Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.657 peraturan dalam 0,03 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 39 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Padang Pariaman

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pendidikan

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Padang Pariaman

Download file:

PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2022 FULL.pdf

Administrasi dan Tata Usaha Negara - Pendidikan

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 39

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Padang Pariaman

ABSTRAK:

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Padang Pariaman sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan layanan Pendidikan sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Padang Pariaman;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2021
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, DENGAN ISI Mengubah Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 24) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2022.
42 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 38 Tahun 2022

Prioritas Penggunaan Alokasi dan Nagari Tahun 2023

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP NO.38 THN 2022.pdf

Administrasi dan Tata Usaha Negara - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prioritas Penggunaan Alokasi dan Nagari Tahun 2023

ABSTRAK:

bahwa Alokasi Dana Nagari merupakan salah satu pendapatan Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Nagari khususnya dalam penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari; bahwa untuk penyelarasan kegiatan Nagari dengan program prioritas kabupaten perlu mengatur pedoman dalam menentukan kegiatan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Nagari; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Pengaturan prioritas penggunaan ADN bertujuan untuk: a. mempercepat pencapaian agenda yang menjadi prioritas daerah. b. menentukan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari yang dibiayai oleh ADN; c. menyelaraskan prioritas kegiatan Nagari dengan prioritas program Daerah; dan d. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan ADN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 38 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR DAN SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

PERBUP_NO_38_TAHUN_2022_T...TUNJUK_TEKNIS_PE.pdf

administrasi kepegawaian

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kab. Sampang Tahun 2022 No. 38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR DAN SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 211 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya, kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tugas Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Surat Keterangan Memiliki Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sampang Nomor 79 Tahun 2020
peraturan ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Tugas Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Surat Keterangan Memiliki Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ketentuan pemberian tugas belajar; keterangan belajar; pemberian surat keterangan pemberian ijazah;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Belajar, Izin Belajar Penugasan Khusus, Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
jumlah 20 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

28_SALINAN_PERATURAN_BUPA...OR_38_TAHUN_2022.pdf

administrasi kepegawaian

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kab. Nganjuk Tahun 2022 No. 38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian Risiko; b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan pedoman Pengelolaan Risiko yang dapat digunakan untuk mengeloia Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan PenyelenggaraanKeuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Ini mengatur mengenai Pengelolaan Risiko Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk; meliputi: ketentuan umum; ketentuan umum; pengelolaan risiko; pengembangan budaya sadar risiko; penbentukan struktur pengelolaan risiko; sistem informasi pengelolaan risiko; anggaran pengelolaan risiko; penyelenggaraan proses pengelolaan risiko; penilaian risiko; informasi dan komunikasi; penatauan; pelaporan dan pengawasan;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
jumlah 46 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 37 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Banjarnegara No. 73 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2019
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2019
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2019
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 60 Tahun 2017
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2017
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2017
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2017
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2019
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2017
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2017
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2017
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2017

Download file:

Perbup Bnjrngr 37_2022.pdf

uraian tugas jabatan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2022/NO.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

bahwa perangkat daerah merupakan pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, diperlukan uraian tugas; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas jabatan, perlu diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2019; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2019; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2019; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 60 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2017; Nomor 66 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 67 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2019; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 73 Tahun 2019; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2020; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 67 Tahun 2020; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2017;
187 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Banjarnegara No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2020
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 62 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 96 Tahun 2018
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 97 Tahun 2018
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 98 Tahun 2018
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 100 Tahun 2018
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 83 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2020

Download file:

Perbup Bnjrngr 36_2022.pdf

organisasi tugas dan fungsi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2022/NO.36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Sekretariat Daerah Bab III Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab IV Inspektorat Bab V Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Bab VI Dinas Kesehatan Bab VII Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bab VIII Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Bab IX Satuan Polisi Pamong Praja Bab X Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bab XI Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bab XII Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bab XIII Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bab XIV Dinas Perhubungan Bab XV Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bab XVI Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bab XVII Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bab XVIII Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Bab XIX Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bab XX Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Bab XXI Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Bab XXII Badan Kepegawaian Daerah Bab XXIII Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bab XXIV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bab XXV Kecamatan Bab XXVI Bagan Organisasi Bab XXVII Tugas Sub Koordinator BAb XXVIII Tata Kerja Bab XXIX Kepegawaian Bab XXX Ketentuan Lain-Lain Bab XXXI Ketentuan Peralihan Bab XXXII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 62 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 97 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 98 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 83 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2020;
411 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 36 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Karanganyar No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Lima hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Mengubah

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Download file:

1615-1618.pdf

hari kerja

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2022/NO.36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

ABSTRAK:

bahwa guna meningkatkan produktivitas peyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan kepada masyarakat perlu menambah jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 5.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2014 diubah.
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 36 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Dan Perjalanan Dinas

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas

Download file:

PERBUP NOMOR 36 TAHUN 2022 FULL.pdf

Administrasi dan Tata Usaha Negara - Standar/Pedoman

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 36

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Dan Perjalanan Dinas

ABSTRAK:

bahwa Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas, perlu diubah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016,
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINASPerubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Dan Perjalanan Dinas, dengan isi Pasal I Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 2) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021
PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2022
22 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 35 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Buton Utara No. 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Butur No. 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara

Download file:

PERBUP NOMOR 35 TAHUN 2022.pdf

ADMINISTRASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara

ABSTRAK:

a. bahwa penetapan besaran rumah sewa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan dengan tetap menyesuaikan pada perkembangan keadaan dan kondisi harga pasar; b. bahwa sehubungan dengan adanya keperluan rumah sewa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara, perlu diubah ketiga kalinya; c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor l); 6. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 39);
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 39)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2022.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 35 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Download file:

Peraturan Bupati Mesuji No 35 Tahun 2022.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MESUJI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji dapat berjalan secara tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji; c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daearah Kabupaten Mesuji.
UU No 28 Tahun 1999, UU No 49 Tahun 2008, UU No 12 tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PP No 11 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2017, PP No 94 Tahun 2021, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 56 Tahun 2019, Perda Kab Mesuji No 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Halaman : 322

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT