Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 147 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan
Dengan Sewa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara dapat
didukung oleh sarana diantaranya kendaraan dinas operasional; bahwa sehubungan dengan efektifitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, perlu dilakukan pengadaan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa; berdasarkan Catatan Umum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tahun 2015 bahwa penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatif penyediaan kendaraan operasional; bahwa berdasarkan Lampiran 37.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat dan Lampiran 37.3 Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang standar biaya masukan Tahun Anggaran 2020, berfungsi sebagai biaya estimasi sewa kendaraan operasional, kendaraan jabatan, dan operasional khusus/lapangan untuk wilayah Kalimantan Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan dengan Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Kendaraan Dinas Operasional Dan Jabatan Dengan Sewa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Asas dan Tujuan Penggunaan;
3. Perencanaan Kebutuhan;
4. Pemanfaatan;
5. Tata Cara dan Spesifikasi;
6. Pemeliharaan dan Perawatan;
7. Kontrak;
8. Pengendalian dan Pengawasan;
9. Ketentuan Sanksi;
10. Evaluasi; dan
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 147 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, Dan Penyakit Akibat Kerja, Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 148 Tahun 2015
Permenhub No. 50 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 148 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 62 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tetang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional
pasal 18 ayat 6 UUD RI 1945; UUD no.25 tahun 1956; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; PP no.11 tahun 2017; Permendagri no.47 tahun 2010; Permenpanrb no.17 tahun 2021; Permenpanrb no.25 tahun 2021; Perda no.8 tahun 2016
peraturan ini mengaturtentang ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi, Kepegawaian, tata Kerja dan laporan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, ketentuan peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
19 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 148 Tahun 2020
PERBUP Kab. Cilacap No. 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Cilacap No. 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 148, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.148
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Ketentuan tentang tata cara pembagian, penetapan, rincian dan pedoman penggunaan dana desa setiap desa di Kabupaten Cilacap telah diatur dalam Perbup Cilacap No. 75 Tahun 2020 sebagaimana telah dubah dengan Perbup Cilacap No. 98 Tahun 2020. Sebagai tindak lanjut dari Permenkeu No. 156/PMK.07/2020, maka Perbup Cilacap No. 75 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cilacap No. 98 Tahun 2020 dipandang perlu diubah dan disesuaikan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 6 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 2 Tahun 2020 : PP No 43 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016; Perpres No 54 Tahun 2020 sebagaiman telah diubah dengan Perpres No 72 Tahun 2020; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 78 Tahun 2019; Perpres No 78 Tahun 2019; Perda Kab CIlacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab CIlacap nO 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 10 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan kedua atas Perbup Cilacap No. 75 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cilacap No. 98 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
Ketentuan Pasal 13 diubah; Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Passal 17A dan Pasal 17B.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 148, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 148
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Penago 1Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. untuk menjamin tertib administrasi pemerintah, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Pegano I Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Selumam, perlu ditetapkan batas Desa Penago I secara pasti di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
b. berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bupati/Walikota maenetapakan Preaturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa /Keluran;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No.26 Tahun 2007
4. UU No.43 Tahun 2008
5. UU No.6 Tahun 2014
6. UU No.23 Tahun 2014
7. PP No. 38 Tahun 2007
8. PP No.78 Tahun 2007
9. PERMENDAGRI No.76 Tahun 2012
10.PERMENDAGRI No.56 Tahun 2015
11.PERMENDAGRI No.45 Tahun 2016
12.KEMENHUT No. SK.784/Menhut-II Tahun 2012
13.PERDA No. 7 Tahun 2005
14.PERDA No. 9 Tahun 2009
15.PERDA No. 2 Tahun 2013
Penetapan dan Penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintah, memberikan Kejelasan dan Kepastian hukum terhadapbatas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2017.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 148 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah
ABSTRAK:
Pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang; bahwa dalam hal penyelesaian piutang daerah tidak dimungkinkan lagi dan penanggung hutang kepada daerah tetap tidak dapat melunasi hutang sebagaimana mestinya, maka daerah dapat menghapus piutang daerah; bahwa agar pelaksanaan penghapusan piutang daerah dapat dilakukan dengan tertib, transparan dan akuntabel diperlukan pedoman penghapusan piutang daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44); Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);2 2016 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penghapusan semua jenis piutang yang menjadi kewenangan daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah dan piutang daerah lainnya sebagai akibat dari perjanjian, perikatan atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang menimbulkan kewajiban bagi penanggung hutang. Piutang Daerah diselesaikan oleh SKPD teknis secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian secara optimal hal telah dilakukan upaya penagihan tetapi penanggung hutang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga piutang tersebut digolongkan sebagai piutang macet.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
15 HLM; -
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
