ABSTRAK: |
- : a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun
Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri
Nomor 910/7482/Keuda tanggal 28 Oktober 2021
perihal Penyesuaian Alokasi Anggaran Dukungan
Pendanaan untuk Belanja Kesehatan Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Surat
Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
401/6638/SJ tanggal 27 November 2021 Perihal
Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kemiskinan
Ekstrem Tahun Anggaran 2021, Surat Kepala Dinas
Kesehatan Nomor 050/23719/2021/Dinkes tanggal 7
Desember 2021 perihal Usulan Perubahan Rincian
Belanja Pada Perbup tentang Penjabaran Perubahan
APBD Tahun 2021, Surat Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor
900/1557/Sekret tanggal 7 Desember 2021 perihal
Permohonan Pergeseran Anggaran pada Dinas PMD
untuk APBD Parsial Tahun Anggaran 2021, Surat
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor 900/1562/Sekret. tanggal 8 Desember 2021
perihal Permohonan Penyediaan Anggaran BLT Desa
pada APBD Parsial TA. 2021, Surat Plt. Sekretaris
Sekretariat DPRD Nomor 903/1358-um tanggal 8
Desember 2021 perihal Permohonan Pergeseran
Anggaran pada Perbup parsial Tahun 2021, dan Surat
Kepala Dinas Sosial Nomor 463/3183/Dinsos tanggal
8 Desember 2021 perihal Permohonan Alokasi
Anggaran untuk dana ongkos kirim penyaluran BLT
Daerah Kemiskinan Ekstrim melalui Bank BJB
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
diubah dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hurup c, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung
Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun
2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 17/PMK.07/2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10
Tahun 2021, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 166 Tahun
2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7
Tahun 2021, Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 90
Tahun 2021
- Terdiri dari 2 pasal
|