PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA SE KABUPATEN BOALEMO
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2015/No.497
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa Se Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, agar Pengadaan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip efektif, efisien, transparan, pemerdayaan masyrakat dan akuntabel.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 13 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Se Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa, pengelolaan kegiatan, pengadaan barang/jasa melalui swakelola, kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa, pengawasan dan sanksi, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 41 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 43 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
UU No 28 tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PerPres Nomor 54 Tahun 2010; PerMen Dalam Negeri No 113 Tahun 2014; PerMen Dalam Negeri No 114 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Prinsip Dan Etika Pengadaan Barang/Jasa; 4. Cara Pengadaan Barang/Jasa; 5. Tim Pengelola Kegiatan(TKP); 6. Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa; 7. Pembayaran; 8. Pelaporan Dan Serah Terima; 9. Pengawasan; 10. Ketentuan Lain; 11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 43 Tahun 2015
PERBUP Kab. Grobogan No. 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Grobogan
ABSTRAK:
bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu pengaturan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup Perjalanan Dinas
Bab III Prinsip Perjalanan Dinas
Bab IV Perjalanan Dinas Jabatan
Bab V Kegiatan Rapat dan Seminar atau Sejenisnya
Bab VI Penerbitan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas
Bab VII Biaya Perjalanan Dinas Jabatan
Bab VI Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas
Bab VII Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas
Bab VIII Pengendalian Internal
Bab IX Ketentuan Lain-lain
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2015.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2013 dicabut.
39 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 42 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan-kegiatan
yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Jepara tabun 2016 dapat
tepat waktu, tepat mutu, tepat adrninistrasi, tepat
sasaran dan tepat manfaat, perlu disusun Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pe:mbangunan Tahun
2016; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Tahun 2016.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Bupati Jepara Nomor 40 Tahun 2009; Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015;
Peraturan bupatl tentang petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2015.
119 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Tahun 2015/No.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan lebih efektif dan
efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,
perlu menetapkan Standarisasi Indeks
Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten
Sukoharjo Tahun Anggaran 2016;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 172);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Standarisasi Indeks Belanja sebagai pedoman untuk
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD, Rencana Anggaran dan
Biaya (RAB) dan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) Tahun
Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2015.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 42 Tahun 2015
STANDAR SATUAN HARGA UMUM di lingkungan pemerintah kabupaten boalemo TAhun anggaran 2016
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2015/No. 527
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Umum TA 2016
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo agar dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mewujudkan tertibnya pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan kemampuan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No.1 Tahun 2014; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.02/2015; Perda Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Satuan Harga Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2015.
Terdiri dari 54 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 42 Tahun 2015
PERBUP Kab. Blora No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Tahun 2015/No.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA –SKPD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016, perlu mengatur dan menetapkan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Biaya Pemerintah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2015.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 41 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Barang dan Jasa TA 2015
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No, 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2019; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; Peraturan Presiden No. 54 Ytahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup standar harga barang dan jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2015.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 41 Tahun 2015
PENGADAAN - PAKAIAN DINAS - BAGI KETUA, - WAKIL KETUA - DAN - ANGGOTA DPRD KAB OKU TIMUR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2015/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Pakaian Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab OKU Timur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasa! 21 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pakaian Dinas dan
Standar Satuan harga dan Kualitas Bahan Pakaian Dinas bagi Pimpinan atau
|| Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa memperhatikan dan menindaklanjuti Surat Sekretaris DPRD
Kabupayten Ogan Komering Ulu Timur Nomor: 146/Setwan/2015, Tangga!
Agustu? 2015 tentang Permohonan Pengadaan Pakaian Dinas Bagi Anggota
DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
bahwa berdasarkan Study banding hasil tini evaluasi tanggal 14 September
2015 perihal Pengadaan Pakaian Dinas bagi Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan
Anggota DPRD Kab. OKU TIMUR
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 17 Tahun;UU No 37 Tahun 2003;UU No 33 Tahun 2004;UU No 27 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Penganti UU No 2 Tahun 2014;PP No 24 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 21 Tahun 2007;PP No 16 Tahun 2010;Permendagri No 13 Tahun 2006 Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No59 Tahun 2007;Permendagri No 21 Tahun 2007; Perda No 25 Tahun 2011;UU No 12 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2014;PP No 24 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 21 Tahun 2007;PP No 16 Tahun 2010;Permendagri No 13 Tahun 2006 Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 13 Tahun 2006;Permendagri No 21 Tahun 2007;Perda No 17 Tahun 2008;Perda No 25 Tahun 2011;UU No 12 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan pP Penganti UU No 2 Tahun 2014;PP No 24 Tahun 2004 Sebagaiman telah diubah terakhir dengan PP Penganti UU No 2 Tahun 2004;PP No16 Tahun 2010;Permendagri No 13 Tahun 2006 Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 Tahun 2007;Permendagri No 21 Tahun 2007;Perda No 17 tahun 2008;Perda No 25 Tahun 2011
Materi Pokok dalam Peraturan ini antara lain : Maksud dan Tujuan ,Besarnya pengadaan Pakaian dinas dan penganggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
