Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 127 huruf e dan ketentuan pasal 156 ayat (1) UU No 28 tahun 2009, perlu ditetapkan Perda tentang retribusi tempat khusus Parkir.
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 tahun 1959; UU No 32 tahun 2004; UU No 28 tahun 2009.
Materi Hukum dalam peraturan ini adalah: Nama, Obyek, Subyek Retribusi, Golongan Retribusi Terminal, Prinsip penetepan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah dan Tata Cara Pemungutan, Penentuan Pembayaran, Tempat pembayaran Agsuran, , Penundaan Pembayaran, penagian Retribusi, Penghapusan retribusi yang Kadaluwarsa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Binjai No. 3 Tahun 2008
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 34 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Tanah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016
peraturan ini mengatur tentang tata cara penghitungan besaran nilai perolehan air tanah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2019.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi belum didukung dengan Peraturan yang
komperehensif sehingga perlu disesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan agar dalam pclaksanaanya dapat
dikelola secara optimal efektif dan efisien,
b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2019
Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi tidak sesuai dengan perkembangan
kebutuhan pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupat
Bombana tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana
Nomor 52 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
I. Undang-Undang Nomur 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dani Korupsi
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahu 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaen Bombana, Kabu paten Wakatobi, dan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339)
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33
Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Noor
3817)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200.3 tentang Keuangan
Negara [Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 286);
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik tLembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia
Nomor 5038];
7. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Perbentukan
Peraturan Perun«dang-ndangan (Lmharan Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Noor
183, Tampbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);
9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia
Vomor 5587] sebagaimana telah diubah beberapa kali,tentang
Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679]
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar elayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178\;
11 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Permungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73 TAmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang undangan, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang embentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
16 Peraturan Daerah Kabupaten Hombana Nomor 8 Tahun 2013
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomumikasi
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dombana Nomor 33 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengelolaan Menara
Telekomumikasi.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor
52 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi, diubah pada Pasal 9, Pasal 11, dan diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan (I) Pasal yakni Pasal 11A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
7 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
a.
bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kudus yang tidak dijaminkan kesehatannya pada Perusahaan Asuransi Kesehatan, atau perusahaan / badan penjamin kesehatan lainnya perlu dibebaskan retribusi pelayanan rawat jalan pada Puskesmas;
b.
bahwa guna pelaksanaan pembebasan retribusi tersebut dan guna menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang di masyarakat khususnya yang terkait dengan prinsip – prinsip dasar retribusi di bidang pelayan kesehatan, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan mengatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dimaksud;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987.
Peraturan ini mengatur tentang Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2009.
Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
20 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan merupakan jenis Pajak Propinsi ;
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 2 Tahun
1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sudah
tidak sesuai lagi dan perlu dicabut ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kudus Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air
Bawah Tanah dan Air Permukaan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.
Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 2 Tahun 1998 tentang
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2006.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 2 Tahun 1998 tentang
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
3 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2004
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Lokasi
ABSTRAK:
a.
b.
bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam
rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap
penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah, perlu ditetapkan
Retribusi Izin Lokasi ;
bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003; Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21
Tahun 2001; Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10
Tahun 1987; Peratuaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003.
Peraturan ini mengatur pembayaran atas pemberian izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan
dalam rangka penanaman modal untuk memperoleh tanah sesuai
dengan tata ruang wilayah , yang berlaku pula izin pemindahan hak kepada orang pribadi atau
badan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2004.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
17 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air MInum Tirta Khatulistiwa
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Tarif Air Minum Paling lambat bulan November setiap tahun.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.121 Tahun 2015, PP No.122 Tahun 2015, Permendagri No.1 Tahun 1984, Permendagri No.2 Tahun 2007, Permendagri No.70 Tahun 2016, Permendagri No.71 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2009, Perda No.1 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Ketentuan Tarif; Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 4 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 Nomor 03
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati Kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset, Kecamatan dan Pemerintah Kampung
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengefektifkan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bener Meriah, perlu adanya kerjasama antara aparatur perangkat daerah pengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan aparatur yang berada di tingkat Kecamatan dan Kampung;
b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan, perlu adanya pelimpahan wewenang pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada perangkat daerah pengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Kecamatan dan Pemerintah Kampung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2022; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2013
Peraturan Bupati ini terdiri dari 10 Pasal dan terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Pelimpahan Kewenangan, BAB III tentang Tugas dan Fungsi, BAB IV tentang Petugas Pemungut, dan BAB V tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
