Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, diubah pada Pasal 9, Pasal 11, dan diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan (I) Pasal yakni Pasal 11A.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

04 Januari 2021

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2021

Tanggal Berlaku

04 Januari 2021

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2021

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

Halaman ini telah diakses 203 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERUBAHAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

a. bahwa pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi belum didukung dengan Peraturan yang komperehensif sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan agar dalam pclaksanaanya dapat dikelola secara optimal efektif dan efisien, b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2019 Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupat Bombana tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
I. Undang-Undang Nomur 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dani Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaen Bombana, Kabu paten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339) 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Noor 3817) 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200.3 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 286); 6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tLembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 5038]; 7. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Perbentukan Peraturan Perun«dang-ndangan (Lmharan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Noor 183, Tampbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Vomor 5587] sebagaimana telah diubah beberapa kali,tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679] 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar elayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178\; 11 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Permungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 TAmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1781); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang embentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), 16 Peraturan Daerah Kabupaten Hombana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomumikasi 17. Peraturan Daerah Kabupaten Dombana Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; 18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengelolaan Menara Telekomumikasi.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, diubah pada Pasal 9, Pasal 11, dan diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan (I) Pasal yakni Pasal 11A.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
7 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT