Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Bawang Merah dan Cabe Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 di Kabupaten Majene
ABSTRAK:
dalam rangka peningkatan produksi pertanian komoditas unggulan nasional khususnya cabai dan bawang merah, berskala ekonomi harus dilakukan pengembangan kawasan melalui rencana aksi (Action Plan).
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.41 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2010; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Perpu RI No.2 Tahun 2014; PP No.68 Tahun 2002; PP No.26 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2010.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Bawang Merah dan Cabe Kabupaten Majene yang dijadikan acuan bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan pertanian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2016.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang No. 38 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN KETAPANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan Dan harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Kalimantan barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan harga eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2016 di Provinsi Kalimantan Barat, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Ketapang Nomor 30 Tahun 2015 tentang kebutuhan dan harga Eceran Tertinggi Tahun 2016 di Kabupaten Ketapang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1992, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.39 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2001; Perpres No.15 Tahun 2011;
Dalam Perbup ini diatur tentang perubahan pasal 3 dan pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2016 di Kabupaten Ketapang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 4 halaman dan 15 halaman penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Kabupaten Kebumen Tahun 2016/2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, efektivitas pemanfaatan air dan meningkatkan kesejahteraan petani, perlu mengatur Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Tahun 2016/2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Kabupaten Kebumen Tahun 2016/2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pembagian golongan petak tersier, pola tanam dan masa tanam, jadwal tanam dan jenis tanaman, pembagian air irigasi, dan pemberian air irigasi dan pengeringan total
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2016.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 37 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sentra Kawasan Pembibitan Peternakan
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan dibidang peternakan, kelancaran pengembangan peternakan agar tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu diatur terkait pengelolaan ternak pada sentra kawasan pembibitan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan tentang Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Ternak Daerah pada Sentra Kawasan Pembibitan Peternakan.
Dasar Hukum : UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2010, Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009, Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2010
Keputusan Bupati ini menetapkan tentang Pengelolaan Ternak Pada Sentra Kawasan Pembibitan Peternakan, pembahasan meliputi : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Persyaratan Lokasi dan Lahan, Kriteria dan Penilaian Ternak, Penjualan Ternak, Pengelolaan dan Penggunaan Hasil Penjualan Ternak, Tenaga Kerja, Penganggaran, Monitoring, Pengawasan dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2016.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 37 Tahun 2016
PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 Di Kabupaten Kotawaringin Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk mmenindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pertanian dan Petemakan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 1027.A/PPS-611/09/2016 tanggal 26 September 2016 perihal
Penyampaian Realokasi II (Kedua) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Kalteng Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2016.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/2/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/
SR.140/10/2011; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013; Peraturan Menteri 60/Permentan/SR.130/12/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :
634/MPP/Kep/9/2002; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 64 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016.
Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2016.
40 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Tahun 2016/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan serta peningkatan gizi masyarakat pemerintah kabupaten perlu mengalokasikan cadangan pangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2008 ; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, perencanaan, pemanfaatan, pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2016.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 35 Tahun 2016
Kehutanan dan PerkebunanPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaPerikanan dan KelautanPangan, Pertanian dan Peternakan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Brebes
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : pembentukan KP3K
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2016.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 34 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Kedelai Varietas Grobogan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kedelai di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan keunggulan kedelai varietas Grobogan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Grobogan dipandang perlu memberikan pedoman dalam pengendalian kedelai varietas Grobogan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kedelai .Varietas Grobogan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kedelai di Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengendalian Kedelai Varietas Grobogan
Bab III Pengembangan Kedelai Organik
Bab IV Koordinasi dan Sinkronisasi
Bab V Pembiayaan
Bab VI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2016.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan No. 34 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN KUNINGAN
ABSTRAK:
Bahwa terjaminnya hak atas pangan bagi segenap masyarakat merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya, dalam rangka penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan perlu disusun pedoman dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; Permen PU No. 41/PRT/M/2007; Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT.140/9/2009; Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.120/2/2012; Perda Prov. Jabar No. 22 Tahun 2010; Perda Kab. Kuningan No. 6 Tahun 2011; Perda Kab. Kuningan No. 7 Tahun 2015; Perbup Kuningan No. 32 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kuningan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Pengumpulan dan Pengelolaan Data Subyek, Obyek dan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Kriteria Teknis, Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Pembinaan, Pemberian Insentif, Pemberian Tanda Khusus; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 32 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Klaten Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016, maka untuk kelancaran pelaksanaan subsidi beras tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Klaten Tahun 2016;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 35 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.02/2012; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003; Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2016; Keputusan Bupati Klaten Nomor 511/11 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Subsisi Beras bagi Masyarakat berpenghasilan rendah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2016.
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
