PERBUP Kab. Cilacap No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap
Mengubah :
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Camat di Kabupaten Cilacap
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Camat di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan emndekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografis daerah yang mengoptimalkan peran kecamatan dalam memberikan pelayanan publik serta sebagai tindak lanjut Permendagri no 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka telah ditetapkan Perbup Cilacap No 86 tahun 2014 tentang Pendelegasian wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Camat di Kabupaten Cilacap; bahwa sebagai tindak lanjut PP No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, maka dalam rangka percepatan pelayanan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dilakukan reformasi peraturan Perizinan Berusaha, sehingga Perbup Cilacap No 86 tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Camat di Kab Cilacap, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang perubahan Kedua atas Perbup Cilacap No 86 Tahun 2014 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan kepada camat di Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2008; PP No 96 Tahun 2012; PP No 2 Tahun 2018; PP No 24 tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 dan Pasal 3 tentang pelayanan perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2014
3 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuagan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya
Mengubah :
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGAJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
Perubahan kedua atas peraturan gubernur kalimantan barat nomor 73 tahun 2021 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bentuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota/pemerintah daerah lainnya
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGAJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
ABSTRAK:
bahwa ketentuan dalam peraturan Gubernur kalimantan Barat No.73 tahun 2021 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah daerah lainnya, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No 155 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Kalimantan Barat no.73 tahun 2021 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah daerah lainnya,belum mengatur tata cara penyaluran Bantuan Keuangan pada penambahan alokasi di perubahan APBD tahun berjalan
Pasal 18 ayat 6 UUD RI tahun 1945
UU no. 25 tahun 1956 tentang Pembentukan daerah daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat
UU no.17 tahun 2003 tentang Keuangan negara
UU no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU no . 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusan dan pemerintah Daerah
uu no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
UU no.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah
Permendagri no .77 tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan keuangan Daerah
Perda no.5 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah
Pergub no.73 tahun 2021 tentang TATA Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten /Kota/Pemerintah daerah lainnya
Peraturan ini merubah Pergub no.73 tahun 2021pada ketentuan pasal 13, ketentuan pasal 14,ketentuan pasal 15, ketentuan pasal 16, pasal 19
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2021.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 200, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penugasan Brigadir Jenderal TNI Soenarso Untuk Menghadiri Rapat Kerja Apara Atase Militer Republik Indonesia Di Tokyo (Jepang)
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 200 Tahun 2020
petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - kabupaten - bekasi - nomor - 7 - tahun - 2019 - tentang - penyelenggaraan - peternakan - dan - kesehatan - hewan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 200, BD Tahun 2022 No.200
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (2 dan 4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 42 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 52 ayat (6), Pasal 57 ayat (4) dan Pasal 60 ayat (3) Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 16 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 82 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 48 Tahun 2011; PP No. 41 Tahun 2012; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 6 Tahun 2013; PP No. 47 Tahun 2014; PP No. 3 Tahun 2017; PP No. 24 Tahun 2018; PP No. 26 Tahun 2021; Permentan No. 57/Permentan/OT.140/10/2006; Permentan No. 64/Permentan/OT.140/9/2007; Permentan No. 75/Permentan/OT.140/12/2007; Permentan No. 13/Permentan/OT.140/1/2010; Permentan No. 35/Permentan/OT.140/7/2011; Permentan No. 42/Permentan/OT.140/3/2014; Permentan No. 101/Permentan/OT.140/7/2014; Permentan No. 61/Permentan/PK.320/12/2015; Permentan No. 13/Permentan/PK.240/5/2017; Permentan No. 22 Tahun 2017; Permentan No. 03 Tahun 2019; Permentan No. 05 Tahun 2019; Permentan No. 11 Tahun 2020; Permentan No. 14 Tahun 2020; Permentan No. 16 Tahun 2021; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 61 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Peta Potensi Peternakan, Kawasan Peternakan, Perlindungan Usaha, Pembibitan Ternak, Pemberantasan Penyakit Hewan, Perizinan, Sanksi, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
66 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 200 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 200, BD Tahun 2022 Nomor 200
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Margamulya Kecamatan Cileles
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Margamulya Kecamatan Cileles.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak No. 2 Tahun 2014.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Batas Desa Bab III Ketentuan Lain-Lain Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 200 Tahun 2021
TARIF - LAYANAN - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - UNIT PELAKSANA TEKNIS - PUSKESMAS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 200, BD.2021/No.200
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Karya Maju Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
• Berdasarkan ketentuan dalam pasal 83 ayat (6) Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,BLUD mengenai tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang /jasa kepada masyarakat yang diatur peraturan Bupati dan berdasarkan usulana dari kepala UPT Puskesmas Gardu Harapan Nomor800./1073/PMK-KH/IX/2021 Tanggal 06 September 2021 selaku Pemimpin BLUD UPT Puskesmas Karya Maju Perihal Usulan penetapan tarif layanan BLUD UPT Puskesmas Karya Maju ,dipandang perlu ditetapkan dalam peraturan Bupati
Dasar hukum dalam peraturan ini; UU No 28 Tahun 1959;UU No I Tahun 2004;UU No 36 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014;UU No 11 Tahun 2020;PP No 23 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 79 Tahun 2018;Permenkes No 43 Tahun 2019;Permendagri No 77 Tahun 2020;Perbup No 131 Tahun 2020
Dalam Peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum,Tarif layanan umum,Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif,tata cara pemungutan ,Pemanfaatan pendapatan,pembinaan dan pengawasan ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
16 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 200 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pemerintah Kabupaten Manokwari telah melakukan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan dan telah dilakukan validasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1277/M.SM.04.00/2021 tanggal 15 November 2021
Dasar Hukum: Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
B/1551/M.SM.04.00/2019; Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1277/M.SM.04.00/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Manokwari Nomor 297 Tahun 2020; Peraturan Bupati Manokwari Nomor 258 Tahun 2020; Peraturan Bupati Manokwari Nomor 42 Tahun 2021; Peraturan Bupati Manokwari Nomor 45 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Manokwari mengatur mengenai Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut :
PP No. 22 Tahun 1957 tentang Menambah Pangkat-Pangkat Organik dalam Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955)
PP No. 19 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil "Pgpn 1955" (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1955, Lembaran-Negara No. 48 Tahun 1955 Sebagaimana Telah diubah dan ditambah Kemudian)
PP No. 14 Tahun 1956 tentang Mengubah dan Menambah Daftar Lampiran A Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (P.G.P.N.) 1955
PP No. 32 Tahun 1955 tentang Mengubah Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955) (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 48)
PP No. 23 Tahun 1955 tentang Peraturan Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 200, LN. 1961/ 239, TLN No 2280, LL BPHN : 12 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
