Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang menerapkan sistem pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka guna mewujudkan pengelolaan Pusat Kesehatan Masyarakat yang akuntabel perlu mengatur Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia dan remunerasi, tahapan penerapan blud, struktur anggaran blud, perencanaan dan penganggaran blud, pelaksanaan anggaran blud, pengelolaan belanja blud, pengelolaan barang, tarif layanan blud, piutang dan utang/pinjaman blud, kerja sama blud, investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran blud, penyelesaian kerugian, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja, pengelolaan lingkungan dan puskesmas, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 dicabut.
47 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi memiliki peran yang penting dalam mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan ekologis, sosial, budaya dan ekonomi secara seimbang;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 tahun 2014 tentang Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Dalam Usaha Perkebunan Di Provinsi Kalimantan Tengah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum;
Materi Pokok 1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Kriteria Wilayah NKT Daerah;
4. Tata Cara Penetapan Wilayah NKT Daerah;
5. Rencana Pengelolaan Wilayah NKT Daerah;
6. Pengelolaan Wilayah NKT Daerah;
7. Pemantauan dan Evaluasi;
8. Sistem Informasi dan Teknologi;
9. Kelembagaan;
10. Pengawasan;
11. Sanksi Administratif;
12. Pendanaan;
13. Ketentuan Lain-Lain; dan
14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 65 Tahun 2022
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA PURABAYA KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa perhitungan dan penetapan tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999;
Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000;
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/775/KPTS/013/2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1993;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2004;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2019.
Setiap pelanggan Perumdam Tirta Dharma Purabaya wajib membayar tarif pelayanan yang meliputi:
a. tarif air minum; dan
b. tarif non air minum.
Pengenaan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a didasarkan pada tarif progresif.
Tarif air minum dikenakan tarif progresif dengan pola penggunaan air sebagai berikut:
a. penggunaan air 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik); dan
b. penggunaan air 11 m³ (sebelas meter kubik) ke atas.
Tarif air minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Tarif non air minum, meliputi :
a. tarif pemasangan sambungan baru;
b. tarif pemeliharaan water meter; dan
c. tarif umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 64 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020, serta ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, Bupati menetapkan tarif air minum setiap tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020;
Perda Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021.
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2023 dengan struktur dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 62 Tahun 2022
pedoman - pengadaan - barang - jasa - pada - badan - usaha - milik - daerah - di - kabupaten - ciamis
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD 2022/62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengamanatkan bahwa Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan perlu mengatur Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2022, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2022.
Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh BUMD yang dibiayai dari anggaran BUMD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, Panitia Pengadaan Barang/jasa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direktur/Direktur Utama untuk mengelola pemilihan Penyedia, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pada BUMD sebagai berikut : efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil,dan akuntabel.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 61 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana serta guna menjamin tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan penyertaan modal, perlu mengatur Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bombana No. 12 Tahun 2012
Materi pokok peraturan ini adalah :
1. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah : Perencanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan & pertanggungjawaban; dan pembinaan dan pengawasan.
2. Sumber dana Penyertaan Modal Daerah dapat berasal dari : APBD, keuntungan hasil usaha/laba terdahulu; dan/atau sumber-sumber lainnya yang sah.
3. Bentuk penyertaan modal daerah kepada BUMD meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.
4. Penyertaan Modal dapat dilaksanakan apabuila jumlah yang akan disertakan dalam TA berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai Penyertaan Modal Daerah.
5. Bagian hasil usaha laba Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.
6. Tata cara pembagian hasil usaha/laba dengan BUMD diatur lebih lanjut dalam Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER15/ MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER05/ MBU /2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut;
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Tahun 2022 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
ABSTRAK:
bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyaluran dana bergulir Kabupaten Tangerang, perlu menyelenggarakan pelayanan dana bergulir yang berkepastian, berkualitas, dan berkinerja prima; bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dana bergulir yang berkepastian, berkualitas, dan berkinerja prima sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun standar pelayanan minimum Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permen PAN RB No. 15 Tahun 2014; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda No. 1 Tahun 2021; Perbup No. 46 Tahun 2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Standar Pelayanan Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2015
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 54 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat Desa, meningkatkan kesejahtaraan masyarakat dan pendapatan Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
Bahwa agar pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan baik, berdaya dan berhasil guna, perlu memberikan pedoman penyelenggaraannya;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021; . Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabunpaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Pendirian BUM Desa;
Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
Pendaftaran nama dan pendaftaran BUM Desa/BUm Desa bersama;
Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
Rencana Program Kerja;
Kepemilikan, Modal, Aset, dan Pinjaman BUM Desa bersama;
Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa;
Kerja Sama;
Pertanggungjawaban;
Pembagian Hasil Usaha;
Kerugian;
Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
Pemeringkat BUM Desa/BUM Desa Bersama;
Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/ BUM Desa;
Ketentuan Lain-Lain;
Ketentuan Peralihan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
36 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
