Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Ketentuan mengenai: a. InsentifPPh Pasal 21.PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. b. InsentifPPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto. Atas PPh final tersebut ditanggung Pemerintah dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. c. Insentif PPh PASAL 22 Impor.PPh Pasal 22 Impor dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak yang memiliki kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. d. Insentif Angsuran PPh PASAL 25, Wajib Pajak yang memiliki kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25. e. InsentifPPN.Wajib Pajak yang memiliki kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.