Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaring Pengaman Sosial Terpadu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta
Pemerintah Daerah dalam melakukan pemenuhan hak
dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan
kualitas hidup masyarakat miskin dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial, perlu memberikan bantuan
dalam bentuk jaring pengaman sosial terpadu di bidang
sosial, kesehatan dan pendidikan;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pemberian bantuan dalam bentuk Jaring Pengaman
Sosial Terpadu perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial
Terpadu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; JPST; Besaran Jaring Pengaman Sosial Terpadu; Pendanaan; Mekanisme Pengajuan JPST; Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2019
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kab. Batang Hari Tahun 2022 No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Kabupaten Batang Hari
ABSTRAK:
a. dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam melindungi dan meringankan beban masyarakat miskin dan rentan miskin, Pemerintah Daerah, perlu memberikan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Kabupaten Batang Hari.
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.4 Tahun 1984; UU No.11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2019; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah UU No.15 Tahun 2019; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014; UU No.8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.96 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.120 Tahun 2018.
Pedoman Pemberian Bantuan Pengaman Sosial Untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Kabupaten Batang Hari
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2023.
Peraturan Bupati Batang Hari No.84 Tahun 2019
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 27 Tahun 2022
Tata Cara Pemberian Bantuan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Ekonomi Pedesaan Kelompok Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Ekonomi Pedesaan Kelompok Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang
ABSTRAK:
bahwa agar pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Kelompok Usaha Ekonomi Pedesaan berjalan tertib, lancar dan bertanggungjawab, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Ekonomi Pedesaan Kelompok Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang.
UU No 02 Th 1997, UU No 06 Th 2014, UU No 23 Th 2014, UU No 43 Th 2014, PP No 12 Th 2019, Permendagri No 80 Th 2015, Permendagri No 18 Th 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Ekonomi Pedesaan Kelompok Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 27 Tahun 2022
Partai Politik dan PemiluBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK-penghitungan-penganggaran-pengajuan-penyaluran-pertanggungjawaban
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2022/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik. Perlu disesuaikannya Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No 60 Tahun 2019 dengan proses perencanaan keuangan daerah dan dinamika sosial akibat pandemi corona virus disease 2019.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 28 Tahun 1959; UU No 2 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir No 5 Tahun 2008.
Dalam Peraturan ini diatur Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Mengatur mengenai ketentuan umum, penetapan jumlah bantuan keuangan, pengajuan, verifikasi kepengkapan administrasi partai politik, penyaluran, penggunaan, laporan pertanggungjawaban penggunaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
15 hlm, Lampiran : 7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 27 Tahun 2022
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH PABRIK ROKOK DAN BURUH TANI TEMBAKAU YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2022/NO.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok dan BUruh Tani Tembakau yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang
Penggunaan, Pematauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau Pemberian Bantuan Langsung Tunai
Kepada Kelompok Masyarakat yang Didanai Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung
Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau
yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan tersebut mengatur Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Sumber Anggaran dan Pengelola; Kriteria Penerima; Pendataan; Besaran Penerimaan dan Jangka Waktu; Penyaluran dan Pelaporan; Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 27 Tahun 2022
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2022 (515)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung tunai Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
ABSTRAK:
Implikasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dan lemahnya daya beli serta kesenjangan sosial ekonomi lainnya, sehingga diperlukan upaya pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan relaksasi dan stimulan perekonomian, menaikkan kemampuan daya beli melalui peningkatan belanja jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian masyarakat yang terkena dampak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; PMK No. 134/PMK.07/2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2022/ No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
a. penggunaan, pendekatan pelaksanaan, dan alokasi besaran BKK;
b. tata cara perencanaan dan penganggaran;
c. pelaksanaan dan penatausahaan;
d. pertanggungjawaban dan pelaporan;
e. pendampingan BKK; dan
f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban BKK yang dianggarkan tahun anggaran 2022 tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran proses Penyaluran
Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sesuai ketentuan
Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 215/PMK.07 /2021 tentang Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan
Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lamongan Tahun
2022.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengel~laan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah; 4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
a. alokasi anggaran;
b. pelaksanaan BLT DBHCHT;
c. pemantauan, evaluasi dan pengawasan BLT DBHCHT
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2022.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 26 Tahun 2022
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Barang Kebutuhan Pokok
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Barang Kebutuhan Pokok
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka membantu penyediaan sebagian barang kebutuhan pokok serta mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu dan lanjut usia (lansia), maka Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk melaksanakan pemberian bantuan sosial barang kebutuhan pokok;.
b.pegawai berpenghasilan rendah, bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan sosial barang kebutuhan pokok dapat berjalan dengan lancar
dan tepat sasaran, perlu disusun pedoman
pelaksanaannya;
c. bahwa Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 6
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian
Barang Kebutuhan Pokok Gratis, sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan
perundang-undangan, sehingga perlu direvisi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Barang
Kebutuhan Pokok.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 6 Tahun 1991, UU No 18 Tahun 2012, UU No 23 Tahun 2014, Perda Kab Lampung Barat No 8 Tahun 2016, UU no 23 tahun 2014, Perda Kab Lampung Barat No 8 Tahun 2016, Perbup Lampung Barat No 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Barang Kebutuhan Pokok
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Barang Kebutuhan Pokok Gratis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 26 Tahun 2022
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Gempa Bumi Di Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana alam gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 25 Februari 2022, yang menyebabkan kerusakan di sektor lingkungan, sektor
insfrastruktur, sektor sosial, sektor ekonomi, dan
kerusakan di lintas sektor serta korban jiwa, b. bahwa dalam rangka mempercepat pemulihan
infrastruktur dan kegiatan ekonomi masyarakat pascabencana alam gempa bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam
Gempa Bumi di Kabupaten Pasaman Barat,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten
Pasaman Barat,
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Keputusan Presiden Nomor Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003, Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020,
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2021, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016,Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor
Tahun 2021, Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/188BUP-PASBAR/2022
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat serta pihak yang terkait dalam kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Pasaman Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
