PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.831 peraturan dalam 1,168 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.04/2022
Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 134/PMK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 Tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat
  2. PMK No. 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.01/2017
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga ManaJemen Aset Negara

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 219/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.01/2018
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Kementerian Keuangan

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 223/PMK.01/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Keuangan
Mencabut :
  1. PMK No. 239/PMK.01/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan
  2. PMK No. 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.01/2018
Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Mencabut :
  1. PMK No. 232/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan
  2. PMK No. 128/PMK.01/2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan
  3. PMK No. 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.06/2018
Standar, Uji, Dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.07/2015
Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Mencabut :
  1. PMK No. 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.03/2010
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 Tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PMK No. 207/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 Tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.07/2016
Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Transfer Ke Daerah Yang Penggunaannya Sudah Ditentukan

APBD APBN

Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan :
  1. PMK No. 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus
    Mencabut ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi atas Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan DBH SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.02/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Subsidi, PSO

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
Mengubah :
  1. PMK No. 64/PMK.02/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
  2. PMK No. 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan