Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Asuransi Kredit Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 100 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENENG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Geneng.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2022.
Susunan Organisasi RSUD Geneng terdiri dari:
a. Direktur;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi Penunjang;
e. Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Komite;
g. Satuan Pengawas Internal;
h. Dewan Pengawas; dan
i. Instalasi.
Bagan Susunan Organisasi RSUD Geneng sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2022.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 100 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Kab.Konawe Selatan T.A 2022
ABSTRAK:
a. bahwa
untuk menyempurnakan
ketentuan mengenai
penggunaan
Dana
Desa,
perlu
melakukan
perubahan
terhadap
Peraturan Bupati
Konawe Selatan Nomor
5
Tahun
2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Desa
(DD)
Di Kabupaten Konawe
Selatan Tahun Anggaran
2022:.
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud huruf a,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati
Konawe
Selatan tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Bupati
Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 lentang
Pedoman Pengelolaan Dana Desa
(DD)
Di Kabupaten
Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022
1. Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 24 Tahun
2003, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 4267);
2. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2011
Nomor 82,
Tambahan l,embaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana
telah diubah
beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor
13
Tahun 2O22 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-
Undang
Nomor 12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(kmbaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan
Iembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 680); 3. Undang-Undang
Nomor
6 Tahun 2Ol4
tentang Desa
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2014
Nomor
7, Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indinesia
Nomor 5495);
4.
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2Ol4
tentang
Pemerintahan
Daerah
(l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014 Nomor 244,'tarrrbahan
l,embaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 5587)
sebagaimana
telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan UndangUndang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang Perubahan Kedua
Atas
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara RI Tahun
2015
Nomor
58,
Tambahan
Lembaran Negara
RI
Nomor
5679);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
6757);
6.
Peraturan
Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor
6
Tahun
2014 tentang Desa
(lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan
kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana
telah diubah
terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(I-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor
41, Tambahan
lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor
63211;
7. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O18
tentang
Pengelolaan Keuangan
Desa
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2018
Nomor 611);
8. Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
128
/PMK.O7 12022tentang
Perubahan Atas
Peraturan Menteri
Keuangan
Nomor
L9O|PMK.OT
l202l
tentang Pengelolaan
Dana
Desa
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahuo
2O22
Nomor 819);
9.
Peraturan
Bupati Konawe Selatan
Nomor
5 Tahun
2O22
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Dana
Desa
(DD)
Di
Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun Anggaran
2022.
Ketentuan
dalam
Peraturan
Bupati
Konawe
Selatan
Nomor
5 Tahun
2022 tentang Pedoman
Pengelolaaa
Dana
Desa
(DD)
Di Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun Anggaraa
2O22
(Befta
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun
2022
Nomor
5) pada Ketentuan
ayat t huruf
b, dan huruf
d
Pasal 7
diubah,
diantara
ayat
(1)
dan ayat
(2)
disisipkan
(satu)
ayat, diantara Pasal
8 dan Pasal
9 disisipkan
2
(dua)
Pasal
yaitu
Pasal
8A
dan
Pasal
8B, diantara Pasal 11
dan
Pasal
12
disisipkan 2
(dua)
Pasal
yaitu
Pasal 11A dan Pasal 11B
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 100 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018;
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kewenangan dan Tanggung Jawab; Penggunaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
22 halaman peraturan dan 11 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 100 Tahun 2019
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD.2019/NO.100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang
berkualitas, maka pengaturan penyelengaraan tugas belajar
dan izin belajar perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan
kebutuhan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin
Belajar Pegawai Negeri Sipil;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 135 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016;
Materi Pokok: mengubah ketentuan mengenai persyaratan Izin Belajar bagi PNS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
Jumlah Halaman: 5 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 100 Tahun 2016
PERBUP Kab. Karawang No. 30 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 100 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
581 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 100 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraSistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Bantul No. 95 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul No. 100 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman
Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu diganti;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020;
Peraturan ini Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Ketentuan Umum;
Kedudukan dan Susunan Organisasi;
Tugas dan Fungsi;
Tata Kerja;
Ketentuan Peralihan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
32 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
