Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.497 peraturan dalam 0,122 detik

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Petrokimia Banten

Abstrak

Struktur Organisasi Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

Permenperin 29 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 109/M-Ind/Per/11/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Industri

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 109/M-IND/PER/11/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Industri

Download file:

Permenperin 4 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenperin No. 2 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah Dan Aneka

Mencabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103/M-IND/PER/12/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia

Download file:

2022pmperin03.pdf

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri

Download file:

2022pmperin02.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI

2022

Peraturan Menteri Perindustrian NO. 2, BN.2022/No.188, http://jdih.kemenperin.go.id: 11 hlm.

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri yang lebih professional, efektif, dan efisien, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri.
Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENPAN No. PER/18/M.PAN/11/2008, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri. Balai Pendidikan dan Pelatiihan Industri yang selanjutnya disebut Balai Diklat Industri merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dipimpin oleh Kepala. Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri. Balai Diklat Industri terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dan b. Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Balai Diklat Industri menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Balai Diklat Industri harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing. Kepala Balai Diklat Industri merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. Kepala Balai Diklat Industri dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian. Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri Perindustrian dapat memberikan mandat pengangkatan dan pemberhentian pejabat sesuai dengan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagan susunan organisasi Balai Diklat Industri tercantum dalam Lampiran. Perubahan terhadap organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan di bidang aparatur negara.

CATATAN:

Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku ketentuan pelaksana Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2014 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Diklat Industri tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
12 HLM, Lampiran halaman 11-12.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kimia dan Kemasan
. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Industri Agro
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Tekstil
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pulp dan Kertas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Barang dan Bahan Teknik
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Logam dan Mesin
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/ PER/7/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru

Download file:

2022pmperin1.pdf

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI - ORGANISASI DAN TATA KERJA - UNIT PELAKSANA TEKNIS

2022

Peraturan Menteri Perindustrian NO. 1, BN.2022/No.187, http://jdih.kemenperin.go.id: 43 hlm.

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang lebih professional, efektif, efisien, dan berdaya guna, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja serta mengubah nomenklatur unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.
Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENPAN No. PER/18/M.PAN/11/2008, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Balai Besar Kimia, Farmasi dan Kemasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan indsutri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri kimia, farmasi dan kemasan, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar industri Agro berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri agro, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Keramik dan Mineral Nonlogam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri keramik dan mineral nonlogam. Balai Besar Tekstil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri , mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri kecil, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri bahan dan barang teknik, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Selulosa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri selulosa, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Logam dan Mesin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri logam dan mesin, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatanteknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri kulit, karet dan plastik, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Kerajinan dan Batik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri kerajinan dan batik, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Pencegahan Pencemaran Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri hasil perkebunan, mineral logam dan maritim, dipimpin oleh Kepala. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah, dipimpin oleh Kepala. Bagan susunan organisasi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri tercantum dalam Lampiran II.

CATATAN:

Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/6/2006; 39/M-IND/PER/6/2006; 40/M-IND/PER/6/2006; 41/M-IND/PER/6/2006; 42/M-IND/PER/6/2006; 43/M-IND/PER/6/2006; 44/M-IND/PER/6/2006; 45/M-IND/PER/6/2006; 46/M-IND/PER/6/2006; 47/M-IND/PER/6/2006; 48/M-IND/PER/6/2006; 49/M-IND/PER/6/2006; 26/M-IND/PER/7/2017 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku, akan tetapi ketentuan pelaksananya masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
52 HLM, Lampiran halaman 44-52.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenperin No. 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian

Mencabut

Permenperin No. 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian

Download file:

Permenperin_No._7_Tahun_2021_.pdf

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenperin No. 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian

Mencabut

Permenperin No. 107/M-IND/PER/11/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian

Download file:

Permenperin_No_35_Tahun 2018_1.pdf

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenperin No. 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian

Mencabut

Permenperin No. 105/M-IND/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian

Download file:

Permenperin_No.107_2015_.pdf

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenperin No. 107/M-IND/PER/11/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian

Mencabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian

Download file:

Permenperind_No_105_2010.pdf

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Permen PPN/Kepala Bappenas No. 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Download file:

2022permenppn003.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2021.