Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru sehingga dapat
berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya
tugas pokok, fungsi dan tata kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sebagaimana dimaksud diatas
perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Kedudukan Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Banjarbaru; Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan; Kelompok Jabatan Fungsional Dan Unit Pelaksana Teknis; Tata kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
10
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2008
TUGAS - POKOK - FUNGSI - RINCIAN - TUGAS - UNIT - KANTOR - PENGENDALIAN - LINGKUNGAN - HIDUP
2008
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 36, BD Tahun 2008 No.220
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas unit kantor pengendalian lingkungan hidup Kota Tasikmalaya.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 57 tahun 2007; Kepmenpan No. Kep/61/M.PAN/6/2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 3 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2008; Perda Kota No. 6 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 15 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit kantor pengendalian lingkungan hidup yang meliputi ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit di lingkungan kantor, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2008.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007.
9 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 35 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna
dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok,
fungsi dan tata kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas
perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008.
Peraturan walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Kedudukan Dan Fungsi; Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru; Tata Kerja; Ketentuan Lain- Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2008
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan
Dinas Daerah Kota Pekalongan, agar berdaya guna dan
berhasil guna, maka perlu menjabarkan tugas dan fungsi
Dinas Daerah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan
Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang dinas pendidikan, pemuda dan olah raga, dinas kesehatan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, dinas perhubungan, komunikasi informatika, pariwisata dan kebudayaan, dinas pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang, dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, dinas pertanian, peternakan dan kelautan, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2008.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2005 diubah.
155 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2008
TUGAS - POKOK - FUNGSI - DAN - RINCIAN - TUGAS - UNIT - INSPEKTORAT
2008
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 35, BD Tahun 2008 No.219
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Inspektorat
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas unit inspektorat Kota Tasikmalaya.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahun 2007; Kepmenpan No. Kep/61/M.PAN/6/2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 3 Tahun 2008; Perda Tasikmalaya No. 8 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 15 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit inspektorat yang meliputi ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit di lingkungan inspektorat, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2008.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007.
15 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 34 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota
Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara
maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas
perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru dengan sistematika; Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Tugas Pokok dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2008
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - TUGAS DAN FUNGSI
2008
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD.2008/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan
Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pekalongan, agar berdaya guna dan berhasil guna,
maka perlu menjabarkan tugas dan fungsi Lembaga
Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam
Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, badan pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana dan ketahanan pangan, kantor kepegawaian daerah, kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, kantor lingkungan hidup, kantor perpustakaan dan arsip daerah, satuan polisi pamong praja, tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2008.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2005 dicabut.
87 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2008
TUGAS - POKOK - FUNGSI - DAN - URAIAN - TUGAS - UNIT - BADAN - PELAYANAN - PERIJINAN - TERPADU
2008
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 34, BD Tahun 2008 No. 218
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Unit Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas unit badan pelayanan perijinan terpadu.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 24 Tahun 2008; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 20 tahun 2008; Kepmenpan No. Kep/61/M.PAN/6/2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 3 Tahun 2008; Perda Tasikmalaya No. 8 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 15 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit badan pelayanan perijinan terpadu yang meliputi ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2008.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007.
11 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 33 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwo dolarn rangka menunpang Kokancaran pelaksanean tugas Galan
Kesatuan Bangsa Ian Pethrelungan Masyarakat Kota Elaraarbaru sohingga
dapal berdaye guru Ian bothas11 g,na secara maksomai, diPandang bode
adanya ages Peke*. kelgsr Can tats Sena
tanwa bordeserkan pertimbangan sebegamana dimaksud hand a *Was
panto catetapkan dengan Peraturan WeAmota
Undang-Undang Nomor 9 Taaun 1999; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; UndangUndang Nomor 10 Tabun 2004; Unclang•Undang Notary 32 Tabun 2001; Peraturan Per enntah Nomor 38 Tatum 2007; Peraturan Pemonntan Nomor 41 Tabun 2007; Peraturan Menton Dalam Negen Manor 57 Tahun2008; Perak/ran Daman Kota Bartrarban: Nomor 2 Tabun 2006; Peraturen Daerah Kota Barharbanr Nomor 12 Tanun 2006
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru dengan sistematika; Ketentuan Umum; Kedudukan Tugas dan Fungsi; Tugas Pokok dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (ABRAM Kota Banjarbaru); Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2008
SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - TUGAS DAN FUNGSI
2008
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD.2008/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan
Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan, agar
berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu
menjabarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Staf
Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan
dalam Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang sekretariat daerah, asisten pemerintahan, bagian tata pemerintahan, bagian hukum, bagian hubungan masyarakat dan protokol, asisten ekonomi, pembangunan dan kesejahateraan rakyat, bagian perekonomian, bagian administrasi pembangunan, bagian kesejahteraan rakyat, asisten administrasi, bagian organisasi, bagian pengelolaan data elektronik, bagian umum dan keuangan, staf ahli, sekretariat DPRD, tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2008.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2004 dicabut.
55 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
