Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,217 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 12.1 Tahun 2019

Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Sleman No. 45 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi

Download :
Perbup Sleman Nomor 12.1 Tahun 2019.pdf

Abstrak

perizinan-laik-fungsi-slf

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12.1, BD.2019/NO. 12.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 A ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan gedung, ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan pemberian Sertifikat Laik Fungsi diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Bupati menyesuaian tata cara penerbitan Sertifikat Laik Fungsi melalui Online Single Submission;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.2 Tahun 2018;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Sertifikat Laik Fungsi; Prosedur dan Persyaratan Penerbitan SLF; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.
Jumlah Halaman: 20 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 19-A Tahun 2015

RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015-2019

Kesehatan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
Perbup Jeneponto Nomor 19a Tahun 2015.pdf

Abstrak

RENCANA AITSI DAERAH AIR MINUM DAIT PENYEIIATAN LTNGKUNGAN {RAD-ArlPLl KABUPATEIT JEITEFOIITO TATIUN 2OL5.2OI9

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19-A, BD.2015/NO.19-A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015-2019

ABSTRAK:

bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan deraj at kesej ahteraan masyarakat; bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalarti berbagat kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaan untuk mencapai Universal Access pada akhir tahun 2OL9 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221; Undang-Undang Nomor 11 Tahun t974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a377); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya air (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan Lembaran NegaraT Republik Indonesia Nomor a42\; p 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun .,' 2OOg Ientang - Pelayanan Publik (Lembaran Negara \r' Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38); 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2AOg tentang Perlindungan dan Pengelolaan t ' Lingkungan Aiaup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OOg tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik , Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan '-'./' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2}fi tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia \-' Tahun 2077 Nomor 82, Tarlrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tasrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor O9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2Al5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567eI; 1O. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2Ot4 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran J Negara Republik Indonesia Tahun 2AV Nomor 292, - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Ll.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 , / Tahun 2OO5 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan ./ Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a49Ol; l,D,.Perat:'xan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 \ /' Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan J antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 82, Tambahary Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 14 . n^l( / ' ' '' 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815); i''l4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 \ ,'' Tahun 2Ol4 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum " dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 389); 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2OL5-2OL9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor | ,.' 3 Tahun 2OL4 tentang Sanitasi Total Berbasis \//' Masyarakat; lr-l lc;: 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A7O Nomor 5171; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukr:m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 32); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja kmbaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO8 Nomor 190); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2OI3 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2Ol3 Nomor 2l9l; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2OL4-2AL8 Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daeratr Kabupaten Jeneponto 7 Tahun 2OL4 Nomor 2241
MEMUTUSKAI{ : Menetapkan : REIICANA AI(SI DAERAII PTITTIEDIAAN AIR MIITUM DAN PEITYEHATATT LINGKUNGAN (RAD-AMPII I{ABUPATEI{ JEITEFONTO TAIIUN 2OLS.2OL9 BAB I K TEITTUAI{ UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Peranglat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Kabupaten adalah Kabupaten Jeneponto; 4. Bupati adalah Bupati Jeneponto; 5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto; 6. Universal Access adalah pencapaian kinerja pemerintah dalam pelayanan Akses Sanitasi, Air minum dan permukiman yang layak untuk selumh warga Irlegara Indonesia Tahun 2Ol9; 7. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD-AMPL adalah Dokumen Operasional kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Universal Access Tahun 2079; 8. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 9. Pamsirm.as adalah singkatan dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat; 10. SKPD adalah singkatan dari satuan Kerja Perangkat Daerah; 1 1. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai perpipaan dan air minum non perpipaan terlindung yang berasal dari Sumber air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sarna dengan atau lebih dari 1O meter dari tempat pembu€tngan kotoran dan/atau terlindung dari konstaminasi lainnya. Sumber air minuna layak; 12. Sumber air Minum tak layak didefinisikan sebagai sarana sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoral kurang dari 10 meter dan atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang terlindung, matd air tak terlindu.ng, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam dan saluran irigasi dan drainase; 13. Fasilitas sanitasi yang layak didefenisikan sebagai sarana yang aman, higienis dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia; 14. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembua-n gan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (Pit Latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos; 15. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir keselokan, saluran terbuka, sungai atau lapangan terbuka, jamban 4 cemplurng tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung; /l 16. