Peraturan Bupati (Perbup) NO. 72, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 72
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Integrasi Layanan Kepegawaian di Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik yang
efisien, transparan, dan akuntabel, serta untuk
mencegah praktik pungutan liar dalam pelayanan
pubiik, perlu dilakukan integrasi layanan yang
komprehensif di Kabupaten Konawe Selatan;
b. bahwa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik, perlu adanya langkah-langkah pencegahan
terhadap pungutan liar melalui pengaturan yang jelas
dan tegas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Cegah Pungli
dengan Integrasi Layanan di Kabupaten Konawe
Selatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2O2);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2O18 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahal
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 994);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN DAN PRINSIP INTEGRASI LAYANAN
BAB III RUANG LINGKUP INTEGRASI LAYANAN DAN JENIS LAYANAN KEPEGAWAIAN
BAB IV MEKANISME INTEGRASI LAYANAN
BAB V MEKANISME LAYANAN DAN LAYANAN ADMINISTRASI
BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSI
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2024.
6
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 72 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2024
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, kegiatan yang didanai dana bagi hasil cukai hasil tembakau meliputi kegiatan pemberian bantuan langsung tunai;
b. bahwa agar kegiatan pemberian bantuan langsung tunai dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna dan tepat sasaran, diperlukan pedoman petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2024;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan No. 72 tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan No. 6 Tahun 2024;
Dalam Perbup ini diatur tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2024. Hal pokok yang diatur yaitu Kriteria, Persyaratan, adan Alokasi BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024.
9 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 71 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 71, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 71
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Implementasi Rumah Kreatif (House of Creations) Konsel Mandara
ABSTRAK:
1. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan
pemberdayaan ibu rumah tangga di Kabupaten Konawe
Selatan;
b. bahwa untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan
sosial ibu rumah tangga melalui berbagai kegiatan
seperti pelatihan keterampilan, pengembangan
wirausaha dan pendampingan personal;
c. bahwa untuk mengembangkan potensi kreatifitas
perempuan dalam menghasilkan produk layanan yang
berkualitas;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang lmplementasi Rumah
Kreatif (House Of Creations) Konsel Mandara.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengembangan Produk Industri Rumah
Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 116);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II DEKSRIPSI
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
BAB IV SASARAN DAN STRATEGI
BAB V KEGIATAN DAN PROGRAM
BAB VI KELEMBAGAAN PENGELOLA
BAB VII KEMITRAAN
BAB VIII PENGEMBANGAN KAWASAN
BAB IX PEMETAAN STAKEHOLDER
BAB X PENGAWASAN
BAB XI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBIAYAAN
BAB XII BRANDING RUMAH KREATIF (HOUSE OF CREATIONS) KONSEL MANDARA
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024.
19
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 71 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf c, Pasal 50A huruf b, Pasal 62 huruf f, Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
pemerintah desa dan penyelenggara desa berhak atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa, dan Pekerja Rentan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
No. 4 Tahun 2023; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2023; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 51 Tahun 2020;
Dalam Perbup ini diatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa, dan Pekerja Rentan. Ruang lingkup peserta program yang diatur meliputi:
a. Kepala Desa;
b. Perangkat Desa;
c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
d. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan;
e. Anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
f. Organ Badan U saha Milik Desa; dan
g. Pekerja Rentan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024.
13 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 71 Tahun 2024
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 Nomor 389)
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 71, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 Nomor 609
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Cerdas Buton Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Daerah perlu memberikan pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mahasiswa dari keluarga mampu maupun tidak mampu yang mempunyai prestasi agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
b. bahwa Pemerintah Daerah dapat membantu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya melalui pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (3) Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Cerdas Buton Tengah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Ruang Lingkup Perbup ini antara lain:
1. Ketentuan Umum;
2. Jenis, Jumlah, dan Sasaran;
3. Tim Pengelola;
4. Kriteria dan Persyaratan;
5. Mekanisme Verifikasi dan Penyaluran Beasiswa;
6. Pembatalan dan Penghentian Beasiswa;
7. Besaran Dana Beasiswa;
8. Sistem Informasi;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2024.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 Nomor 389); dan
b. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Cerdas Buton Tengah (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 Nomor 499),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah Halaman 11
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 71 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2023;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 19 (sembilan belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung; Sanksi Administratif; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024.
10 Halaman; 7 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 70 Tahun 2024
PERBUP Kab. Bandung No. 68 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 70, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 70
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4
Tahun 2021 tentang Barang Milik Daerah, pengelola
barang dan/atau pengguna barang dan/ atau kuasa
pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang
milik daerah yang berada dalam penguasaanya;
b. bahwa agar pengamanan barang milik daerah dapat
dilaksanakan dengan baik, perlu ada regulasi yang
mengatur tata cara pengamanan barang milik daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tata Cara
Pengamanan Barang Milik Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talrun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tal:lun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 lentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Talaun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2O15 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan, (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4
Tatrttn 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2O21 Nomor 4);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II BARANG MILIK DAERAH
BAB III PENGAMANAN
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
18
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 70 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Kabupaten Purbalingga. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 70 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEBO TAHUN 2025
ABSTRAK:
a. Bahwa sesuai ketentuan peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa pada pasal 126 sampai dengan pasal 142 perangkat daerah dan bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah/peraturan bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala/peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) ditetapkan;
b. Bahwa telah ditetapkan peraturan bupati tebo No 22 Tahun 2024 tentang rencana kerja pemerintah daerah Kab.Tebo Tahun 2025;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja badan kesatuan bangsa dan politik Kab.Tebo Tahun 2025.
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000;UU No 17 tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 25 tahun 2004;UU No 1 Tahun 2022;UU No 26 Tahun 2007;UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 1 Tahun 2022;Peraturan pemerintah No 39 Tahun 2006;Peraturan pemerintah No 3 Tahun 2007;Peraturan pemerintah No 8 Tahun 2008;Peraturan pemerintah No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No 72 Tahun 2019;Peraturan pemerintah No 13 Tahun 2017;Peraturan pemerintah No 2 Tahun 2018;Peraturan pemerintah No 12 Tahun 2019;Peraturan pemerintah No 13 Tahun 2019;Peraturan pemerintah No 21 Tahun 2021;Peraturan presiden No 59 Tahun 2017;Peraturan presiden No 18 Tahun 2020;Peraturan menteri dalam negeri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri No 120 tahun 2018;Peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017;Peraturan menteri dalam negeri No 70 tahun 2019;Peraturan menteri dalam negeri No 90 Tahun 2019;Peraturan menteri dalam negeri No 18 Tahun 2020;Peraturan menteri dalam negeri No 59 Tahun 2021;Pearturan daerah Kab.Tbeo No 3 Tahun 2014;Peraturan daerah Kab.Tebo No 5 Tahun 2023;
Ketentuan Umum, Rencana Kerja Badan Kesbangpol, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2024.
9 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
