rencana aksi kinerja pemerintah daerah - pedoman penyusunan perjanjian kinerja dan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 272
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasal ayat (l) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan
anggaran. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana Aksi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.31 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Perpres No.29 Tahun 2014; Permenpanrb No.53 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permenpanrb No.88 Tahun 2021; Permenpanrb No.89 Tahun 2021; Permenpanrb No.6 Tahun 2022; Perda Kab.Lingga No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Lingga No.2 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas.
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan Perjalanan Dinas dalam Negeri perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas Perjalanan Dinas tersebut;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi pelaksana Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022;
PROSEDUR PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI DAN
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; PRINSIP; PELAKSANAAN; TATA CARA ADMINISTRASI; BIAYA PERJALANAN DINAS; PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS; BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS; PELAKSANAAN DANPROSEDUR PEMBAYARAN; PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS; KETETNTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 45.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENUGASAN INVESTIGASI
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya menunjang tercapainya kinerja pengawasan bidang investigasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, sehingga
diperoleh hasil pengawasan yang efektif, efisien, tepat dan akurat;
b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pencapaian kinerja pengawasan diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai pedoman penugasan
investigasi di Kabupaten Gianyar;
c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penugasan Investigasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
KETENTUAN UMUM,PENUGASAN INVESTIGASI,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2023.
-
-
83 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti catatan hasil reviu Inspekorat
Daerah terhadap Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, perlu mengubah
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2023 tentang
Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023
tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2023 diubah.
155 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Tahun 2023 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk memudahkan Desa dalam melaksanakan
kegiatan yang didanai oleh Dana Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Desa Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun
2014; Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: menetapkan petunjuk teknis dan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan acuan pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Desa. Peraturan ini juga menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa pada Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
49 hlm beserta lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 45 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda perihal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
b. bahwa Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1);
PASAL I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 53), diubah
PASAL 4 : (1) Perjalanan Dinas merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
PASAL 10 : Biaya Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, PNS, Pegawai Tidak Tetap, dan Non PNS berpedoman pada peraturan Bupati tentang standar harga satuan biaya.
PASAL 13 : Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikelompokan
PASAL 19 : (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas dan biaya Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
PASAL II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2023.
8
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Permendagri No. 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.79 Tahun 2022;
Perbup ini mengatur tentang tata cara penggunaan dan penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk pelaksanaan APBD, yang meliputi ketentuan umum, penggunaan KKPD, pengelola KKPD, Uang Persediaan (UP) KKPD, pengajuan, penerbitan dan penggunaan KKPD, pelaksanaan pembayaran dengan KKPD, biaya penggunaan KKPD, monitoring dan evaluasi, serta ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023.
69 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 49
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Analisis Standar Belanja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan terjadinya perubahan harga Standarisasi Harga Barang
dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Buton Nomor 30
Tahun 2021 tentang Analisis standar Belanja Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Buton Nomor 30 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja
Perangkat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6494); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6626);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6855);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Buton Tahun 2022 Nomor 183);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton
Tahun 2021 Nomor 168);
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BUTON NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG ANALISIS
STANDAR BELANJA PERANGKAT DAERAH.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2023.
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Analisis Standar Belanja Perangkat Daerah
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, BD.2023/NO.45, Pemerintah Daerah Kab. Ogan Ilir
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa standar biaya umum Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Harga Regional, Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023
perlu dilakukan perubahan;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 37 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Undang No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 78 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati No 78 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 antara lain mengenai ketentuan umum dan pertangunggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara lumpsum. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang dimasukkan sebagai biaya masukan. Lumsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (Pre-Calculated Amount) dan dibayarkan sekaligus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2023.
Mengubah Peraturan Bupati No 78 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Yang Direncanakan kepada Individu Yang Bersumber Dari Dana Insentif Fiskal Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.07 /2021 1
tentang Pengelolaan Insentif Fiskal, Dana Insentif Fiskal
dapat digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi
dalam bentuk pemberian bantuan sosial bagi dunia usaha
terutama usaha mikro kecil dan menengah;
bahwa agar kegiatan pemberian bantuan langsung tunai
sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan Ian.car,
efektif, tepat guna, dan tepat sasaran, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Bantuan Sosial Yang Direncanakan Kepada Individu Yang
Bersumber Dari Dana Insentif Fiskal Kabupaten Wonogiri
Tahun 2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK. 03/2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK. 07 /2022; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 24 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Yang Direncanakan Ke Pada Individu Yang Bersumber Dari Dana Insentif Fiskal Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 yang meliputi alokasi anggaran, sasaran, besaran dan persyaratan, pelaksanaan bantuan sosial Insentif Fiskal, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
23 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