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalii pios"u p"*U"tJ"V""t, d". partisipasi aktif masyarakat; 17. pendekatan - GrU""i" lembaga "arUft pendekatan penyelenggaraan pelayanan *"rrfrri dirr"*, badai, neruslhlll daerah dan lembaga swasta; lg.Indikator $asaran RPJMN ioi's-zorg bidang Infrastruktur di bidang sanitasi adatah tercapainya LOOo/o pelayanan air minum yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai stariaart Pelayanan Minimal (sPM) dan i]c'/o sesuai kebutuhan dasar (basic needs); 19. Indikator sasaran RPJMN b,o$-za9 'bidang Infrastuktur di Bidang sanitasi adalah tercapainya IOOVo pelayanan "at itasi (air-limbah domestik' sampah a""- J*irra# [ngkung"nj y@_ !5olo penduduk terlayani akses sesuai $tandart Pelayanan nnlnimat (sPM) dan !5o/o sesuai kebutuhan dasar fhasic needs); 2O. Standar p"f"VrIlt t minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adatrah ketentraan tintang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daer-ah-yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal; 21. Indikator SpM bidang aiiminum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpigaan dan bukan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 6O liter/oranglh;a.rt; 22.Indikator SPM bidang sanitasi adalatr tersedianya memadai dengan target SPM 600/o dan tersedianya komunitas/kawasan I kotadengan target SPM 5olo; sistem air limbah yang sistem air limbah skala 23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan dicapai kualitas yang temkur; 24.Indikaton kinerja adalah alat ukur spesifrk secara kuantitatif dan atau kualitatif untrrk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/at"au dampak yang menggambarkan tingkat capaian kineja suatu program atau kegiatan; 25. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagl daerah dengan karekteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau jangka panjang, dan menentukan tqiuan pembangunan; 26. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; 27. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan programprogram indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; 28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah unhrk mancapai sasar€rn dan tujuan pembangunan daerah; 2g.Kegpatan adalah bagran dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagran dari pencapaian sasaran temkur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasulk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa; 3O. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi; 31. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi sefta menganti"*"V permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin; 32. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencarla dan standar; BAB II PERAN, FUNGSI, TUJuAIT, DAN KTDUDUKAN RAD AIUPL KABUPATEN JEIYEPiOITTO 2OLS-2OT9 Pasal 2 RAD_AMPL Kabupaten Jeneponto 2015-2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah unttrk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 2015 sampai dengan 2OLg dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam percepatan pencapai an uniuersal aws. Pasal 3 RAD-AMPL Kabupataen Jeneponto 2015-2019 berfungsi sebagai : 1. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah; 2. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapncan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan; 3. Media Internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS kedalam program/kegiatan SKPD yang menang€Lni bidang AMPL; 4. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; Pasal 4 RAD*AMPL Kabupaten Jeneponto 2OL5-2OL9 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Jeneponto yang mendukung percepatan pencapaixr LOOo/o pelayanan air minum aman dan IOOo/o pelayanan sanitasi layak, rnenjadi Dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Jeneponto sampai dengan 2019. BAB III PEI,AIGAIVAIT RAI' AMPL KABUPATEI{ JENEPONI1O 2OLS.2OL9 Pasal 5 Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Jeneponto 2O15-2019 adalah mulai RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Jeneponto, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Jeneponto kedalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah hrsat,dunia usaha, dan masyarakat. Semua dokumen perencanaan Regulasi (Renstra, SKPD, Renja SKPD, RKPD) yang terkait dengan program/kegiatan sektor air minum d*t penyehatan lingkungan Pasal 6 Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Jeneponto 2015'2OL9 dengan dana diluar APBD Kabupaten Jeneponto maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait' Pasel 7 pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Jeneponto 20L5-2ot9 terbuka bagr sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap befoedoman pada mekanisme yang disepakati antara pemerintah Daerah Kabupaten Jeheponto dengan pihak penyandang dana' Pasal 8 (1) pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Jenepoto 2OL5-2O19 tetap harus memeperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelurnnya. (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL. BAB TV PEMANTAUAN DAN BTIALUASI RAD AMPL KABUPATEIT JEITEPiOilAO TAIIUN 2OL5-2OL9 Pasal 9 Pemantauan Pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun Evaluasi Pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan; Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan pen5rusunan kebijakan AMPL Tahun berikutnya dan mempakan informasi publik; Kepda SKPD kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL masing-masing; Dalam hal hasil pemantauan yang menjadi tanggung jawab SKPD dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/ penyempufiraan; Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda; Masyarakat berhak meyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusunan RAD AMPL atas kinerja Pembangunan Air minum dan penyehatan lingkungan daerah; Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindaklanjut pendapat dan masukan tersebut; Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telatr diolah Tim Teknis Pen5rusun RAD AMPL; 10. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurna€rn untuk ditindak lanjuti oleh Kepala SKPD kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan /penyempurnaan kepada kepala bappeda jeneponto Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada / Bupati Jenepon BAB V XTTENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dokumen RAD AMPL Kabupaten Jeneponto 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jeneponto ini. Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundanga-n Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2015.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 5.2 Tahun 2019

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sleman Tahun 2019-2021

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Abstrak

gender

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5.2, BD.2019/NO. 5.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sleman Tahun 2019-2021

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah; bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; . Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan; Tujuan; Sistematika; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
Jumlah Halaman: 7 hlm. Lamp: 98 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBD

Abstrak

pedoman-penyusunan-apbDesa

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22.3, BD.2019/NO. 22.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan arah dan petunjuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa bagi Pemerintah Desa perlu menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa; bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dengan peraturan bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Muatan Materi Pedoman Penyusunan APBDesa; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
Jumlah Halaman: 7 hlm. Lampiran: 49 hlm.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2024

Jangkauan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Sosial dalam Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Sosial Nomor 223/HUK/2022 tentang Jangkauan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Download :
Kepmensos 29 tahun 2024.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.08/2015

Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Download :
190~PMK.08~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 114/08/HK/2023 Tahun 2023

PENETAPAN BELANJA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG NTUK MENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AHUN ANGGARAN 2023

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
2023kepbup5105114.pdf

Abstrak

PENETAPAN-BELANJA-HIBAH-PEMERINTAH-KABUPATEN-KLUNGKUNG-uNTUK-MENUNJANG-PENYELENGGARAAN-URUSAN-PEMERINTAHAN-DAERAH-DI-BIDANG-PEMBERDAYAAN-MASYARAKAT-DAN-DESA-tAHUN-ANGGARaN-2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 114/08/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BELANJA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG NTUK MENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) eraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah engan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 entang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberda aan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023. KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2023.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 57.a Tahun 2015

Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2016

APBD Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Mamasa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015

Download :
Perbup Mamasa Nomor 57.a Tahun 2015.pdf

Abstrak

STANDAR - BIAYA PERJALANAN DINAS

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57.a, BD 2015 (23) : 17 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 Pasal 3 Ayat (1) dan (2); dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; perlu diadakan Perubahan atas Peraturan Bupati Mamasa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015; b. bahwa Peraturan Bupati Mamasa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015 perlu diadakan perbaikan sesuai kemampuan keuangan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa
UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 54 Thun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 70 Thun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.02/2013; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 51/PMK.02/2014; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 65/PMK.02/2015; Perda Kabupaten Mamasa No. 2 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2016

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2015.
Peraturan Bupati Mamasa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015
17 hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.06/2019

Pejabat Lelang Kelas I

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 124 Tahun 2023 tentang Pejabat Lelang Kelas I

Mencabut :

PMK No. 158/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I
PMK No. 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I
PMK No. 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I
PMK No. 158/ PMK.06/2013 tentang Perubahan atas PMK No. 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I

Download :
94~PMK.06~2019Per.pdf

Abstrak

PEJABAT LELANG - PEJABAT LELANG KELAS I - KELAS I

2019

Peraturan Menteri Keuangan NO. 94/PMK.06/2019, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 26 HLM

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pejabat Lelang Kelas I

ABSTRAK:

Untuk pengembangan profesi Pejabat Lelang Kelas I dan meningkatkan pelayanan lelang yang lebih optimal, transparan, akuntabel, adil, serta menjamin perlindungan hukum kepada Pejabat Lelang Kelas I, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai Pejabat Lelang Kelas I
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908: 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941 :3; Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908: 190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 27/PMK.06/2016 (BN Tahun 2016 No. 270); Permenkeu RI No. 38/PMK.06/2017 (BN Tahun 2017 No. 375);
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai Pejabat Lelang Kelas I yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan yang diangkat sebagai Pejabat Lelang yang merupakan pejabat umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu diatur pula ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab, dan Larangan bagi Pejabat Lelang Kelas I, Wilayah Jabatan dan Tempat Kedudukan Pejabat Lelang Kelas I, Pengawas Lelang (Superintenden), sanksi, tata cara pemberhentian, dan Perlindungan Bagi Pejabat Lelang Kelas I, serta Organisasi Profesi Pejabat Lelang Kelas I.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 474); dan b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1337), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
43 HLM, Lampiran halaman 27 – 43.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 129/E-21/HK/2023 Tahun 2023

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN, PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI DAN INSTRUKTUR PADA SUB KEGIATAN PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT TAHUN 2023

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
129.E-21.HK.2023.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-TIM-PELAKSANA-KEGIATAN-PENUNJUKAN-TENAGA-ADMINISTRASI-DAN-INSTRUKTUR-PADA-SUB-KEGIATAN-PEMANFAATAN-OLAHRAGA-TRADISIONAL-DALAM-MASYARAKAT-TAHUN-2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 129/E-21/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 129/E-21/HK/2023

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN, PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI DAN INSTRUKTUR PADA SUB KEGIATAN PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT TAHUN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengembangkan pemanfaatan 01ahraga tradisional dalam masyarakat perlu diadakan pembinaan Olahraga dikalangan lanjut usia dan disabilitas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk tim pelaksana kegiatan, penunjukan tenaga administrasi dan instruktur pada sub kegiatan pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat tahun 2023; c. bahwa pembentukan tim pelaksana kegiatan penunjukan tenaga administrasi dan instruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor I 2 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2006 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022
Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, Penunjukan Tenaga Administrasi dan Instruktur Pada Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan ini,Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
-
-
1 Halaman dan Lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.