Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyedian, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Candangan
Pangan Pemerintah Daerah, kentetuan lebih lanjut
penyedian, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan
pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati;
b. bahwa penyedian, pengelolaan, dan penyaluran cadangan
pangan pemerintah daerah dilakukan dalam rangka
mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan
pasca bencana, rawan pangan kronis, rawan pangan
transien, rawan pangan untuk masyarakat miskin,
keadaan darurat, dan gejolak harga pangan yang
signifikan;
c. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan Daerah,
maka perlu adanya penyedian, pengelolaan, dan
penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bandung tentang Tata Cara Penyedian,
Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun
2016, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat Nomor 34 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
11/permentan/KN.130/4/2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun
2020
Terdiri dari 25 pasal, 8 bab yaitu Ketentuan Umum, Penyedian Cadangan Pangan, Pengelolaan Cadangan Pangan, Penyaluran Cadangan Pangan, Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pengelolaan Cadangan Pangan, Partisipasi Dan Peran Serta Masyarakat, Partisipasi Dan Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
Mengatur mengenai Tata Cara Penyedian, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Pemerintah Daerah
Permentan No. 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
Diubah dengan :
Permentan No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
Mengubah :
Permentan No. 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Menteri Pertanian NO. 36, BN.2019 No. 833, peraturan.go.id
Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengembangan Pangan Lokal di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa potensi bahan pangan lokal yang tersebar di wilayah Provinsi Jawa Tengah perlu dikelola dan dikembangkan secara intensif dan ekstensif dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus dalam rangka penganekaragarnan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Pangan Lokal Di Provinsi Jawa Tengah;
UU No 10 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1999; UU No 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 28 Tahun 2004; PP No 17 Tahun 2015; Perda Provinsi Jawa Tengah No 9 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Produksi dan Ketersediaan Pangan Lokal, Distribusi Pangan Lokal, Pemanfaatan Pangan Lokal, Perbaikan Mutu dan Keamanan Pangan Lokal, Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal, Sosialisasi dan Promosi Pangan Lokal, Peran Serta Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi, Kerjasama, Pembiayaan dan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 36 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengawasan Terpadu Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Dan Bahan Berbahaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari pangan yang mengandung bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan bahan berbahaya,dan berdasarkan ketentuan pasal 108 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap keamanan pangan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 18 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 69 Tahun 1999, PP No. 102 Tahun 2000, PP No. 28 Tahun 2004, Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014, Permen Perindustrian No. 75/M-IND/PER/7/2010, Permenkes No. 33 Tahun 2012, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Kepmen KP No. 52A/KEPMEN-KP/2013, Perda No. 2 Tahun 1989, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Bahan Tambahan Pangan Dan Bahan Berbahaya, Pengawasan Dan Koordinasi Pengawasan, Pembinaan Dan Pemberdayaan, Pendanaan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2015.
47 halaman, 38 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan (RPH) Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
ahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada dinas dan
Badan Daerah kabupaten dapat dibentuk unit pelaksana
teknis dinas/Badan Daerah kabupaten untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu dalam rangka menjalankan amanat UU
Nomor 41 Tahun 2014 dan aturan turunannya sebagai unit
layanan penyediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan
Halal (ASUH);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 61 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
PEMBENTUKAN ;
BAB III
SUSUNAN DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ;
BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
PADA UPT RUMAH POTONG HEWAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN ;
BAB V
KELOMPOK JABATAN ;
BAB VI
TATA KERJA ;
BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN ESELON ;
BAB VIII
PEMBIAYAAN ;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 36 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN BULUKUMBA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN BULUKUMBA
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras;
b. bahwa beradasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Bulukumba tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat sekarang ini, sehingga Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Bulukumba perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Bulukumba;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
PASAL 1 : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 42) diubah
PASAL 5 : Besaran Dana untuk penyediaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
PASAL 6 : (1) Perangkat daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
PASAL 8 : (1) Dalam pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Kelembagaan Pemerintah yang bergerak dibidang pangan dalam hal ini Perum Bulog Sub Divisi Regional Bulukumba.
PASAL 8A : (1) Perhitungan jumlah cadangan beras pemerintah kabupaten didasarkan pada kriteria:
a. jumlah penduduk;
b. konsumsi beras per kapita per tahun; dan
c. proporsi terhadap cadangan beras nasional.
PASAL II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2023.
6
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2023
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Melalui Program Petani Milenial Di Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 25 Tahun 2021 tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan Melalui Program Petani Milenial Di Daerah Provinsi Jawa Barat
REGENERASI - PETANI - JAWA - BARAT - UNTUK - PENINGKATAN - KETAHANA - PANGAN - DAERAH - PROVINSI - JAWA - BARAT
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 36, BD Tahun 2023 No.36
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Regenerasi Petani Jawa Barat Untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan percepatan pemulihan ekonomi di wilayah Jawa Barat perlu dilakukan penguatan akselerasi melalui kolaborasi antar pemerintah atau pelaku usaha, masyarakat serta media lainnya sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Regenerasi Petani Jawa Barat Untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perda Prov. Jabar No. 4 Tahun 2012; Perda Prov. Jabar No. 22 Tahun 2012; Perda Prov. Jabar No. 8 Tahun 2014; Perda Prov. Jabar No. 4 Tahun 2018; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2019; Perda Prov. Jabar No. 12 Tahun 2019; Perda Prov. Jabar No. 5 Tahun 2020.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Regenerasi Petani Jawa Barat Untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Ketentuan Umum, Program Petani Milenial, Pembangunan Sistem Informasi dan Data Terpadu Regenerasi Petani, Kerja Sama Daerah, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020.
20
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 36 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:
bahwa u.ntuk melaksanakan ketentu.a_n Pa~al 10 ayat
(5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 22 ayat (3), Pasal 30, Pasal
37 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 42 ayat (2), Pasal
49 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), Pasal 57 ayat (5)
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2010
ten.tang Peternakan dart Kesehatart Hewan perlu
menetapkan Peraturan Waiikota tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6
Tahun 2010 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor o/8 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun
2010; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 406/ Kpts/ Org/6 / 1980; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/ Kpts/ TN.310/ 7 / 1992; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/ OT.140/ 10/ 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/ 9 / 2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/ OT.140/4/ 2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/ Permentan/ OT.140/4/ 2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor
02/Permentan/ OT.140/ 1/ 2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor
13/ Permentan/ OT.140/ 1/ 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Lahan Dan Air; Pakan; Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan; Obat Hewan; Kesehatan Masyarakat Veteriner; Hygiene Dan Sanitasi; Sanksi Administratif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
38 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
