Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.103 peraturan dalam 1,087 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 Tahun 2012

Obat Ikan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 1/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Obat Ikan

Diubah dengan :

Permen KKP No. 14/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan

Mencabut :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2002 tentang Penyediaan, Peredaran, Penggunaan, dan Pengawasan Obat Ikan

Download :
Permen KKP Nomor 4 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 Tahun 2012

Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Yang Berasal Dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan TInggi di Bidang Kelautan dan Perikanan

Pendidikan Perikanan dan Kelautan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Permen KKP Nomor 14 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/8/2014 Tahun 2014

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 60/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 42/M-DAG/PER/7/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 50 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 10A Tahun 2017

Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi Urusan Pemerintah Daerah kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 52 Tahun 2012

Download :
PERWALI_NO_10-A_TAHUN_2017.PDF

Abstrak

PENDELEGASIAN WEWENANG

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10A, BD.2017/No.16

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi Urusan Pemerintah Daerah kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Walikota ten tang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan pendelegasian wewenang, pendelegasian wewenang, perizinan dan nonperizinan, pertanggungjawaban, penerbitan izin dan rekomendasi teknis, perizinan dan nonperizinan secara elektronik, tim teknis perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 52 Tahun 2012 dicabut.
13 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 2A Tahun 2010

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Kota Bekasi

Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
BD Perwal 02A Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-005/KEPALA/BAKAMLA/2015 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi

Struktur Organisasi

Download :
Perkabakamla 05 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tahun 2020

Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Konsumen

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 perihal Mediasi Perbankan

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu Nomor 9.a Tahun 2018

Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kota Layak Anak Kota Kotamobagu Tahun 2018 - 2023

Kesehatan Lingkungan Hidup Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak

RENCANA-AKSI-DAERAH-KOTA-LAYAK-ANAK

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9.a, BD.KOTAMOBAGU2018/NO.9.a

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kota Layak Anak Kota Kotamobagu Tahun 2018 - 2023

ABSTRAK:

- Dalam rangka pemenuhan hak anak agar terlindungi, dapat berkembang secara optimal dan efektif, maka Pemkot perlu menyelenggarakan Kota Layak Anak; - Pemerintah kota perlu mewujudkan kelembagaan anak dan pemenuhan hak dalam 5 klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal serta aspek sosial budaya serta ekonomi maka perlu adanya pedoman dan kebijakan perencanaannya diatur dengan Perwali ini.
- Pasal 28 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945; - UU Nomor 4 Tahun 1979; - UU Nomor 39 Tahun 1999; - UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 35 Tahun 2014; - UU Nomor 4 Tahun 2007; - UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak No. 11 Tahun 2011; - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011; - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2011; - Perda No. 3 Tahun 2012.
- Perwali ini mengatur ketentuan tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kota Layak Anak Kota Kotamobagu Tahun 2018- 2023; - Ruang lingkup pengaturan ini antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Maksud dan Tujuan; c. Penyusunan RAD-KLA; d. Gugus Tugas Kota Layak Anak; e. Gugus Tugas Kota Layak Anak; f. Pendanaan; - Lampiran perwali ini menetapkan uraian rencana aksi daerah dan target luaran, dan siapa penanggung jawabnya;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
41 halaman (7 halaman batang tubuh (7 Pasal); dan 34 halaman lampiran)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/22/PBI/2003

Pengeluaran dan Pengedaran Uang Logam Rupiah Pecahan 500 (Lima Ratus) dan Pecahan 200 (Dua Ratus) Tahun Emisi 2003

Perekonomian

Download :
Peraturan BI No. 5-22-PBI-2003.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Instalasi Karantina Ikan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 9/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Instalasi Karantina Ikan

Mencabut :

Permen KKP No. PER.11/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Instalasi Karantina Ikan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2008 tentang Instalasi dan Tempat Penimbunan Sementara Karantina Ikan

Download :
Permen KKP Nomor 33 Tahun 2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2003.