Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66 Tahun 2022

Pengelolaan Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Kriteria Wilayah NKT Daerah; 4. Tata Cara Penetapan Wilayah NKT Daerah; 5. Rencana Pengelolaan Wilayah NKT Daerah; 6. Pengelolaan Wilayah NKT Daerah; 7. Pemantauan dan Evaluasi; 8. Sistem Informasi dan Teknologi; 9. Kelembagaan; 10. Pengawasan; 11. Sanksi Administratif; 12. Pendanaan; 13. Ketentuan Lain-Lain; dan 14. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Pangkalan Bun

Tanggal Penetapan

02 Agustus 2022

Tanggal Pengundangan

03 Agustus 2022

Tanggal Berlaku

03 Agustus 2022

Sumber

BD.2022/No.66

Subjek

BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 67 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kobar No. 66 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2022/No.66

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi

ABSTRAK:

bahwa pengelolaan Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi memiliki peran yang penting dalam mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan ekologis, sosial, budaya dan ekonomi secara seimbang;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 tahun 2014 tentang Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Dalam Usaha Perkebunan Di Provinsi Kalimantan Tengah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum;
Materi Pokok 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Kriteria Wilayah NKT Daerah; 4. Tata Cara Penetapan Wilayah NKT Daerah; 5. Rencana Pengelolaan Wilayah NKT Daerah; 6. Pengelolaan Wilayah NKT Daerah; 7. Pemantauan dan Evaluasi; 8. Sistem Informasi dan Teknologi; 9. Kelembagaan; 10. Pengawasan; 11. Sanksi Administratif; 12. Pendanaan; 13. Ketentuan Lain-Lain; dan 14. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521