Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh guru ngaji
untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak
mulia santri/peserta didik dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat
pengabdian guru ngaji di Kabupaten Kebumen, perlu
memberikan insentif; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian
insentif kepada guru ngaji di Kabupaten Kebumen, perlu
mengatur pelaksanaanya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji
di Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penetapan Penerima Insentif, Mekanisme Penyaluran Insentif, Tim Verifikasi Insentif, Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 54 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
ABSTRAK:
bahwa untuk pelaksanaan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana yang menjadi urusan pemerintahan
daerah sebagai program prioritas nasional, dibutuhkan
komitmen Pemerintah Daerah agar dapat berjalan dengan
baik di seluruh tingkatan wilayah; bahwa untuk efektifitas perencanaan dan pelaksanaan
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan
Operasional Keluarga Berencana dari Pemerintah Pusat
untuk membantu mendanai kegiatan program prioritas
Nasional di Daerah, perlu disusun pedoman
pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Purbalingga tentang Standar Operasional Prosedur
Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga
Berencana;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2023; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 258 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sasaran, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Mekanisme Penyaluran dan Prosedur Pengelolaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Tata Cara Klaim Pembayaran Jasa Pelayanan KB di Fasilitasi KB/PMB melalui Dana DAK BOKB, Pelaporan, Sumber Dana dan Pengalokasian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2024.
12 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 54 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 54
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Optimalisasi Rencana Aksi Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
b. bahwa penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten
Konawe Selatan harus dilaksanakan secara koordinatif dan terintegrasi ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Optimalisasi Rencana Aksi Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 6915);
7. Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2018 tentang
Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 72O Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Peraturan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi,
Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja serta Pelaporan
Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan
Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan,
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022
Nomor 4);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN DAN SASARAN
BAB III PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR TIM KERJA
BAB IV TUGAS DAN FUNGSI
BAB V HUBUNGAN DAN TATA KERJA
BAB VI PROGRAM KERJA DAN RENCANA AKSI
BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN
BAB VIII PENDANAAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
9
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 54 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, Belanja Daerah untuk
Pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar
belanja dan standar harga satuan regional; bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Belanja Daerah berpedoman pada
standar harga satuan regional, analisis standar
belanja, dan/atau standar teknis; bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar
belanja, standar teknis dan standar harga satuan
diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja; Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.4 Tahun 2021 tentang Analisis
Standar Belanja; Peraturan Bupati Sleman Nomor 21.1 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja; Peraturan Bupati Sleman Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21.1 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja; Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2023 tentang Analisis Standar
Belanja; Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja; Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja;
Jumlah Halaman: 6 HLM, Lampiran: 115 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 54 Tahun 2024
BATAS - DESA - KAPETAKAN - KECAMATAN - KAPETAKAN - KABUPATEN - CIREBON
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BD 2024/Nomor
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Batas Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 47 Tahun 2016; Permendagri No. 2 Tahun 2017; Kepmendagri RI No. 246 Tahun 2004
Peraturan ini mengatur tentang Batas Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Batas Desa Kapetakan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019
11 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 54 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA KERJA KECAMATAN TENGAH ILIR KABUPATEN TEBO TAHUN 2025
ABSTRAK:
a. Bahwa sesuai ketentuan peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa pada pasal 126 sampai dengan pasal 142 perangkat daerah dan bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah/peraturan bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala/peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) ditetapkan;
b. Bahwa telah ditetapkannya peraturan bupati tebo No 22 Tahun 2024 tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kab.Tebo Tahun 2025;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan bupati tebo tentang rencana kerja kecamatan tengah ilir Kab.Tebo Tahun 2025.
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000;UU No 17 tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 25 tahun 2004;UU No 17 Tahun 2007;UU No 26 Tahun 2007;UU No 12 Tahun 2011 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 1 Tahun 2022;Peraturan pemerintah No 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No 13 Tahun 2017;Peraturan pemerintah No 39 Tahun 2006;Peraturan pemerintah No 8 Tahun 2008;Peraturan pemerintah No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No 72 Tahun 2019;Peraturan pemerintah No 2 Tahun 2018;Peraturan pemerintah No 12 Tahun 2019;Peraturan pemerintah No 59 Tahun 2017;Peraturan menteri dalam negeri No 80 Tahun 2015;Peraturan daerah Kab.Tebo No 21 Tahun 1 Tahun 2023;
Ketentuan umum, renja kecamatan tengah ilir kabupaten tebo, pengendalian dan evaluasi, ketentuan perihal, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024.
9 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotabaru Nomor 54 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standart Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Daerah Puskesmas Serongga.
ABSTRAK:
bahwa pusat kesehatan masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga Puskesmas harus memberikan pelayanan yang bermutu;bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Daerah Puskesmas Serongga;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN DAERAH PUSKESMAS SERONGGA,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;MAKSUD DAN TUJUAN;PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL;SISTEMATIKA;PENGENDALIAN DAN EVALUASI;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2024.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 54 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BD.2024/No.54, Tim JDIH Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini bahwa bahwa dalam rangka mengantisipasi permasalahan hunian pada masyarakat berpenghasilan rendah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu khususnya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, perlu memberikan bantuan rumah tidak layak huni karena masih banyak terdapat rumah tidak layak huni di kabupaten musi rawas utara yang perlu dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sehingga menjadi rumah yang layak huni, perlu adanya petunjuk teknis yang mengatur mengenai penyaluran Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
Dasar hukum peraturan ini yaitu Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 1 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 2 Tahun 2022; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 16 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 88 Tahun 2014; PP No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 12 Tahun 2021; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permen PUPR No 02/PRT/M/2016; Permen PUPR No 13/PRT/M/2016; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda No 3 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Musi Rawas Utara dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat BSRTLH adalah Bantuan Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara berupa stimulan bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.
Diatur mengenai Ketentuan Umum; Kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
19 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 54 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BD.2024/NO.54, Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 28 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 28 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 37 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020; Permendagri No 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 7 Tahun 2024; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 18 Tahun 2017; Perbup Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 28 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, antara lain BMD dari perolehan lain yang sah, wewenang dan tanggung jawab Bupati sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan BMD, perencanaan BMD, status penggunaan BMD, dokumen kepemilikan BMD, sewa BMD, pinjam pakai BMD, KSP BMD, kendaraan dinas, penilaian BMD, tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum, pemindahtanganan BMD, penjualan BMD, hibah BMD, penyertaan modal atas BMD, penghapusan BMD, pemantauan dan penertiban BMD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
56 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 54 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 Nomor 592
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, menyebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, tugas fungsi dan mekanisme kerja antar unit kerja serta tata kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buton Tengah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 129) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 153);
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Ruang Lingkup Perbup ini meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kepegawaian dan Jabatan, Ketentuan Lain-Lain, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Buton Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah Halaman 14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
