Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

Menemukan 13.251 peraturan dalam 0,054 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2015

Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Mamasa Nomor 5 Tahun 2015.pdf

Abstrak

retribusi-pemeriksaan kesehatan-pegawai negeri sipil

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD 2015 (5) : 5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah, maka dibutuhkan sejumlah dana guna menunjang upaya yang dimaksud; b. Bahwa Retribusi kesehatan adalah satu jenis Retribusi yang menjadi kewenangan daerah yang perlu dikelolah dan dipungut secara baik dan bertanggungjawab; c. Bahwa untuk maksud huruf adan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa.
UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Permenkes 741/Menkes/PER/VII/2008; Perda Mamasa No. 16 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tarif pembayaran pelayanan pemeriksaan bagi calon PNS dan PNS, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi CPNS/PNS di RSUD Mamasa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2015.
5 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2015

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NO. 5 TAHUN 2015.PDF

Abstrak

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. NO. 2015/5, LL KOTA AMBON : 15 HLM.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pasal 127 pada huruf a menetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2015.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2015

Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Tata Cara Pembayaran Retribusi Izin Trayek di Kota Ambon

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERWALI NO. 5 TAHUN 2015.PDF

Abstrak

Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Tata Cara Pembayaran Retribusi Izin Trayek di Kota Ambon

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD. NO. 2015/5, LL KOTA AMBON : 8 HLM.

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Tata Cara Pembayaran Retribusi Izin Trayek di Kota Ambon

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, dengan memperhatikan pertumbuhan perekonomian sekaligus untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan kendaraan angkutan penumpang umum yang tidak seimbang dengan perkembangan ruas jalan dalam wilayah Kota Ambon, maka tarif retribusi izin trayek dan retribusi pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan perubahan. Guna peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu mengatur tata cara pembayaran retribusi izin trayek. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Tata Cara Pembayaran Retribusi Izin Trayek di Kota Ambon.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 22 Tahun 2012; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993; dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003.
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Tata Cara Pembayaran Retribusi Izin Trayek di Kota Ambon.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2015.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015

Penyelenggaraan Kearsipan

Arsip

Download :
PERDA_No__5_Tahun_2015_tentang_PENYELENGGARAAN_KEARSIPAN.pdf

Abstrak

penyelenggaraan - kearsipan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2015/5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menjamim terciptanya arsip berdasarkan pertibangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan .
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 tahun 1997; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 34 Tahun 1979; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 3 Tahun 1995; PP No. 88 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 28 Tahun 2012; Perda Kot. Sukabumi No. 2 tahun 2008; Perda Kot. Sukabumi No. 13 Tahun 2012; Perda Kot. Sukabumi No. 16 Tahun 2012.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pengelolaan Arsip, Perlindungan Dan Penyelematan Arsip, Perizinan, Prasarana Sarana Dan Sumber Daya Manusia, Sosial Dan Kerja Sama, Pendanaan, Pebinaan, Pengawaan dan Evaluasi, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2015.
34 Hlm.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan MK No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Mengubah :

Peraturan MK No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota

Download :
Peraturan MK 5 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru No. 5 Tahun 2015

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buru

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
05 Pembentukan Dinas Perindustrian.pdf

Abstrak

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2015/NO. 5, TLD NO.5, LL KAB. BURU: 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buru

ABSTRAK:

Untuk mencapai keberhasilan dari suatu organisasi perangkat daerah yang merupakan unit pelaksana kewenangan dari Pemerintah Daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, maka perlu untuk menyesuaikan struktur dan tata kerja yang ada agar dalam pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.
Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007.
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 05 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 05), dan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 06 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 06)
Penjelasan: 2 hlm, Lampiran: 1 hlm

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2014

Statistik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Perka BPS No. 90 Tahun 2015 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2015

Mengubah :

Perka BPS No. 151 Tahun 2014 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2014

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2015

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2015

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup Jeneponto Nomor 5 Tahun 2015.pdf

Abstrak

KEBUTUHAN DAT HARGA ECERAN TERTINGGI PUPTIK BERSTIBSIDI UITTT,K SEI(TOR PERTANIAN KABUPATEII JENTPONT1O TAIIUT ANGGARAIT 2015

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2015/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK:

bahwa fungsi pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Jeneponto; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-D aerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor t822); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nsmor 3+78); 2. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38211:' 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang feuanlan Negara (kmbaran Negara Republik Indoneiia Tatrun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7O, tamUafran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2971; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor L8 Tahun 2OA4 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 85, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4aL\; 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44331, ssfoagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2OOg Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O73); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 10. Undang-Undang Nomor 13 Talrun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 132, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 170); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOtt Nomor 82, Tartrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl; 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 Tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintatr Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2AL4 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOl tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor L4, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aA79l; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pemba$an Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371; 15. Peraturan Presiden Nomor 577 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2OLL Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan; 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.l4O/4/ZAOT tentang Rekomendasi Pemupukan N, p, dan K pada padi Sawah Spesifik Iokasi; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PM.K.A2/2O11 tenta.ng Tatacara penyediaan Anggaran, Penghitungan, pembayaran dan P_ertanggungiawaban Subsidi pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun -2011 ito-or 366); 18. Peraturan Menteri pertanian Nomor 43lPermentan/SR .VA / 8 / }OLL tentang Syarat dan Tata Cara pendaftaran pupuk pupuk Anorganik (Berita Negara Repubtk Indonlsia Tahun 2Ol7 Nomor +9ll; 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7O/Permentan/SR -1,4A I LO l2}t1 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanatt FJrita Negara Repu-blik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 66a\ 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor L22/PerrrentanlSR -L3O / fi /2A13 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Fupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2OL4; 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 /Permentan/OT .L4A /8l20l3 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055); 22.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP /Kep/9 /2OOz tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar; 23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669 / Kpts / OT . L6O / 2 / 20 t2 tentarrg Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Keb{jakan Pupuk. lWemperhatlkan: Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 64 Tahun 2Ot4 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015.
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PER?ANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2015. BAB I KBTEN?UAN T'MUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Ka.bupaten Jeneponto. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jeneponto. 3, Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Pemerintare Daerah adarah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 5' Kepala Dinas provinsi adalah Kepata Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas perkebunan, Kepala Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepara Dinas Kelautan dan perikana.n di Kabupaten/Kota. 6' Kepala Dinas Kabupaten /Kota adarah Kepala Dinas pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas perkebunan, Kepala Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepara Dinas Kelautan dan perikanan di Kabupaten /Kota. 7 ' penyediaan Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan daram unsur hara bagi keperluan tanar atau tidak rangsung -v'vrrtrs'' tart€urr*'l secara langsung 8. Pupuk An-organik adalah pupuk kimia, fisika dan atau biologi, dan pabrik pembuat pupuk. hasil proses rekayasa secara merupakan hasil industri atau 9' pupuk kotoran organik hewan adalah pupuk yang berasar dari tumbuhan mati, dan/atau bagran hewan danlataulimbah Iainnya organik yang ,"lah melarui proses cair, dapat rekayasa, berbentuk padat atau yang diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan :rffi;Tt- tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan 10' pemupukan berimbang sesuai dengan adalah pemberian pupuk bagi tanaman status hara tanah dan kebufuhan mencapai produktivitas tanaman untuk yang optimal dan berkelanjutan. I 1' pupuk bersubsidi adarah barang datam pengawasan pengadaan dan yang penyalura'nya mendapat subsidi dari pemerintatr ;I*ri:butuhan kerompok tani dan/atau petani di sektor 12. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumtah pupuk ::TH:, :r* provinsi yans dihitung berdasarkan usuran darj provinsi. au Dinas yang membidangi sektor pertanian di 3.HargaEceranTertinggiyangselanjutnyadisingkatHETadalah hargapupukbersubsidiyangdibeliolehpetarri/kelompoktanidi PenyalurLinilVyangditetapkanolehMenteriPertanian. l4.HargaPokokPenjualarryangselranjutnyadisingkatHPPadalah biayapengadaandanpenyaluranpupukbersubsidiyang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian' 15. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang' 16. Petani adalah perorangan warga negafa Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura d.engan luasan tertentu. 17. Pekebun adatah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu. 18. Peternak adalatr peroranga.n warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu. 19. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang d.engan luasan tertentu. 2O. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk. 21. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 22. