Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa layanan kesehatan dasar merupakan kebutuhan
utama masyarakat, maka untuk menunjang layanan tersebut
perlu diterapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten; bahwa dengan ditetapkannya beberapa Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi Badan Layanan
Umum Daerah maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan
pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Klaten Nomor 39 Tahun 2009; Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Tarif Layanan, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif, Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas, Tarif Layanan, Pengurangan dan Pembebasan Tarif Layanan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2017.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pinajmaan/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan pinjaman/utang dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akutansi RSUD dr. R. Soetrasno Kab. Rembang, belum cukup mengatur mekanisme Badan Layanan Umum Daerah dalam melakukan pinjaman/utang kepada pihak lain maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Prinsip Umum Pinjaman/Utang, Persyaratan Pinjaman/Utang, Pelaksanaan, Pembayaran dan Penatausahaan Pinjaman/Utang, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan Pinjaman dan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2017.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 16 Tahun 2017
Badan Layanan Umum; Kesehatan; Perizinan, Pelayanan Publik
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro
ABSTRAK:
-bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang menuntut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal; bahwa rumah sakit sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan, memiliki peran strategis dalam membantu percepatan peningkatan derajat kesehatan, sesuai standar yang ditetapkan; bahwa standar pelayanan rumah sakit perlu memuat jenis dan mutu layanan minimal, sebagai alat ukur mutu pelayanan yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja rumah sakit;
-Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Daerah-Daerah Tahun 1950 tentang Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 lenlang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/ Menkes/SK/II1/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar PeIayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit PeIaksa Teknis Pada Dinas dan Badan Kabupaten Bojonegoro;
-Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar pelayanan minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro. Standar pelayanan minimal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi RSUD dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal RSUD. Jenis pelayanan RSUD meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, kamar operasi, kebidanan, intensif, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medik, farmasi, gizi, transfusi darah, rekam medik, keluarga miskin (gakin), pengelolahan limbah, administrasi dan manajemen, ambulance/mobil jenazah, pemulasaraan jenazah, laundri, pemeliharaan sarana rumah sakit, dan pengendalian infeksi. Direktur RSUD menyusun target dan upaya pencapaian serta pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal. Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen RSUD menyusun rencana kegiatan anggaran, target, dan upaya yang dilakukan, serta pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit berdasarkan Standar Pelayanan Minimal. Pembinaan RSUD dilakukan oleh Kepala Dinas sedangkan pengawasan operasional dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
57 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2017
dinas sosial kabupaten halmahera barat-tugas pokok dan fungsi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dijabarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat dengan Peraturan Bupati; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; Uu No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Halmahera Barat No. 6 Tahun 2016; Perbup Halmahera Barat No. 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Susunan Organisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
5 Halaman, Lampiran: 16 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Intrernal Rumah Sakit Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo (Hospital By Laws)
ABSTRAK:
bahwa agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD KRT. Setjonegoro Kab Wonosobo dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu mengatur dan menyusun Peraturan RSUD KRT. Setjonegoro Kab Wonosobo (Hospital By Laws) maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal RSUD KRT. Setjonegoro Kab Wonosobo (Hospital By Laws);
UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Kepres No 40 Tahun 2001; Permenkes No 772/Menkes/SK/VI/2002; Instruksi Menteri Kesehatan No 282/Menkes/VII Tahun 1999; Perda Kab Wonosobo No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Tujuan, Visi, Misi, Filosofi dan Nilai-Nilai Dasar; Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit; Kedudukan Pemerintah Daerah; Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Struktur Organisasi; Staf Medis Fungsional; Pola Tata Kelola Staf Medis; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomro 27 Tahun 2011 tentang Peraturan Internal RSUD KRT. Setjonegoro Kab Wonosobo ( Berita Daerah Kab Wonosobo Tahun 2011 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
37 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar No. 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
dasar hukum: UU No.26 Tahun 2004; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.74 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; PP No.61 Tahun 2010; Permendagri No.3 Tahun 2017; Perda No.12 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai akses informasi dan dokumentasi publik, hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No. 16 Tahun 2017
Badan Layanan UmumOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
ABSTRAK PERATURAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akutansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksananakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang BAdan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Lamandau dan Puskesmas si Kabupaten Lamandau perlu segera menyusun Sistem akutansi sebagai dasar pengelolaan keuangan BLUD RSUD Lamandau.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 63 Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
STANDAR AKUTANSI KEUANGAN;
BAB III
SISTEM AKUTANSI KEUANGAN RSUD;
BAB IV
LAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH;
BAB V
LAPORAN KEUANGAN RSUD UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI;
BAB VI
REVIU DAN AUDIT;
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2017.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Kontrak Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru
ABSTRAK:
Untuk menjamin keberlangsugan pelayanan RSUD Kotabaru yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD secara efektif dan efisien dibutuhkan sumber daya manusia / pegawai profesional dengan kompetensi dan jumlah yang memadai. Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Permendagri 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD bahwa pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari kontrak dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan maka perlu dibuat pedoman pengangkatan dan pemberhentan Pegawai kontrak pada BLUD RSUD Kotabaru.
Sistematika Peraturan ini: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kedudukan, Kewajiban dan Hak Pegawai Kontrak BLUD; Formasi dan Pengadaan; Penyaringan dan Pengangkatan; Pemindahan dan Pemberhentian; Perjanjian Kerja; Pendidikan dan Pelatihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 15 Tahun 2017
Badan Layanan UmumKesehatanPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Pasaman No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup. Pasaman No. 15 Tahun 2017 tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Lubuk Sikaping
PERBUP Kab. Pasaman No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
