Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya otonomi daerah memberikan
kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan
kerja sama daerah dalam upaya optimalisasi
pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat; bahwa keija sama daerah untuk mempercepat
tenvujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan peiayanan publik, penyelenggaraan keija
sama daerah harus didasarkan pada pertimbangan
efisiensi dan efektivitas peiayanan publik serta saling
menguntungkan; bahwa untuk memberikan jaminan serta kepastian
hukum dalam pelaksanaan keija sama daerah perlu
menetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman kerja
sama daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II KSDD
Bab III Bentuk KSDPK
Bab IV KSDPL dan KSDLL
Bab V Kelengkapan Dokumen Usulan Rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi kepada TKKSD
Bab VI Naskah Kerja Sama
Bab VII Kelembagaan Kerja Sama Daerah
Bab VIII Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Bab IX Penatausahaan Kerja Sama
Bab X Asosiasi Daerah
Bab XI Pembinaan dan Pengawasan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
pertanian - pola tanam dan rencana tata tanam musim hujan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, BD.2020/NO.99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Hujan Tahun 2020/2021 dan Musim Kemarau Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa terbatasnya ketersediaan air di masing-masing daerah irigasi menyebabkan tidak teralirinya seluruh areal sawah pertanian secara bersamaan dan sesuai dengan Perda Kab Demak No 4 Tahun 2010 tentang Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif maka penggunaan air untuk tanam padi pada masing-masing daerah irigasi teknis, setangah teknis, sistem golongan maupun non golongan perlu diatur secara berdaya guna dan berhasil guna; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hruuf a, perlu disusun pola tanam dan rencana tata tanam musim hujan tahun 2020/2021 dan musim kemarau tahun 2020 yang ditetapkan oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang pola tanam dan rencana tata tanam musim hujan tahun 2020/2021 dan musim kemarau tahun 2021;
UU no 13 Tahun 1950; UU no 33 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2009; UU no 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 22 Tahun 2019; PP No 16 Tahun 1976; PP No 20 Tahun 2006; PP No 12 Tahun 2017; PermenPU No 30/PRT/M/2007; PermenPU No 32/PRT/M/2007; PermenPU No 17/PRT/M/2015; PermenPU No 33/PRT/M/2007; Perda Kab demak No 4 Tahun 2010; Perda Kab Demak No 5 Tahun 2016; Perbup Demak No 51 Tahun 2016; Perbup Demak No 84 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembagian kelompok lahan sawah, jenis tanaman dan masa tanam, sistem pembagian air dan skema pola tanam, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
64 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 98 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03
Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Daerah
Ulin Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 052 Tahun 2019 tentang
Perubahan AtasPeraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2019
tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Daerah Ulin
Banjarmasin, guna memenuhi tuntutan pelayanan kesehatan
yang bermutu bagi masyarakat dengan menyesuaikan
perkembangan biaya satuan pada rumah sakit serta
berdasarkan hasil evaluasi dari berbagai unit pelayanan, maka
perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah
Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3Tahun
2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072
Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03
Tahun 2019 .
Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah
Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang berisi Pasal I dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
5
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 98 Tahun 2005
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembatalan Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam Masa Transisi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dan Baden Perwakilan Desa (BPD) Dalam Masa Transisi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembatalan Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Masa Transisi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembatalan Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2005 Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Masa Transisi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2005.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 98 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penambahan Masa Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Potrobangsan
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar setiap orang untuk mendukung terselenggaranya pembinaan keluarga guna meningkatkan kualitas generasi mendatang, generasi yang mandiri, berjati diri dan produktif'; bahwa berdasarkan Keppres No 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran virus corona disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional, yang menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, khususnya penghidupan penghuni rumah susun sederhana sewa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwako tentang Penambahan Masa Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Potrobangsan;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kriteria penambahan masa sewa dan tata cara penambahan masa sewa.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
21 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 98 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peruntukan Air dan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Pepe di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa sungai pepe merupakan bagian dari Sub daerah aliran sungai bengawan solo yang berada di wilayah Kab Semarang, Kab Boyolali, Kab Karanganyar, Kab Sukoharjo dan Kota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan perubahan kuantitas air sungai pepe serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda Prov Jateng No 20 tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kab/Kota, perlul mengatur pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air lintas Kab/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pergub tentang Peruntukan Air dan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Pepe di Prov Jateng;
UU No 10 tahun 1950; UU No 18 Tahun 2008; UU No 4 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; Uu No 23 Tahun 2014; UU No 37 tahun 2014; PP No 82 Tahun 2001; PP No 6 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2011; PP No 27 Tahun 2012; PP No 37 tahun 2012; Perda Prov Jateng No 20 tahun 2003; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2007; Perda Prov Jateng No 15 Tahun 2014; Perda Prov Jateng No 9 Tahun 2016; PermenLHK No 1 Tahun 2010; PermenLHK No 5 Tahun 2014; PermenLHK No P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; KepmenLHK No 110 Tahun 2003; KepmenLHK No 114 Tahun 2003; KepmenLHK No 115 Tahun 2003;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, lokasi, kelas air, mutu air sasaran, dan daya tampung beban pencemaran, pengelolaan dan pemantauan kualitas air, hak, kewajiban dan peran serta masyarakat, pembinaan dan pemantauan pelaksanaan program aksi sub DAS Pepe, kerjasama, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merauke Nomor 98 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Aparatur
Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Masyarakat
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 98 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
ABSTRAK:
bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2018, Dan bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, maka Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu disesuaikan dan diubah, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018.
Beberapa Ketentuan telah diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
44 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 98 Tahun 2016
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BULUKUMBA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, BD.2016/No.98
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulukumba
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta
dalam rangka meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, agar
berdaya guna dan berhasil guna maka perlu untuk
menyusun dan menetapkan Kedudukan, Tugas Dan
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Bulukumba;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN
BAB V
JABATAN
BAB VI
TATA KERJA
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 98 TAHUN 2016
21
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
