Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,148 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.01/2017

Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 200/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penetapan Pejabat Pelaksana ke dalam Jabatan dan Peringkat bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan

Download :
PMK Nomor 149 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.04/2018

Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Diekspor

Mencabut :

PMK No. 177/PMK.04/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor
PMK No. 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor

Download :
PMK Nomor 161 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.07/2015

Pedoman Umum Dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2015

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
179~PMK.07~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.02/2012

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Subsidi, PSO

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 172/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi

Mencabut :

PMK No. 156/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan,Pencairan,dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi

Download :
2012 PMK 143.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.04/2019

Tata Cara Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
99~PMK.04~2019Per.pdf

Abstrak

KEPABENAN-DENDA

2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 99/PMK.04/2019, BN. 754/2019, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 11 HLM

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan

ABSTRAK:

Pelaksanakan ketentuan Pasal 10A Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan
Pasal 10A Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008
Sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Tata cara penghitungan besaran dendanya

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
-
a. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan b. Tata cara penghitungan besaran denda
11

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020

Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

Perpajakan COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Download :
23_PMK.03_2020.pdf

Abstrak

INSENTIF PAJAK - WAJIB PAJAK - COVID-19

2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 23/PMK.03/2020, BN. 2020/NO. 277, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 15 HLM

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

ABSTRAK:

bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) perlu memberikan insentif pajak dalam rangka mendukung penanggulangan dampak virus corona dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.62, TLN No.4999), UU 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50, TLN No.3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.133, TLN No.4893), UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.51, TLN No.3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.150, TLN No.5069), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 24 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.66, TLN No.4723), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916).
Penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan/atau telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; b. memiliki NPWP; dan c. pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00, wajib dipotong PPh Pasal 21 setiap bulan oleh pemberi kerja dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh. Pajak Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dimaksud ditanggung Pemerintah. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. PPh Pasal 22 Impor dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F dan/atau telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
-
-
51 HLM, - Lampiran Halaman 16 s.d. 51.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33/PMK.07/2015

Peta Kapasitas Fiskal Daerah

APBD

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Mencabut :

PMK No. 54/PMK.07/2014 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Download :
33_PMK.07_2015.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.07/2007

Pedomoan Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan - Dana Reboisasi

Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

Download :
PMK126_2007.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.08/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 215/PMK.08/2019 tentang Penjualan Dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional

Mengubah :

PMK No. 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang

Download :
PMK 46_PMK.08_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 06/PMK.05/2008

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Mengubah :

PMK No. 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Download :
PMK_6_2008.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2012.