Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi NO. KEP- 0182 /SKK0000/2015/S0, skk migas
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Asuransi Revisi 01 Buku Kelima Pedoman Survei Asuransi
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015.
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor KEP- 0182 /SKK000002015/S0 Tahun 2015
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi NO. KEP- 0182 /SKK000002015/S0, skk migas
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Asuransi Revisi 01 Buku Keempat Pedoman Klaim Asuransi
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015.
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor KEP-.0008/SKO0000/2013/S0 Tahun 2013
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi NO. KEP-.0008/SKO0000/2013/S0, skk migas
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2013.
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 11 Tahun 2023
Administrasi dan Tata Usaha Negara - STANDAR/PEDOMAN - Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas
2023
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 11, Dewan Ketahanan Nasional
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pedoman Tata Tulis Produk di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
ABSTRAK:
Dalam rangka penyeragaman tata tulis produk perumusan kebijakan dan strategis, saran tindak, namun strategis, kunjungan kerja dalam negeri, kunjungan kerja luar negeri, serta laporan pimpinan maupun surat ke Presiden Republik Indonesia perlu mengganti Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021
Pedoman Tata Tulis Produk; Teknis Penulisan; Jenis Produk; Dokumen Pendukung
CATATAN:
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Format Tata Tulis Produk di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
42
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 10 Tahun 2023
Administrasi dan Tata Usaha Negara - Sistem Pengendalian Intern
2023
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 10, Dewan Ketahanan Nasional
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020.
Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi; Organisasi Keamanan Informasi; Perencanaan Keamanan Informasi; Dukungan Pengoperasian; Keamanan Sumber Daya Manusia; Keamanan Aset; Keamanan Akses; Keamanan Fisik dan Lingkungan; Keamanan Kriptografi; Keamanan Operasional; Keamanan Komunikasi; Keamanan Pengembangan dan Pemeliharaan; Keamanan Dengan Institusi Lain; Keamanan Informasi Dalam Pengelolaan Kelangsungan Layanan Informasi; Manajemen Insiden Siber dan Pengendalian Kepatuhan.
CATATAN:
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2023.
48
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 9, Dewan Ketahanan Nasional
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
ABSTRAK:
a. Penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;
b. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020
Proses Bisnis Setjen Wantannas yang terdiri atas Proses Utama, Proses Pendukung dan Proses Manajemen.
CATATAN:
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
45
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Dewan Ketahanan Nasional Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 7, jdih.wantanas.go.id : 26 hlm.
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Dewan Ketahanan Nasional Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Ungkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasiona
PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
2022
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 6, jdih.wantanas.go.id : 76 hlm.
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/612/M.SM.04.00/2022 tanggal 27
April 2022 perihal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi
Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional, perlu melakukan penyesuaian peta
jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Sekretariat
Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang
Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
8ipii Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang
Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Sekretariat J enderal Dewan Ketahanan
Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peta Jabatan dan Kelas Jabatan
Bab III Tunjangan Kinerja
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2022.
eraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan dan Kelas
Jabatan di Ungkungan Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
76 hlm.
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Dewan Ketahanan Nasional Nomor 5 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
2022
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 5, jdih.wantanas.go.id : 6 hlm.
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 masih belum Undang ...
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Mengingat menjelaskan dan mengatur secara lengkap mengenai
muatan Peta Rencana SPBE dan siklus pembangunan
aplikasi sehingga perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan
atas Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional Nomor 1 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan
Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-MEMUTUSKAN...
Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Inforrnasi dan
Transaksi Elektronik (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nornor 251, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5952);
2. Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistern dan Transaksi Elektronik
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nornor 185, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 6400)
MEMUTUSKAN...
Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Inforrnasi dan
Transaksi Elektronik (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nornor 251, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5952);
2. Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistern dan Transaksi Elektronik
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nornor 185, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 6400);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor 101
Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 95 Tahun
2018 tentang Sistern Pernerintahan Berbasis Elektronik
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nornor 182);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 39 Tahun
2019 ten tang Satu Data Indonesia (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 112);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reforrnasi Birokrasi Nornor 5 Tahun 2020 tentang
Pedornan Manajernen Risiko Sistern Pernerintahan
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nornor 261)
MEMUTUSKAN...
Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Inforrnasi dan
Transaksi Elektronik (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nornor 251, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5952);
2. Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistern dan Transaksi Elektronik
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nornor 185, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 6400);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor 101
Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 95 Tahun
2018 tentang Sistern Pernerintahan Berbasis Elektronik
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nornor 182);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 39 Tahun
2019 ten tang Satu Data Indonesia (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 112);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reforrnasi Birokrasi Nornor 5 Tahun 2020 tentang
Pedornan Manajernen Risiko Sistern Pernerintahan
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nornor 261);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional Nornor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pernbangunan Nasionalj
Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional
Nornor 16 Tahun 2020 tentang Manajernen Data Sistern
Pernerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 1573);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reforrnasi Birokrasi Nornor 59 Tahun 2020 Tentang
Pernantauan Dan Evaluasi Sistern Pernerintahan
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nornor 994)
Mengubah ketentuan pasal 8 dan Pasal 22
CATATAN:
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
eraturan Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional, diubah
6
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Dewan Ketahanan Nasional Nomor 4 Tahun 2022
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
2022
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 4, jdih.wantanas.go.id : 33 hlm.
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
ABSTRAK:
a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa
setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk
melakukan penilaian risiko;
b. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional Nomor 70 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tidak
sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu
diperbaharui; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional tentang Pedoman Penerapan
Manejemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional;
4. Peraturan ...
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);
3. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang
Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional;
4. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional;
Ketentuan Umum
Tujuan penerapan manajemen risiko
Ruang lingkup Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini meliputi . infrastruktur manajemen risiko dan proses manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Infrastruktur manajemen risiko meliputi budaya risiko, struktur manajemen risiko, dan anggaran manajemen risiko
Laporan pengelolaan risiko
Pengelola risiko
Unit Manajemen risiko
Unit Pengawas intern
Proses Manajemen Risiko
CATATAN:
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2022.
Peraturan
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor
70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen
Risiko Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
33 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
