Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,134 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 25/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Mengubah :

Permen KKP No. 17/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Download :
Permen KKP Nomor 28 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 4.3 Tahun 2022

Tarif Air Minum dan Kelompok Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Dan Kelompok Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta

Download :
Perwali Srkrt 4.3_2022.pdf

Abstrak

tarif air minum pdam

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4.3, BD.2022/NO.14

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Air Minum dan Kelompok Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa untuk menyesuaikan klasifikasi kelompok pelanggan dengan memenuhi rasa keadilan dan keterjangkauan terhadap pengelompokan pelanggan maka perlu menetapkan penjelasan indikator dan tabulasi kelompok pelanggan tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta; bahwa Peraturan Walikota Surakarta Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum dan Kelompok Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diubah; bahwa kelompok pelanggan berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Air Minum dan Kelompok Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Dasar Kebijakan Penetapan Tarif Bab III Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan Bab IV Tarif Air Minum Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 36 Tahun 2019 dicabut.
15 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6A Tahun 2018

Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera Kabupaten Bengkulu Tengah

Struktur Organisasi

Download :
2018-6a Perbup.pdf

Abstrak

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH BENTENG BANGUN SEJAHTERA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6A, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera Kabupaten Bengkulu Tengah

ABSTRAK:

Organisasi Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera perlu disusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 24 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 3 Tahun 1998; Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2013; Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2013.
Organisasi perusahaan daerah terdiri dari: 1)Badan Pengawas, 2), 3) Direktur, 4)Pengurus; Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari: (1)Direktur, membawahi (a)manajer administrasi umum, (b)manajer bidang usaha, (2)Badan Pengawas; Badan pengawas berasal dari unsur pejabat pemda Jabatan tinggi pratama; Badan pengawas mempunyai tugas; Badan pengawas mempunyai wewenang; Direktur diangkat Bupati atas usul Badan Pengawas; Direktur Perusahaan Daerah mempunyai tugas; Direktur mempunyai wewenang; Direktur dalam melaksanakan tugas dan wewenang dibantu oleh 2 manager; Direktur dapat membentuk unit pelaksana teknis (UPT); Segala biaya yang diperlukan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
7

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16/PER/M.KOMINFO/2/2009 Tahun 2009

Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 16 Tahun 2017 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Peleksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Download :
Permen Kominfo Nomor 16 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 6.c Tahun 2018

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

pajak bumi dan bangunan pedesaan-tata cara pemungutan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6.c, Berita Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018 Nomor 6.c

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemunguten Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kab. Pulau Taliabu No. 7 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemungutan PBB-P2, Tata Cara Pemeriksaan Pajak, dan Pendelegasian Wewenang.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2018.
23 Halaman.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019

Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 24 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 Tahun 2015

Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut :

Permentan No. 129/Permentan/OT.140/11/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Sumber Benih Pinang
Permentan No. 128/Permentan/OT.140/11/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Induk Dan Kebun Entres Kopi Arabika Dan Kopi Robusta
Permentan No. 111/Permentan/SR.120/9/2014 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Calon Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, Dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Teh (Camellia Sinensis (L) O. Kuntze)
Permentan No. 95/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih Dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Aren (Arenga Pinnata, Merr.)
Permentan No. 94/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Sagu (Metroxylon spp.)
Permentan No. 93/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Kelapa Dalam (Cocos nuciferaL.)
Permentan No. 92/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih Dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Jambu Mete (Anacardium Occidentale L.)
Permentan No. 90/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, Dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kakao (Theobroma Cacao L.)
Permentan No. 89/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, Dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kopi (Coffea Sp)
Permentan No. 11/Permentan/OT.140/1/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Perbanyakan Sumber Benih Teh
Permentan No. 10/Permentan/OT.140/1/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Induk Lada
Permentan No. 09/Permentan/OT.140/1/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Induk Dan Kebun Entres Kakao

Mencabut sebagian :

Permentan No. 02/Permentan/SR.120/1/2014 Tahun 2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina

Download :
Permentan Nomor 50 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 76A Tahun 2017

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas Di Kota Bekasi

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Peraturan Wali Kota_76.A_2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2013 Tahun 2013

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 68/M-DAG/PER/11/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 58/M-DAG/PER/9/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 64 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2018 Tentang Statuta Politeknik Kelautan Dan Perikanan Pangandaran

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 18 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran

Download :
Permen KKP Nomor 37 Tahun 2020.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2013.