Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.965 peraturan dalam 1,098 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Instalasi Karantina Ikan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 9/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Instalasi Karantina Ikan

Mencabut :

Permen KKP No. PER.11/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Instalasi Karantina Ikan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2008 tentang Instalasi dan Tempat Penimbunan Sementara Karantina Ikan

Download :
Permen KKP Nomor 33 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 91/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan

Diubah dengan :

Permen KKP No. 34/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong

Mencabut sebagian :

Permen KKP No. 55/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan
Pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Politeknik KP Sorong dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download :
Permen KKP Nomor 61 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2015 Tahun 2015

Pengamanan Pantai

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perikanan dan Kelautan

Download :
PermenPUPR07-2015.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 01A Tahun 2021

Perencanaan Pembangunan Daerah

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut :

PERWALI Kota Bekasi No. 27A Tahun 2019 tentang TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI

Download :
Peraturan Wali Kota_01.A_2021.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-005/KEPALA/BAKAMLA/2015 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi

Struktur Organisasi

Download :
Perkabakamla 05 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian

Mencabut :

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 214/Kpts/OT.140/4/2004

Download :
Permentan Nomor 74 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko Nomor 33 Tahun 2004 Tahun 2004

Retribusi Izin Usaha Industri (UIU), Tanda Daftar Industri (TDI) Dan Izin Perluasan Industri (IPI)

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda_33_2004.pdf

Abstrak

RETRIBUSI-IUI, TDI, IPI

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33 Tahun 2004, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Industri (UIU), Tanda Daftar Industri (TDI) Dan Izin Perluasan Industri (IPI)

ABSTRAK:

a. dalam upaya memacu perkembangan usaha industri agar dapat tumbuh dan berkembang secara positif; b. dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri
1. UU No 08 Tahun 1981 2. UU No. 03 Tahun 1982 3.
Perda ini mengatur tentang retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IUI, TDI, dan IPI kepada orang pribadi atau badan. Jasa yang diberikan meliputi pemeriksaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penerbitan izin. Perda ini mengatur: 1. Tata Cara dan Persyaratan serta Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa. 2. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi serta Klasifikasi Industri.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 17a Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016

Desa

Download :
Perbup Sidrap Nomor 17.a Tahun 2016.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NC MOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN D!UiA DESA SETIAP DESA LINGKUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17a, BD.2016/NO.17a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

F.I. bahwa sehubungan dengai terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016, maka dipandang perlu men inja u Peratu rnn Bupat. Nornor 7 Tahun 2016 untuk kernudian dilakukan pcrubahan; b. bahwa berdasarkan pertirn »angan sebagaimana dimaksud pada h uruf a, perlu menerapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nornor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pernbagian dan Penetapan Rincian Dana Dcsa Setiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahuri Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik hdonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pu sat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara �epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemiaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nemer f� Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tarnbuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. lJndan5-Uncl,rng Nornor 23 Tahun 2014 ten ta ng Pernerintahan Daerah (Leroi .aran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24-4, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor :5587) sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir dcr.gan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesi Nornor 5679); 5. Peraturan Pemerintah No nor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undr.ng-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 123, Tambahan Lcmoaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimanz. telah diubah dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 201::; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 .7); 6. Peraruran Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Hcraurnber Dari Anggar. .n Pcndapatan Dan Belanja Negara (Lernlmran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tam huhan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), scb.u-nimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peruturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2016 (Lernbaran Negara Rep11l -lik Indonesia Tahun 20:16 Nomcr 57, Tambahan Lernbaran Neg:,, , Republik Indonesia Nornor 5864); 7. Per: i uran Menteri Dalarn Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tent.111g Pengelolaan Keuangan Desa [Berita Negara Republik lnd .. ,n::;ia Tahun 2014 Norno · 2093); 8. Peru ur-an Menteri Desa, Perr bangunan Daerah Tertinggal dan Tran smigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prior .as Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Rep..Llik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 9. Pe 1: 1 • 11 ran Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 ten tang Tat.. Cara Pengalokasian, Pcnyaluran, Penggunaan, Pen . .uu auan dan Evaluasi Dana Deaa (Bcrit.a Negara Republik lndom-sia Tahun 2016 Nornor 478); I 0. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nornor 7 Tah'un 2016 tentang Tata Cara Pembs.gian , Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Pnppang.
P:u;al I Paual I Pasal 3 Pasal 5 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pa.sal 19 Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2016.
NOMOR J)·aTAHUll. 2016
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4.B Tahun 2014

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERBUP PESIBAR_4B_2014.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /POJK.04/2015 Tahun 2015

Pedoman Perilaku Manajer Investasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi

Download :
pojk 43-2015.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.