Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.282 peraturan dalam 1,169 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan No. 46.a Tahun 2013

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN SEBAGIAN STAF PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 46.a TAHUN 2013 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF PELAKSANA DI LINGK. PEMDA LAMSEL.pdf

Abstrak

PEDOMAN -TAMBAHAN-PENGHASILAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46.a,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN SEBAGIAN STAF PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Struktural dan Sebagian Staf Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Struktural dan Sebagian Staf Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupalen Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 );
Didalam Peraturan Bupati ini Mengatir tentang Ketentuan-ketentuan yang sudah di putuskan dan di sepakati bersama meliputi tentang Ketentuan Umum, Klasifikasi Pemberian Tambahan Penghasilan, dan Ketentuan Besaran Tambahan Penghasilan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2013.
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05.A Tahun 2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

APBD

Download :
201201005a.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 02A Tahun 2016

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016

APBD

Download :
Perwal 2016-02A SBU.pdf

Abstrak

Perubahan STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA BENGKULU TA 2016

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 02A, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 02A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan kesejahteraan Ajudan dan staf Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah yang diperbantukan dari Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan TNI/POLRI.
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009
Memuat mengenai ketentuan LAMPIRAN huruf G. STANDAR BIAYA PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2016.
PERWALI Bengkulu No. 39 Tahun 2015
4

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2017 Tahun 2017

Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
SAL POJK 33(1).pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum

Mengubah :

Peraturan BI No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum

Download :
Peraturan BI No. 13-27-PBI-2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Mengubah :

Peraturan BI No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

Download :
Peraturan BI No. 10-8-PBI-2008.Pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/12/PBI/2005

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/10/PBI/2005 tentang Laporan Harian Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 9/2/PBI/2007 tentang Laporan Harian Bank Umum

Mencabut :

Peraturan BI No. 5/24/PBI/2003 tentang Pusat Informasi Pasar Uang

Mengubah :

Peraturan BI No. 7/10/PBI/2005 tentang Laporan Harian Bank Umum

Download :
Peraturan BI No. 7-12-PBI-2005.pdf

Abstrak

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.04/2020

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pihak Utama Manajer Investasi dan Penasihat Investasi

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
SE OJK Nomor 2 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 27 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan Dan Perikanan Di Daerah

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 51 Tahun 2016.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2020.