URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 146, BD Tahun 2016/No.146
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kebupaten Pemalang, maka pembentukan unit pelaksana teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang perku ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati tentang unit pelaksana teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati tentang unit pelaksana teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2008,Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2008,Peraturan Bupati Pemalang Nomor 106 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 107 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 108 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 109 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 110 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 111 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 112 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 113 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 115 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 117 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 118 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 119 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 120 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2010 dicabut.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 146 Tahun 2009
PERWALI Kota Yogyakarta No. 137 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta No. 137 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta No. 137 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 146 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 146 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kotabaru No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 146 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
PERBUP Kab. Kotabaru No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 146 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Pengaturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Perlu di tetapkan Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Keputusan Gubenur Nomor 188.44/0832/KUM/2020 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2020.
Peraturan ini memuat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 146 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 146, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 73013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Panduan Rancang Kota Pantai Indah Kapuk Utara-Barat
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, untuk menciptakan budaya kota Jakarta yang setara dengan kota-kota besar di negara maju ditetapkan kebijakan peningkatan kualitas ruang kota dan arsitektur kota guna memperkuat karakter wajah kota Jakarta dengan strategi adalah menyusun panduan rancang kota atau Urban Design Guideline (UDGL) dan sehubungan dengan pengaturan kembali pemanfaatan ruang pada Kawasan Pantai Indah Kapuk Utara-Barat sehingga untuk pengimplementasian pembangunannya dapat lebih fleksibel mengikuti pola rancangan blok dan bangunan sebagaimana yang telah diatur dalam Panduan Rancang Kota (UDGL) sebelumnya maka Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2009 perlu disempurnakan dengan ditetapkan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang- Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.
PERGUB ini mengatur mengenai perencanaan, pengembangan dan pembangunan pada Kawasan Pantai Indah Kapuk Utara-Barat seluas -+ 225,14 ha sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2017.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2009 tentang Panduan Rancang Kota Pantai Indah Kapuk Utara-Barat.
5 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 146 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2017 tentang Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 146 Tahun 2022
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 146, BD.2022/NO.146
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi
ABSTRAK:
a. bahwa guna meningkatkan efektifitas, efisiensi, pengawasan, dan
pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi
serta melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi, perlu diatur
petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame dan media
informasi di Kabupaten Bantul;
b. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi sudah
tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan Media
Informasi;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah beberapa kalu terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 10 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tata Letak Reklame dan Media Informasi; Syarat Administrasi, Teknis, Prosedur Pengajuan Izin, dan Perpanjangan Izin; Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif; Tata Cara Pembongkaran Reklame; Jaminan Bongkar; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Jumlah Halaman: 19 HLM; Lampiran: 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 146 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
: a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun
Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri
Nomor 910/7482/Keuda tanggal 28 Oktober 2021
perihal Penyesuaian Alokasi Anggaran Dukungan
Pendanaan untuk Belanja Kesehatan Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Surat
Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
401/6638/SJ tanggal 27 November 2021 Perihal
Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kemiskinan
Ekstrem Tahun Anggaran 2021, Surat Kepala Dinas
Kesehatan Nomor 050/23719/2021/Dinkes tanggal 7
Desember 2021 perihal Usulan Perubahan Rincian
Belanja Pada Perbup tentang Penjabaran Perubahan
APBD Tahun 2021, Surat Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor
900/1557/Sekret tanggal 7 Desember 2021 perihal
Permohonan Pergeseran Anggaran pada Dinas PMD
untuk APBD Parsial Tahun Anggaran 2021, Surat
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor 900/1562/Sekret. tanggal 8 Desember 2021
perihal Permohonan Penyediaan Anggaran BLT Desa
pada APBD Parsial TA. 2021, Surat Plt. Sekretaris
Sekretariat DPRD Nomor 903/1358-um tanggal 8
Desember 2021 perihal Permohonan Pergeseran
Anggaran pada Perbup parsial Tahun 2021, dan Surat
Kepala Dinas Sosial Nomor 463/3183/Dinsos tanggal
8 Desember 2021 perihal Permohonan Alokasi
Anggaran untuk dana ongkos kirim penyaluran BLT
Daerah Kemiskinan Ekstrim melalui Bank BJB
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
diubah dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hurup c, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung
Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun
2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 17/PMK.07/2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10
Tahun 2021, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 166 Tahun
2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7
Tahun 2021, Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 90
Tahun 2021
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2021.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2021
mengatur mengenai perubahan kedua atas peraturan bupati bandung nomor 90 tahun 2021 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021
480 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 146 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 146, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015; b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati
Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati. c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Muna Barat
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015;
Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA, PENGANGKATAN DALAM JABATAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2015.
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
