Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggara Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah bagi wajib pajak untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat
pemberitahuan pajak daerah (self assesment), perlu adanya
sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah
dengan memanfaatkan teknologi informasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha
Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik, hak dan kewajiban, larangan dan sanksi, pengawasan dan pembinaan, pengecualian pemasangan perangkat elektronik perekam data transaksi usaha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2019
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 83 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2019/NO.83, LL Kab. Kubu Raya : 3 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran serta upaya optimalisasi pemungutan BPHTB yang dilakukan dengan cara sistem pembayaran secara online, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Perda no.1 Tahun 2011, Perbup No.44 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan pasal 80 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 3 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 83 Tahun 2019
PERBUP Kab. Demak No. 62 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2019/NO.83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah kadaluwarsa.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluwarsa; bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Bumi dan Perkotaan (UPTD PBBP2) tidak dibentuk kembali dan kewenangan verifikasi/penelitian piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi menjadi kewenangan Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah; bahwa guna mengakomodir pelimpahan kewenangan verifikasi/penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluwarsa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2017 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 82 Tahun 2019
PAJAK AIR TANAH - PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2019/NO.83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85, Pasal 87, dan Pasal 112 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Kendal;
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati mengatur tentang nama, objek dan subjek pajak, dasar pengenaan pajak dan penetapan nilai perolehan air, mekanisme dan tata cara pemungutan pajak air tanah, tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2011 diubah
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 76 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2019/NO.76, LL Kab. Kubu Raya : 16 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik khususnya pada Pajak Hotel, pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak parkir, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2011, Perbup No.44 Tahun 2011,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pelaporan Data Transaksi Usaha; Sistem Pelaporan Secara Elektronik; Hak dan Kewajiban; Larangan; Mekanisme Pelaporan; Bon Penjualan (Bill); Pengawasan; Pembayaran; Pembiayaan, Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 12 halaman dan 4 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 73 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 Perda Kab Batang No 3 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Perbup tentang Pelaksanaan Pajak Air Tanah;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 6 Tahun 1983; UU No 19 tahun 1997; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun2 014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 69 Tahun 2010; PP No 91 Tahun 2010; Perpres No 91 Tahun 2010; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab Batang No 3 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang subjek dan objek pajak tanah, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak, pemungutan pajak air tanah, tata cara pembayaran dan penagihan, tata cara pengurangan dan keringanan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi adminstrasi, tata cara pengajuan keberatan dan banding, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, sanksi administrasi, tugas dan tanggung jawab.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup Batang No 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Kab Batang No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kab Batang Tahun 2011 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kab Batang No 3 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan;
UU no 9 Tahun 1965; UU no 19 Tahun 1997; UU No 17 Tahun 2003; UU no 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 55 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 3 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan tanggung jawab, nama, objek dan subjek pajak, dasar pengenaan tarif dan masa pajak, mekanisme tata cara pemungutan pajak, penatusahaan, tata cara pembukuan dan pelaporan, tata cara penagihan pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup Batang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Perda Kab Batang No 3 tahun 2019 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Perbup tentang Pelaksanaan Pajak Reklame;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 19 Tahun 1997; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 55 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 3 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang subjek dan objek pajak, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak, tata cara perijinan dan pemungutan pajak reklame, larangan pemasanagan reklame, tata cara penagihan pajak reklame, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara pemeriksaan pajak, kedaluwarsa penagihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup No 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Batang No 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kab Batang Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pajak Hotel
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 99, Pasal 102 dan Pasal 104 Perda Batang No 3 Tahun 2019 perlu menetapkan Perbup tentang Pelaksanaan Pajak Hotel;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 19 Tahun 1997; UU no 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU no 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 55 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 3 Tahun 2019; PP No 21 Tahun 1988; PP No 55 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 3 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang objek dan subjek pajak hotel, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak, pemungutan, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, pembukuan dan pemeriksaan, sanksi administrasi, tugas dan tanggung jawab.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup Batang No 83 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Batang No 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kab Batang Tahun 2012 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 69 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame, dipandang perlu melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Reklame, bahwa guna memberikan dasar hukum dalam upaya intensifikasi pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk mengakomodasi perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Perbup Grobogan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Perad Kab Grobogan No 6 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3, Judul Bagian Ketiga BAB III, ayat (4) pasal 8, Pasal 10, ayat (2) Pasal 11, ayat (2) Pasal 12, ayat (1) Pasal 14, ayat (1) dan ayat (4) Pasal 16, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17, Pasal 19, penyisipan Pasal 20a dan Pasal 20b, ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Pasal 21, Pasal 22, ayat (1) dan ayat (3) Pasal 23, ayat (2) Pasal 25, ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26, ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (9) Pasal 27, ayat (3) Pasal 30, ayat (1) Pasal 31, Pasal 32.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2014 diubah.
28 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
