kedudukan - susunan - organisasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - dinas - pemberdayaan - perempuan - dan - perlindungan - anak - kabupaten - bekasi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bekasi No. 12 Tahun 2017 Dan dalam rangka penataan kelembagaan dengan telah diberlakukannya Perda No. 2 Tahun 2020 Perbup Bekasi sebagaimana tersebut diatas, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali untuk dilakukan pencabutan maka perlu menetapkan Perbup tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 41 Tahun 2018; Permen PPPA RI No. 9 Tahun 2016; Permendagri RI No. 90 Tahun 2019; Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kewenangan, Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
43 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 105 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 105, BD Tahun 2022 Nomor 105
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Pengendalian Inflasi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat yang terdampak akibat inflasi di wilayah Kota Tangerang dan upaya pengentasan kemiskinan, maka perlu memberikan bantuan sosial Pengendalian Inflasi Daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat; bahwa agar pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak inflasi tahun anggaran 2022 dapat dikelola secara tertib, akuntabel, efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 2 Tahun 2019; Permendagri No. 77 tahun 2020; PMK No. 134/PMK.07/2022; Perda No. 9 Tahun 2020; Perda No. 10 Tahun 2022; Perwal No. 132 Tahun 2021; Perwal No. 102 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kriteria Penerima Bantuan, Besaran Bantuan dan Jangka Waktu Bab III Verifikasi Data Penerima Bantuan Bab IV Pencairan Dan Penyaluran Bantuan Bab V Pembiayaan Bab VI Monitoring dan Evaluasi Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 105 Tahun 2021
Pariwisata dan KebudayaanPemuda dan Olah RagaStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 29 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri
organisasi dan tata kerjA-dinas kepemudaan dan olah raga daN pariwisata
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 105, BD.2021/NO.107
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri; tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Serita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, kepegawaian dan pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 29 Tahun 2017 dicabut.
26 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 105 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 105, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 105
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka menyambut serta memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Desember tahun 2022 serta dalam rangka membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, maka Pemerintah Provinsi NTT dipandang perlu mengambil kebijakan yang mendukung hal dimaksud;
b. Bahwa sesuai Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya; Bab 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2022.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 105 Tahun 2022
PEDOMAN PENGAMANAN, PENCATATAN DAN PENDOKUMENTASIAN BARANG MILIK DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 105, BD.2022/NO.105
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengamanan, Pencatatan dan Pendokumentasian Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan
pedoman, pengamanan, pencatatan dan pendokumentasian
Barang Milik Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengamanan, Pencatatan dan Pendokumentasian
Barang Milik Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi dalam Pengerjaan; Barang tak Berwujud; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
Jumlah Halaman: 26 HLM; Lampiran: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 105 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2022.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 105, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 75022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 172 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Velodrome Dan Equestrian Venues Beserta Fasilitas Pendukungnya
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya pemberian penugasan pengelolaan sementara kepada PT Jakarta Propertindo, Peraturan Gubernur Nomor 172 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues Beserta Fasilitas Pendukungnya, perlu disempurnakan.
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 std UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 29 Tahun 2000 std PP No. 2 Tahun 2014; PP No.54 Tahun 2017; Pergub No. 172 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur perubahan berupa di antara ayat (4) dan (5) Pasal 7 Peraturan Gubernur No. 172 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.
Mengubah Peraturan Gubernur No. 172 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 105 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 105, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.105
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris Daerah Prov Jateng No 903/0017114 tanggal 10 November 2017 perihal penyampaian alokasi belanja bantuan keuangan perubahan APBD Prov Jateng TA 2017 kepada Kab/Kota dan Pemdes serta SUrat Ketua DPRD Kab Cilacap No 903/1308/13 tanggal 6 Desember 2017 perihal Persetujuan Izin Pengalihan Belanja Tak Terduga untuk Penyelenggaraan Jamkesda Tahun 2017, maka Perbup Cilacap No 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab Cilacap TA 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Kab Cilacap TA 2017, dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Perubahan atas Perbup Cilacap No 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab Cilacap TA 2017;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 1985; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU no 28 Tahun 2009; UU No 17 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2017; Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2010; Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 12 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2012; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2012; Perda Kab Cilacap No 6 Tahun 2012; Perda Kab Cilacap No 7 Tahun 2012; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2012; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2012; Perda Kab Cilacap No 10 Tahun 2012; Perda Kab Cilacap No 11 Tahun 2012; Perda Kab Cilacap No 12 Tahun 2012; Perda Kab Cilacap No 13 Tahun 2012; Perda Kab Cilacap No 14 Tahun 2012; Perda Kab Cilacap No 16 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 2 dan penyisipan Pasal 3A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2017 diubah.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 105 Tahun 2017
Pajak dan Retribusi DaerahLalu Lintas, JalanStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 105, BD.2017/No. 105 Seri E Nomor 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa sebagai peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18
Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, telah
diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Pajak Penerangan Jalan;
b. bahwa dengan adanya Perubahan Penghitungan
Tarif Pajak Penerangan Jalan maka Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah
tidak sesuai lagi, sehingga perlu di ubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun
2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daeratr-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2009 tentang
Keterangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Negara Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18
Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perahrran
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2010
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 14);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2011 Nomor 65)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2011 Nomor 65)
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
