Perlindungan Kepada Pelapor Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 289, BD Tahun 2023 Nomor 289
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Kepada Pelapor Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa untuk mewadahi aspirasi dan membangun kepercayaan publik atas pelaporan pengaduan masyarakat, dipandang perlu adanya perlindungan terhadap pelapor; bahwa perlindungan bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pelapor yang membutuhkan perlindungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang Tentang Perlindungan kepada Pelapor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang;
UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014;UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 ; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; Permendagri No. 25 Tahun 2007; Permen PAN No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permen PAN No. 5 Tahun 2009
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud Dan Tujuan Bab Ill Perlindungan Pelapor Pengaduan Bab IV Pembiayaan Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 289 Tahun 2021
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 14 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Penyederhanaan Birokrasi Ayat
(3),
Ayat
(4),
Ayat
(5) dan
Ayat
(6) Pasal
21
Mencabut
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dalam penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 061/4022/VII/2021 tanggal 17 Desember 2021 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tersebut.
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 14 Tahun 2016; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen PUPR No. 32/PRT/M/2016; PermenPAN-RB No. 17 Tahun 2021; PermenPAN-RB No. 25 Tahun 2021; Perda No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 9 Tahun 2021;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum; Kedudukan; Tugas dan Fungsi; Unit Pelaksana Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kepegawaian; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin
PERBUP Kab. Bandung No. 165 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bandung
PERUBAHAN - KEDUA - ATAS - PERBUP - NOMOR - 52 - TAHUN - 2021 - TATA - CARA - PEMUNGUTAN - PBB - PERDESAAN - PERKOTAAN - KABUPATEN - BANDUNG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 289, BD 2022/289
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa pengenaan PBB perdesaan dan perkotaan didasarkan pada nilai jual objek pajak yang diperoleh melalui penilaian yang dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dalam pelaksanaan pemungutan PBB perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bandung masih terdapat kesulitan terkait teknis pemungutan pajak dikarenakan pengaturan mengenai pedoman penilaian atas PBB perdesaan dan perkotaan belum rinci. Perbup No.52 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.165 Tahun 2021 belum mengatur secara rinci sehingga perlu diubah dan disesuaikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No.52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.1 tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; PP No.55 Tahun 2016; PMK Nomor 208/PMK.07/2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.17 Tahun 2017; Perda No.6 tahun 2022; Perbup No.52 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.165 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu mengubah ketentuan Pasal 1, menyisipkan 1 Pasal yakni Pasal 1A di antara Pasal 1 dan Pasal 2, mengubah ketentuan Pasal 4, mengubah ketentuan Pasal 8, mengubah ketentuan Pasal 11, menyisipkan 1 pasal yakni Pasal 11A di antara Pasal 11 dan Pasal 12, mengubah ketentuan Pasal 12, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 26, menyisipkan 1 pasal yakni Pasal 26A di antara Pasal 26 dan Pasal 27, mengubah ketentuan Pasal 53, Pasal 55, dan Pasal 57
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
18 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 289 Tahun 2023
BATAS - DESA - CISAMPIH - KECAMATAN - DAWUAN - KABUPATEN - SUBANG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 289, BD Tahun 2022 No.289
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Cisampih Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cisampih Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No, 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Subang No. 3 Tahun 2014; Perda Kabupaten Subang No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Subang No. 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Luas Wilayah, Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2023.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 289 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Sukasari Kecamatan Sukasari
ABSTRAK:
Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Batas Desa Sukasari Kecamatan Sukasari
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 13 Tahun 2008; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, batas wilayah, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 289 Tahun 2022
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 289, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 1965.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