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Peqrgadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Selrtor Pertanian yang berlaku. 23. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja san:.a menin5katkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, ymg dikukuhkan oleh Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. 24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungall rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak da1 petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang sPesifik lokasi. 25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adatah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota. 26. Direktur Jenderal adalah Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 27. Dinas Pertanian adalah instansi yang membidangi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi atau Kabupaten/Kota. 28. Dinas Perkebunan adalah instansi yang membidangi Perkebunan di Provinsi atau Kabupaten/Kota. 29. Dinas Peternakan adalah instansi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi atau Kabupaten/Kota. 3O. Dinas Perikanan adalah instansi yang membidangi Perikanan dan Kelautan di Provinsi atau Kabupaten, BAB II PERI'ITTI'KAIY DAS KEBI'TIIIIAIT PUPUI( BTRSI'BSIDI Pasal 2 (1) Fupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 {satu) hektar setiap musim tanam per keluarga '-'aip"*ntukkan U"St p"tir""frt t tanaman pangan, trortikultura, perkebunan, peternakal atau perusahaal perikanag budidaya' Pasal 3 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran ' ' p"*rpukan Uerimbapg spesifik lokasi dengan mempertimbangkan Lsulan kebutuhan yang draiukan oleh Kepala Dinas Kabupaten kepada Kepala Dinas Provinsi; (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ' (1) dirinci menurut kabupaten, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebarap bulanan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisatrkan dari Peraturap Bupati ini. Pasal 4 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir Bulan Desember 2015. Pasal 5 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati. (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat Ltt memperLimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Penyuluhan Perhnian, perikanan dan Kehutanan (F,p4K) Kabupaten. Pasal 6 Dinas bersama kelembagaan penJruluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan perlyerapan Pupuk di tingkat petani di wilayahnya. Pasal 7 (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal -i, - p"*rr 4 dan Pasal 5 tedadi kekurangan maka dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayatr, waktu dan sub sektor. (2) Realokasi antar kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi selatan lebih lanjut dite-tapkan oleh Gubernur sesuai kebutuhan; (3) Realokasi antar Kecamatan datam wilayah kabupaten /kota lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati. (a) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi disuatu kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi L (satu) tahun. BAB III PETYALTIRAIT PUPTIK BERSI'BSIDI Pasal E Pr.lpuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas pupuk An-organik dan pupuk Organik dan/atau diadakan oleh pelaksana Subsidi pupuk. Pasal 2 ayat (1) yang diproduksi pasal 9 (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV aitat<it<an o"irli aengan -t Peraturan "t"otrr"r, {entel perdagangan N."ntang pengadaan dan Penyaluran Fupuk Bersubsid-i untuk S"tto, pertanian yang berlaku; (2) Penyaluran pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian oleh [:ffif di Lini rv ke petani atau k"bd;l tani diatur sebagai a. berdasarkan penvaluran pupuk Bersubsidi oleh penyalur di Lini IV RDKK sesuai aengan *,"yj'r""gg"ng jawabnya; b- penyaruran Fupuk Bersubsidi - sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan t<ebuiurran l:.r";;.k tani dan alokasi di masing-masing wilayah; c' penyaluran p."pyI sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinslp 6 (enamftepat yaitu : 1. tepatjenis; 2. tepatjumlah; 3. tePat harga; 4. tePat temPat; 5. tePat waktu; dart 6. tePat mutu. (3) Untuk kelancaran penyaluran Fupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani atau 1.Jr*p"f tani seUagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepala Badan fetatranan panlan da, Penyuluhan Pertanian melakukan pendataan RDKK, selagai d"Yt pe.rtiqrban-gan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi gefoagaimana aitorf."rrd dalam Pasat 4 dan Pasal 5' (a) optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat ' 'p6t rri/kelompoli tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pe^mupukan berimbang spesi{ik lokasi oleh Penyuluh; (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan otirr petugas pengawas yang ditunjuk seb"gai satu kesatuan dari KPPP di KabuPaten; Pasal 1O (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku; Pasal 11 (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET; (2)HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Pupuk Urea - Rp. 1.800; per kg; b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg; c. Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg; d. Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg; dan e. Pupuk Organik = Rp. 500; per kg; (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut : a. Pupuk Urea : 5O kg; b. Pupuk SP-36 = 5O kgi c. Pupuk ZA = 50 kg; d. Pupuk NPK = 5O kg; dan e. Pupuk Organik = 40 k8. Pasal 12 (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal L 1 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudatr hilang/terhapus yang bertuliskan: Rrpuk Bersubsldi Pemerlntah Barang Dalam Pengawasan (21 Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna pi* dan PupukZA bersubsidi berwarna ororge. BAB IV PENGAWASAN DAIT PELAPORAil Pasal 13 Pelaksana subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasal terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. Pasal 14 (U KPPP xabupaten wajib rnelakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk glrsuusidi di wilayahnya; (2) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan. Pasal 15 (1) KPPP kabupaten wqiib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di urilayah kerjanya kepada Bupati sekali dalam tiga bulan; (2) lupati menyampaikan laporan hasil verifikasi dan validasi pupuk Bersubsidi kepada Gubernur melalui Kepala Kepala Dinas provinsi sekali dalam sebuLan; BAB V KJTIEITTUAIT PEIST'TTIP Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasd 17 Dengan berlakuknya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 02 Tahun 2Ol4 Tanggal 27 Januai 2OL4 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jeneponto Tatrun Anggaran 2Ol4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2015.
Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 02 Tahun 2Ol4 Tanggal 27 Januai 2OL4 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jeneponto Tatrun Anggaran 2Ol4
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015

Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh

Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
2015pb3201005.pdf

Abstrak

pengelolaan - keuangan - rumah - sakit - umum - daerah - leuwiliang - kelas - c - sebagai - penyelenggara - pola - pengelolaan - keuangan - badan - layanan - umum - daerah - secara - penuh

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Kab. Bogor Tahun 2015 No. 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh

ABSTRAK:

Bahwa dalam meingkatkan kinerja kesehatan masyarakat dan perbaikan percepatan pelayanan kesehatan masyaakat di bidang kesehatan dengan ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C maka perlu membentuk Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; U No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diuabh terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/02/M.PAN/1/2007; Permen Keuangan No 76/PMK.05/2008; Permen Kes No. 56 Tahun 2014; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Pengelolaan Keuangan, Maksud Dan Tujuan, Perencanaan Dan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Dan Pengawasan, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2015.
26 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2015

Pedoman Umum Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya

Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO.5 TAHUN 2015 ocr.pdf

Abstrak

pedoman-petugas-lapangan-keluarga-berencana-nonpns

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2015/NO.5, TBD No.5, LL KAB. KUBU RAYA: 13 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya

ABSTRAK:

bahwa keberhasilan program kependudukan dan keluarga berencana ditunjang oleh tersedianya, mekanisme operasional yang baku serta sumber daya manusia sampai dengan lini lapangan, terutama peran petugas lapangan keluarga berencana.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sistematika.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2015.
5 halaman peraturan dan 8 halaman lampiran.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.