Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2016

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 Di Kabupaten Kotawaringin Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI; BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI; BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI; BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI; BAB VI HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI; BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 Di Kabupaten Kotawaringin Barat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Pangkalan Bun

Tanggal Penetapan

29 Februari 2016

Tanggal Pengundangan

29 Februari 2016

Tanggal Berlaku

01 Januari 2016

Sumber

BD.2016/NO.6

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 1119 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 06 TH 2016 KEBUTUHAN HET PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TA 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016

pertanian
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2016/NO.6
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 Di Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pupuk sangat berperan pcnting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian. Untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pcmupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk. Untuk meiaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/ Permentan/SK.310/12/2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 2/Permentan/OT.140/8/2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/Permentan/SR.130/12/2015; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002; Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 465/Kpts/OT.160/7/2006; Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 64 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI; BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI; BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI; BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI; BAB VI HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI; BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016. 45 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521