlm.
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pencabutan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
Dalam rangka menata kembali organisasi dan tata kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut.
Dasar Hukum Peraturan Arsip Nasional Adalah; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; Keppres No. 103 Tahun 2001; Dan Peraturan PANRB No. 28 Tahun 2019
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2022.
Pencabutan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020
Lampiran File; 3 Halaman
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan ANRI No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan ANRI No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Perka Arsip Nasional No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 4, jdih.anri.go.id: 4 hlm.
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya perubahan kelas jabatan, maka perlu dilaksanakan evaluasi jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
Dasar Hukum Peraturan Arsip Nasional Adalah; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 11 Tahun 2017; Keppres No. 103 Tahun 2001; Peraturan PANRB No. 34 Tahun 2011; Peraturan PANRB No. 39 Tahun 2013; Peraturan Kepala ANRI No. 29 Tahun 2014; Peraturan ANRI No. 4 Tahun 2020
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1658) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, diubah sebagai berikut: Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
Lampiran File; 10 Halaman
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan ANRI No. 16 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tingkat Lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri Tahun 2020-2024 di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 3, jdih.anri.go.id: 4 hlm.
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tingkat Lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tingkat Lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri Tahun 2020-2024 di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Arsip Nasional Adalah; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 29 Tahun 2014; Keppres No. 103 Tahun 2001; Peraturan PANRB No. 53 Tahun 2014; Dan Peraturan ANRI No. 4 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tingkat Lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri Tahun 2020-2024 di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh: a. Arsip Nasional Republik Indonesia; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan; d. Deputi Bidang Konservasi Arsip; e. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan; f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan; g. Pusat Jasa Kearsipan; h. Pusat Akreditasi Kearsipan; dan i. Inspektorat.
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
Pada saat Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini berlaku, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tingkat Lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri Tahun 2020-2024 di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran File; 37 Halaman
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan ANRI No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Mengubah
Peraturan ANRI No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 2, jdih.anri.go.id: 4 hlm.
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
Sehubungan dengan berubahnya kelas jabatan yang telah ditetapkan oleh instansi Pembina, maka perlu dilaksanakan evaluasi jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
Dasar Hukum Peraturan Arsip Nasional Adalah; UU No.43 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 11 Tahun 2017; Keppres No. 103 Tahun 2001; Peraturan PANRB No. 34 Tahun 2011; Peraturan Kepala ANRI No. 29 Tahun 2014; Dan Peraturan ANRI No. 4 Tahun 2020.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022.
Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
Lampiran File; 8 Halaman
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
Peraturan ANRI No. 1 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Intern di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tunjangan Kinerja, Disiplin, dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Mengubah
Peraturan ANRI No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan ANRI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
PEDOMAN - TUNJANGAN KINERJA - CUTI - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2022
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 1, jdih.anri.go.id: 11 hlm.
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin, dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
Untuk menyesuaikan kebutuhan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan menyelaraskan beberapa ketentuan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin, dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu diubah.
Dasar Hukum Peraturan Arsip Nasional adalah UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 118 Tahun 2018; Keppres No. 103 Tahun 2001; Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010; dan Peraturan ANRI No. 4 Tahun 2020.
Peraturan ANRI ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin, dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2022.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019
Lampiran File; 11 Halaman
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 20, BN 2021 (1441): 22 Halaman, jdih.anri.go.id
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Program Registrasi Arsip Sebagai Memori Kolektif Bangsa
ABSTRAK:
Arsip dari sejarah perjalanan bangsa merupakan memori kolektif bangsa yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa, sehingga diperlukan kehadiran negara sebagai bentuk pengakuan dan pelindungan terhadap peninggalan yang bernilai bagi peradaban bangsa Indonesia.
Dasar Hukum Pearturan Arsip Nasional Adalah; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2012; Dan Keppres No. 103 Tahun 2001
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan program Registrasi Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB) yang bertujuan untuk: a. membangun basis data Arsip MKB yang memiliki nilai nasional dan universal; b. mendorong upaya peningkatan akses universal terhadap Arsip; c. menyelamatkan dan melestarikan Arsip dari risiko musnah atau hilang yang disebabkan oleh faktor alamiah atau faktor manusia; dan d. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Arsip yang awalnya hanya diketahui secara terbatas menjadi pengetahuan bagi masyarakat di seluruh indonesia. Ruang lingkup penyelenggaraan Program Registrasi Arsip Sebagai MKB terdiri atas: a. kriteria Arsip sebagai MKB; b. komite MKB; c. prosedur registrasi Arsip sebagai MKB; dan d. evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
Lampiran File; 23 Halaman
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021
MANAJEMEN TALENTA - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2021
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 19, jdih.anri.go.id: 15 hlm.
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
Dasar Hukum Peraturan Arsip Nasional Adalah; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Keppres No. 103 Tahun 2001; Peraturan PANRB No. 3 Tahun 2020; Dan Peraturan Kepala ANRI No. 4 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan
pengelolaan Manajemen Talenta di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini bertujuan agar Manajemen Talenta di lingkungan Arsip
Nasional Republik Indonesia terselenggara secara efektif dan efisien.
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2021.
Lampiran File; 17 Halaman
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 18, jdih.anri.go.id : 5 hlm.
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Standardisasi Harga Satuan Perencanaan Barang di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan ANRI No. 11 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 17, jdih.anri.go.id: 11 hlm.
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
