PROPORSI PEMBAGIAN DANA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS SERTA TATA CARA PEMBAYARANNYA DI KABUPATEN FAKFAK TAHUN ANGGARAN 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROPORSI PEMBAGIAN DANA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS SERTA TATA CARA PEMBAYARANNYA DI KABUPATEN FAKFAK TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Nasional pada Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Bupati Fakfak Nomor 18 Tahun 2023;
Peraturan Bupati Fakfak ini mengatur mengenai Proporsi Pembagian Dana Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Serta Tata Cara Pembayarannya di Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 25 Tahun 2023
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan HajiKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Penghasilan, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 23)
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Penghasilan, Infak Dan Sedekah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan Pengumpulan Zakat Penghasilan, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, maka perlu menetapkan PERBUP
Pemberian - Bantuan - Sembako - Bagi - Masyarakat -Penyandang - Masalah - Kesejahteraan - Sosial
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka upaya perlindungan sosial bagi individu dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk mengurangi resiko sosial, perlu melaksanakan program bantuan sembako;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021.
Peraturan Ini Berisi Tentang : KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, BENTUK BANTUAN SEMBAKO, KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SEMBAKO (Kriteria Penerima Bantuan Sembako, Mekanisme Penetapan Penerima), TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN (Tata Cara Penyaluran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban), PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PEMBIAYAAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023.
5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan hak dasar bagi Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial serta dalam
mengembangkan sistem perlindungan sosial, perlu upaya
nyata dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial; bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap program
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, perlu
dikembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan
Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem
Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin
Dan Orang Tidak Mampu, perlu membentuk Sistem dan
Layanan Rujukan Terpadu oleh Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan
dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan SLRT, Pelayanan SLRT, Koordinasi dan Kemitraan, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Peduli Anak Stunted
ABSTRAK:
a. bahwa kekurangan gizi kronis pada anak balita
terutama pada masa seribu hari pertama kehidupan
merupakan hal yang sangat mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan otak anak yang
mengakibatkan kondisi gagal tumbuh dan
mempunyai resiko yang lebih tinggi menderita
penyakit kronis pada saat dewasa;
b. bahwa dalam rangka pencegahan, dan penurunan
anak dengan masalah gizi perlu dilakukan upaya
yang partisipatif, sinergis dan terpadu;
c. bahwa agar upaya tersebut pada huruf b dapat
berhasil dan berdaya guna maka perlu melibatkan
peran berbagai elemen masyarakat, lembaga dan
dunia usaha yang ada di Kabupaten Lampung
Tengah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan
Masyarakat Peduli Anak Stunted
UU No 28 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014,UU No 30 Tahun 2014, PP No 33 Tahun 2012, PP No 33 Tahun 2012, PP No 17 Tahun 2015, Perpres No 72 Tahun 2021, Permenkes No 2269/Menkes/Per/XI/2011, Permenkes No 39 Tahun 2016, PermenPPN/BPN No 1 tahun 2018, Permenkes No 8 Tahun 2019, PerBKKBN No 12 Tahun 2021, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Gerakan Masyarakat Peduli Anak Stunted
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2023.
Halaman : 7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:
Dalam rangka kemiskinan merupakan permasalahan yang
diperlukan penanganan dan pendekatan yang
sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka
mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar
yang layak melalui pembangunan inklusif,
berkeadilan dan berkelanjutan untuk
muwujudkan kehidupan yang bermartabat;
dalam upaya meningkatkan kehidupan
masyarakat agar lebih sejahtera perlu upaya
meningkatkan efektivitas dan efïsiensi program
percepatan penanggulangan kemiskinan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penanggulangan Kemiskinan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 48 tahun 2008; UU No. 11 tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2012; Perpres No. 15 Tahun 2010; Perpres No. 166 Tahun 2014; Permendagri No. 42 Tahun 2010; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permensos No. 3 Tahun 2021; Perda No. 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pedoman Penanggulangan Kemiskinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
27 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 21 Tahun 2023
dinas - sosial - KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - tugas fungsi - tata kerja
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2023/21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dimana perubahan organisasi pada pemerintah daerah hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perunddang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kab. Berau No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Berau No. 2 Tahun 2023
Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kepegawaian; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Peraturan Bupati Berau Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu Cilacap Bercahaya dan Pusat Kesejahteraan Sosial Desa/Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa Pancasila sebagai cerminan nilai dan moralitas bangsa,
secara hierarkis telah diatur dalam ketentuan Konstitusi,
sebagaimana diuraikan dalam batang tubuh UUD 1945 dalam
Pasal 18 UUD 1945 yang mengamanatkan kebijakan Otonomi
Daerah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan di
daerah dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat dan mewujudkan jaminan terpenuhinya
kesejahteraan masyarakat, upaya tersebut salah satunya
diwujudkan dengan percepatan dan ketepatan pelayanan bagi
warga miskin untuk mendapatkan layanan terbaik terkait
program-program perlindungan sosial dan penanggulangan
kemiskinan; bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu diperlukan
sinergitas, peningkatan akses, serta integrasi layanan Pusat
Kesejahteraan Sosial melalui Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf i
Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, maka Pemerintah
Daerah memfasilitasi Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan
Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu Cilacap Bercahaya
dan Pusat Kesejahteraan Sosial Desa/Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Puskesos SLRT, Layanan Puskesos SLRT, Koordinasi dan Kemitraan, Pemantauan dan Evaluasi dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 21/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BARANG BERUPA KENDARAAN RODA TIGA KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
DI KABUPATEN BLITAR
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat dalam
menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan
persampahan di Kabupaten Blitar, Pemerintah Daerah
melalui Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan
Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Blitar telah mengalokasikan anggaran
belanja barang berupa kendaraan roda tiga untuk
diserahkan kepada masyarakat melalui kelompok
masyarakat;
b. bahwa agar penyaluran kendaraan roda tiga
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan
lancar, tepat sasaran, dan dapat
dipertanggungjawabkan maka perlu menyusun
petunjuk pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Barang Berupa Kendaraan Roda Tiga kepada
Kelompok Masyarakat di Kabupaten Blitar;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T.ahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 14 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun
2021; Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun
2022 ; Peraturan Bupati Blitar Nomor 39 Tahun 2018; Peraturan Bupati Blitar Nomor 58 Tahun 2019; Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2022 ; Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2022;
peraturan ini mengatur Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Barang Berupa Kendaraan Roda Tiga kepada
Kelompok Masyarakat di Kabupaten Blitar; Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai:
a. pedoman penggunaan belanja barang yang kepemilikannya
diserahkan pada masyarakat;
b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
c. tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin
anggaran; dan
d. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2023.
jumlah 16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2023
tata kerja forum tanggung jawab sosial dan lingkungan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2023/NO.20, LL Kab. Kubu Raya : 9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata. Kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Organisasi Forum; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2017
2 Halaman dan 7 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
