Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.263 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring

Abstrak

Kesehatan Perlindungan Konsumen Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka BPOM No. 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring

Diubah dengan

Peraturan BPOM No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring

Download file:

Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020.pdf

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BPOM No. 5 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan
Peraturan BPOM No. 29 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam
Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan

Download file:

Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018.pdf

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 20 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Walidata Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download file:

Perkabakamla 20 2020.pdf

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 10 Tahun 2019

Smartbook Pengawak KN Bakamla RI (Pengetahuan Navigasi dan Komunikasi)

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download file:

Perkabakamla 10 2019.pdf

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 26 hari yang lalu

Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kepegawaian, Aparatur Negara Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download file:

2024semenpanrb005.pdf

Pencegahan - Penanganan - Perjudian Daring - Instansi Pemerintah

2024

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 5, jdih.menpan.go.id: 4 hlm.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah

ABSTRAK:

Sebagai upaya pencegahan dan penanganan kegiatan perjudian daring (online) di lingkungan Instansi Pemerintah serta dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring (Online) oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Dasar hukum SE ini adalah UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 49 Tahun 2018; PP Nomor 47 Tahun 2021; dan Perpres Nomor 47 Tahun 2021.
SE ini berisi mengenai Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah. SE ini mengatur mengenai upaya yang harus dilakukan oleh PPK Instansi Pemerintah dalam mencegah dan menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN dan Pegawai non ASN terkait perjudian daring.

CATATAN:

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
Lampiran file: 4 hlm.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional

Download file:

Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2024.pdf

Pusat Informasi Kriminal Nasional - pencabutan

2024

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 1, BN 2024 (17): 2 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional

ABSTRAK:

Penyelenggaraan pusat informasi kriminal nasional memerlukan tata kelola dan manajemen sistem informasi kriminal nasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga perlu disesuaikan yang akan diatur secara internal dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyelenggaraan pusat informasi kriminal nasional.
Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2002.
Peraturan ini mencabut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

CATATAN:

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2024.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Lalu Lintas, Jalan

Download file:

Perpolri Nomor 8 Tahun 2023.pdf

Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik

2023

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 8, BN 2023 (846): 12 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik

ABSTRAK:

Untuk menjamin kemudahan, keterjangkauan, keadilan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, dilakukan inovasi layanan publik dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, melalui penyelenggaraan lalu lintas berbasis sistem elektronik, khususnya untuk mendukung terwujudnya kota cerdas.
Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2002.
Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan lalu lintas berbasis sistem elektronik dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup penyelenggaraan Lalu Lintas berbasis Sistem Elektronik, meliputi: a. jenis penyelenggaraan Lalu Lintas; b. pelaksana; c. tahapan; d. sarana dan prasarana; dan e. kerja sama.

CATATAN:

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.
Lampiran file: 12 hlm.

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Sistem Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2021.pdf

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 10 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Sistem Pengendalian Intern

Download file:

2023-PERSETJEN NO 10 TTG ...DAN STANDAR SMKI.pdf

Administrasi dan Tata Usaha Negara - Sistem Pengendalian Intern

2023

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 10, Dewan Ketahanan Nasional

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

ABSTRAK:

Melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020.
Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi; Organisasi Keamanan Informasi; Perencanaan Keamanan Informasi; Dukungan Pengoperasian; Keamanan Sumber Daya Manusia; Keamanan Aset; Keamanan Akses; Keamanan Fisik dan Lingkungan; Keamanan Kriptografi; Keamanan Operasional; Keamanan Komunikasi; Keamanan Pengembangan dan Pemeliharaan; Keamanan Dengan Institusi Lain; Keamanan Informasi Dalam Pengelolaan Kelangsungan Layanan Informasi; Manajemen Insiden Siber dan Pengendalian Kepatuhan.

CATATAN:

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2023.
48

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Keluarga Berencana Satu Data Indonesia

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan BKKBN No. 6 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga

Download file:

peraturan-bkkbn-no-19-tahun-2023.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal .