Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (Preferential Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 98 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, BD.2017/No. 98 Seri E Nomor 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3),
Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (5), Pasal 37 ayat (3),
Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor Tahun 2017 tentang
Tanda Daftar Usaha Pariwisata, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah (Kabupaten purworejo Nomor 17
Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakht dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17
Tahun 20l7 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017
Nomor 17);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Pemilik TDUP berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat
dari budaya yang hidup dalam masyarakat setempat;
b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan
keamanan, dan keselamatan wisatawan; e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata
dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi mengutamakan penggunaan produk masyarakat
setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan
kepada tenaga kerja lokal
g. Meningkatkan Kompetensi tenaga keda melalui pelatihan dan
pendidikan:
h. i:berperan aktif dalam upaya pengembangan Prasarana dan program
pemberdayaan masyarakat: i. turut serta mencegah segala bentuk Perbuatan yang melanggar
kesusilan,aal dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan
tempat usahanya: j. memelihara lingkungan yang sehat dan asri;
k. menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan; l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara
bertanggung jawab;
n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; o. menyampaikan laporan setiap kali ada perubahan usaha; dan p. meletakkan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh
petugas dan masyarakat umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 98, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Bencana Alam, Bencana Banjir Jawa Timur, Meletusnya Gunung Kelud dan Tanah Longsor di Cianjur Jawa Barat Tahun 1966
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 1966.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 98 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, BD.2019/No. 819
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3654 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk dittapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati Bualemo ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 athun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 204; UU No.17 tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Taun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.40 Tahun 2006; PP No.6 Tahun 2008; PP No.8 Tahun 2008; PP No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2017; PP No.15 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2109; Peraturan Presiden No.2 tahun 2015; Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017; Permendagri No.23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.8 Tahun 2009; Permendagri No.24 Tahun 2007; Permendagri No.25 Tahun 2007; Permendagri No.73 Tahun 2009; Permendagri No.54 Tahun 2010; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.38 Tahun 2018; Perda Provinsi Gorontalo No.3 Tahun 2009; Perda Provinsi Gorontalo No.4 Tahun 2011; Perda Kab Boalemo No.3 Tahun 2012; Perda Kab Boalemo No.4 Tahun 2012; Perda Kab Boalemo No.5 Tahun 2016; Perda Kab Boalemo No.6 Tahun 2017; Perbup Boalemo No.43 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019 termasuk didalamnya mengatur tentang Kedudukan Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah, Sistematika Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah, serta Pengendalian dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
Terdiri dari 24 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 98 Tahun 2017
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Pekalongan No. 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah
Mengubah :
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Uraian
Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016;
Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c setelah angka 2 disisipkan 1 (satu) angka baru, yaitu angka 3, perubahan Pasal 19, penghapusan Pasal 24 ayat (4) huruf j, penghapusan Pasal 26 ayat (2) huruf g, huruf j dan huruf l diubah, perubahan Pasal 27 ayat (2) huruf l dihapus, penghapusan Pasal 28 ayat (2) huruf o, perubahan Pasal 28 dan sebelum ketentuan Bagian Keempat Asisten Administrasi, disisipkan 1 (satu) Paragraf baru yaitu Paragraf 3 dan 5 (lima) pasal baru, yaitu Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D dan Pasal 28E
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 98 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, perlu disusun uraian tugas yang merupakan penjabaran tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku sehingga ditetapkan dengan Bupati Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 56 Tahun 2019; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, yang memuat: Ketentuan Umum; Unsur-Unsur Organisasi dan Uraian Tugas terdiri dari Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi; Staf Ahli; Asisten; Bagian-bagian; dan Kelompok Jabatan Fungsional; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 yang berkaitan dengan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kua
28 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 98 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Palayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 93 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retrebusi Pelayanan Tera/tera Ulang Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Peruabahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retrebusi Pelayanan Tera/tera Ulang, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Peninjauan Tarif Retrebusi Pelayanan Tera/tera Ulang.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Peninjauan Tarif Retrebusi Pelayanan Tera/tera Ulang, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Penetapan Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang;
Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2022.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 98 Tahun 2016
penyelenggaraan pemerintahan daerah - perencanaan pengawasan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, BD.2019/NO.98
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa agar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2020 dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 96 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengawasan oleh Bupati, tujuan perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2020, Uraian dan Pendanaan pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 98, https://jdih.setkab.go.id; 3 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penugasan Prof. Dr. Ismail Sunni SH MCL Ke Jenewa Untuk Menghadiri Word Peace Through Law
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
