Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio-ekonomik serta sebagai tindaklanjut berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Law), telah ditetapkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan;
b. bahwa dalam rangka menunjang misi dan tujuan rumah sakit, khususnya di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan serta pengabdian masyarakat, serta sebagai tindaklanjut berlakunya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/ 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Kepmenkes Nomor 772/ Menkes/SK/ VI/2002;
Kepmenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008;
Permenkes Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009;
Permenkes Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011;
Permenkes Nomor 49 Tahun 2013;
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
Permendagri Nomor 79 Tahun 2018;
Permenkes Nomor 12 Tahun 2020;
Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022;
Perda Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016;
Perbup Magetan Nomor 57 Tahun 2019;
Perbup Magetan Nomor 14 Tahun 2021.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2019 diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 5 huruf f diubah; Ketentuan Pasal 7 huruf b diubah; Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a); Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana terdapat dalam peraturan bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menyusun standar pelayanan minimal pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2014.
Pengaturan ini memuat tentang Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Fungsi SPM;
Penyelenggaraan SPM UPT Laboraturium Kesehatan Daerah;
Pelaksanaan SPM;
Pengembangan Kapasitas;
Pengawasan Dan Pelaporan;
Pembiyaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 48 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah menaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberlakukan mulai tanggal 18 Nopember 2014, maka tarif angkutan umum perlu disesuaikan secara proporsional;
b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi pada tanggal 28 Juni 2013 yang dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait, Organda dan elemen masyarakat lainnya, disepakati bahwa tarif angkutan umum di wilayah Kabupaten Pandeglang dinaikan sebesar 30 % (tiga puluh persen)
UU Nomor 33 Tahun 1964; UU Nomor 23 Tahun 2000; UUNomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 17 Tahun 1965; PP Nomor 41 Tahun 1993; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002; PM Energi Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014;
1.Ketentuan Umum ; 2. Tarif Angkutan Penumpang Umum; 3. Pungutan Lain Dan Tarif Tambahan; 4. Sanksi; 5. Sosialisasi; 6. Pengawasan; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2014.
5 hal, 1 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 48 Tahun 2018
PERBUP Kab. Lamandau No. 32 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamandau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018
Tentang Jasa Pelayanan
Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 19 Tahun
2018 tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum
Daerah Lamandau yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, di dalam
penerapan dan pelaksanaannya masih terdapat
kekurangan dan belum optimal sehingga perlu adanya
perbaikan dan penyesuaian kembali sesuai dengan
kebutuhan saat ini.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 19 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018
Tentang Jasa Pelayanan
Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 48 Tahun 2018
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengajuan Utang Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Mekanisme Pengajuan Utang Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 23 Tahun 2005; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permenkeu No 213/PMK.05/2013; Permendagri 79 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017; Perbup Batang No 3 Tahun 2018; Perbup Batang No 21 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kebijakan utang jangka pendek, sumber utang jangka pendek, kewenangan perjanjian utang jangka pendek, mekanisme utang jangka pendek, pengelolaan utang jangka pendek.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka ketentuan utang jangka pendek pada Badan Layanan Daerah rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 45) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
8 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 48 Tahun 2019
Badan Layanan UmumHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKesehatan
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 35 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 156 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 84 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 156 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 156 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendorong motivasi kerja dan peningkatan kesejahteraan pegawai rumah sakit umum daerah Dokter Soedarso telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2016 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;
-Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP NO.23 Tahun 2005, PP No.12 Tahun 2019, Permenkes No.28 Tahun 2014, Permendagri No.79 Tahun 2018, Perda No.4 Tahun 2008, Perda No.10 Tahun 2011, Pergub No.6 Tahun 2014
-Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Perubahan pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2016 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah RUmah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019.
Peraturan ini memiliki 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Surplus Kas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberikan manfaat bagi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLVD), terdapat pelampauan pendapatan dari target yang ditetapkan, sehingga perlu melakukan Pengaturan Penggunaan Surplus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai pedoman agar pelaksanaan penggunaan surplus dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab dan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Penggunaan Surplus pada Badan Layanan Umum Daerah (BLVD)Rumah Sakit Umum Daerah RSUDH. Abdul Aziz Marabahan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nornor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010; Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012; Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/349 /KUM/2010 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penggunaan Surplus Kas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan, yang memuat: Ketentuan Umum; Surplus PPK-BLUD RSUD; Prosedur Penggunaan Surplus PPK-BLUD RSUD; Pemantauan dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cibinong Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa SMKN 1 Cibinong pada Dinas Pendidikan sudah ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022. Sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari BLUD sebagaimana dimaksud, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cibinong pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penarikan tarif layanan, pengurangan tarif layanan, evaluasi tarif layanan, pelaporan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
7 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
