Pengendalian Penggunaan Plastik di Kabupaten Kendal
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD 2021/ No. 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Penggunaan Plastik di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
a. bahwa barang bekas/sampah yang bersumber dari produk yang berbahan plastik merupakan benda yang sulit diurai oleh proses alam yang dapat menimbulkan pencemaran dan berpotensi mengganggu kelestarian alam dan lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan upaya pengurangan dan pembatasan penggunaan plastik di Daerah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengurangan dan pembatasan penggunaan plastik maka diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk pengendalian penggunaan plastik yang diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kendal tentang Pengendalian Penggunaan Plastik di Kabupaten Kendal;
Dasaar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengendalian Penggunaan Plastik di Kabupaten Kendal yang meliputi: Ketentuan Umum; Kebijakan Pemerintah Daerah; Pelaksanaan Pengendalian Penggunaan Plastik; Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha; Sanksi Administratif; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 21 Tahun 2021
PERBUP Kab. Boalemo No. 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo
perubahan atas peraturan bupati boalemo nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan perjalanan dinas dilingkungan pemerintah boalemo
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2021/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk persamaan Hak dan kewajiban berdasarkan azas efektifitas dan proposional keuangan maka Peraturan Bupati Boalemo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo di pandang perllu dilakukan Penyesuaian dan Penyertaraan Tarif perjalanan dinas.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020' Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 2 Tahun 2011; Perda No. 4 Tahun 2020; Perbup No. 66 Tahun 2012; Perbup No. 106 Tahun 2019; Perbup No. 93 Tahun 2020; Perbup No. 5 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati Boalemo Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo
Terdiri dari 6 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban lingkungan, sarana umum dan ketertiban jalan yang aman, damai dan bersih, perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak;
Pasal 18 ayat (6) UUD1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 18 Tahun 2009;UU No. 32 Tahun 2009;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 6 Tahun 2013;PP No. 22 Tahun 2021;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Perda No. 6 Tahun 2016;Perda No. 8 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, perencanaan, wewenang, tugas dan kewajiban, penyelenggaraan pengelolaan sampah, perizinan, rekomendasi, kerja sama dan kemitraan, sistem tanggap darurat, sanksi administratif dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2021.
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Brosot Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung adanya pusat
aktivitas baru di kawasan bagian selatan
Kabupaten Kulon Progo utamanya di kawasan
Brosot Kapanewon Galur yang semakin
kompleks baik dari segi intensitas, teknologi,
kebutuhan prasarana dan sarana, maupun
lingkungannya perlu mengembangkan dan
menyelenggarakan penataan bangunan dan
lingkungan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan Brosot Kapanewon
Galur Kabupaten Kulon Progo.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
06/PRT/M/2007 , Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2011 , dan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kulon
Progo Nomor 1 Tahun 2012.
Materi pokok : Program bangunan dan lingkungan , Rencana umum dan panduan rancang, Rencana investasi, Ketentuan pengendalian rencana, Pedoaman pengendalian pelaksana, dan Pembinaan Pelaksana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021.
Jumlah Halaman : 29 HLM; Lampiran : 16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2019-2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan dan guna mendukung percepatan pencapaian Universal Acces Tahun 2019 dan Sustainable Development
Goals (SDGs) 2030 Bidang Air Minum dan Sanitasi, perlu dilakukan langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam
pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyedian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2019-2023;
UUD Pasal 18 Ayat (6); UU NO. 7 Tahun 2002; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.11 Tahun 2020; UU NO.17 Tahun 2019; PP NO.122 Tahun 2015; Permen PUPR NO. 27/Prt/M/2016; PERDA NO.1 Tahun 2019
Rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerpakan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembangaan dalam rangka mendukung percepatan pendekatan Universal Acces Tahun 2019 bidang air minum dan sanitasi. Sistem penyediaan air minum menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat setempat. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui tim teknis penyusun RAD AMPL atas Kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
6 hlm. 129 lamp.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia
dan sebagai salah satu unsur kesejahteraan yang
harns diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa
Indonesia, sehingga kesadaran, kemauan, dan
kemampuan masyarakat untuk berperilaku
hidup bersih dan sehat harns ditingkatkan dalam
upaya meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat;
b. bahwa dalam. rangka mempercepat dan
mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan
preventif hidup sehat dan bersih guna
meningkatkan produktivitas masyarakat dan
menurunkan beban pembiayaan pelayanan
kesehatan akibat penyakit, maka perlu ditempuh
program dan kebijakan merubah perilaku
masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di
Daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
NasionaljKepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat, Pemerintah Daerah
menyusun dan menetapkan kebijakan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya dengan
peraturan kepala daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c serta
sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Oi
Kabupaten Majalengka
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/
Menkes/Per/XI/2011 , Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 , Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor
14 Tahun 2016
Terdiri dari 27 pasal, 9 Bab yaitu Ketentuan Umum, Pendelegasian Kewenangan, Forum Komunikasi Germas, Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2021.
mengatur mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Majalengka
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2021
Lingkungan Hidup-Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2021/19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Alokasi Anggaran Kabupaten Berbasis Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, sehingga menjadi dasar dalam pemberian ADD
Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 10 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019
Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan berbasis lingkungan hidup dan kehutanan yang dibiayai dari ADD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:
bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoIeh
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta derajat
kesehatan yang optimal, sehingga menjadi kewajiban bagi
Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah
mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan kesehatan;
b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media
lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran
dan/ atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan
derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan
urusan wajib Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan
secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna
mengendaIikan pembuangan air limbah domestik,
melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, dan
meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup
khususnya sumber daya air;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air
Limbah Domestik.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.l/8/2016 , Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017
Terdiri dari 51 Pasal, 12 Bab yaitu Ketentuan Umum, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, SPALD-T, Penyelenggaraan SPALD, Kelembagaan, Pembiayaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi Dan Promosi, Hak, Kewajiban, Dan Peran Serta Masyarakat, Kerjasama Dan Kemitraan, Perizinan, Sanksi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
mengatur mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik
21 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
