Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
ABSTRAK:
bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan
tanggung jawab pemerintah daerah yang memerlukan
penanganan secara terpadu, transparan dan
akuntabel; bahwa agar penanganan penanggulangan kemiskinan
dapat dilaksanakan secara terpadu, transparan dan
akuntabel Pemerintah Daerah perlu melibatkan dunia
usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan segenap
pemangku kepentingan guna memenuhi hak-hak
dasar penduduk miskin secara layak agar dapat
memiliki dan mengembangkan kehidupan yang lebih
bermartabat dan sejahtera; bahwa untuk memberikan arah landasan dan
kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat
dalam penanggulangan kemiskinan, perlu pengaturan
ten tang penyelenggaraan penanggulangan
kemiskinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kebijakan, Strategi dan Program, RKPD dan Rencana Aksi Tahunan, TKPK Kabupaten, Basis Data Penanggulangan Kemiskinan, Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha, Penghargaan, Pembinaan, Pelaporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dilakukan pengumpulan uang atau barang yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Dasar Hukum Perbup adalah: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 27 (dua puluh tujuh) pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Syarat dan Tata Cara; Penyaluran; Kewenangan; Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi; Pelaporan; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 35 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Tahun 2010 No. 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung dan
guna meningkatkan mutu pelaksanaan, efisiensi dan
efektifitas pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya
penyelenggaraan Program Pelayanan Kegiatan Jaminan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten
Temanggung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 36, LN.2023/No.87, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan agar terlaksana secara sistematis, terarah, terukur, berkelanjutan, dan terselenggaranya koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), perlu disusun Peta Jalan Jaminan Sosial.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur mengenai Peta Jalan Jaminan Sosial tahun 2023-2024 yang bertujuan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian bagi: 1) BPJS dalam penyelenggaraan SJSN dan 2) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka pemberian dukungan dan/atau fasilitasi penyelenggaraan SJSN oleh BPJS, sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Peta Jalan Jaminan Sosial tahun 2023-2024 bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Badan Layanan Umum, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD/2022/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dengan prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan;
Bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan Pusat Kesehatan Masyarakat;
Bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan pendapatannya Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat maka perlu adanya peraturan yang menjadi dasar hukum;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Ini Memuat Tentang : PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
PENDAPATAN BLUD;
PEMANFAATAN PENDAPATAN;
KETENTUAN PERALIHAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2022.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan
perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan untuk
mewujudkan kesejahteraan sosial secara sistematik, terpadu,
dan menyeluruh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf
c juncto Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15
Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu,
perlu membentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di
Kabupaten Kendal; bahwa Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan
kondisi sekarang sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kendal tentang Pembentukan Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu di Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 161 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan SLRT, Tujuan, Fungsi dan Sasaran SLRT, Kelembagaan SLRT, Sarana dan Prasarana, Tata Kerja, Layanan SLRT, Kemitraan, Pemantauan dan Evaluasi, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2019 dicabut.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan
kemiskinan di Kabupaten Kebumen, perlu dilakukan
koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku
kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan
yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan
Kemiskinan Daerah dalam jangka waktu tertentu;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20
Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, untuk
melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan,
disusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2021 – 2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Sistematika, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
61 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2020
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Perekonomian - Standar/Pedoman - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 431
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 Tahun 2022, dan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022, serta percepatan pemulihan ekonomi di daerah diprioritaskan untuk perlindungan sosial seperti bantuan sosial yang dilaksanakan berupa Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat Kurang Mampu di Kota Tanjungpinang, maka perlu menetapkan PERWALI
PERWALI ini mengatur mengenai perubahan pada beberapa ketentuan pada Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2022, yaitu Pasal 3 diubah, Pasal 4 diubah, dan Pasal 11 diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
PERWALI ini mengubah Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2022
6 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia
ABSTRAK:
Bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat; bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung-jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia; bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia serta meningkatnya usia harapan hidup di Kota Yogyakarta, maka diperlukan upaya peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015, Peraturan Menteri Sosial No 4 Tahun 2017.
Materi pokok : Hak dan Kewajiban, Tugas dan tanggungjawab, Penyelenggaraan, Peran serta masyarakat dan dunia usaha, kelembagaan dan koordinasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
Jumlah halaman : 25 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
