Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.081 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan Melalui Sistem Pelayanan Mudah Dapat Administrasi Kependudukan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Perizinan, Pelayanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PERATURAN BUPATI KUBU RAY...ASI KEPENDUDUKAN.pdf

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM JARINGAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2023/NO.47, LL Kab. Kubu Raya: 6 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan Melalui Sistem Pelayanan Mudah Dapat Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penduduk untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan terukur perlu dilaksanakan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Dan Pengguna Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan Melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Mudah Dapat Administrasi Kependudukan; Jenis Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan Melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Mudah Dapat Administrasi Kependudukan; Pengembancian Aplikasi Sistem Pelayanan Mudah Dapat Administrasi Kependudukan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
2 Halaman dan 4 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 47 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lombok Barat

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perbup Lombok Barat Nomor 47 Tahun 2023.pdf

SISTEM PEMERINTAHAN - BERBASIS ELEKTRONIK

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD 2023 (47) : 8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lombok Barat

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, perlu disusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lombok Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013; Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022; Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019; Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Lombok Barat No. 28 Tahun 2023; Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2019;
Dalam perbup ini diatur tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Lombok Barat. Arsitektur SPBE Kabupaten Lombok Barat adalah untuk menjadi kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati No 9 Tahun 2023 tentang Penerapan Aplikasi E-Office bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kab. Musi Banyuasin

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perbup Musi Banyuasin No 46 Tahun 2023.pdf

PENERAPAN-APLIKASI E-OFFICE-aparatur sipil negara

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2023/NO.46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 9 Tahun 2023 tentang Penerapan Aplikasi E-Office bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kab. Musi Banyuasin

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan penerapan Aplikasi E-Office ditemui beberapa kendala terhadap sistem dan pelaksanaannya di lapangan; serta bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penerapan Aplikasi E-Office Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1 Tahun 2020; Peraturan Sadan Kepegawaian Negara No 24 Tahun 2017; Peraturan Sadan Kepegawaian Negara No 6 Tahun 2022; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 41 Tahun 2021; dan Peraturan Bupati No 49 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai perekaman kehadiran, bukti dukung kegiatan pada LKH, pengisian LKH, pelaksanaan absensi pegawai, serta penambahan pasal yang mengatur tentang terjadinya gangguan internet dan pegawai yang tidak melakukan presensi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati No 9 Tahun 2023 tentang Penerapan Aplikasi E-Of.fice Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 46 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PERBUP_NO_46_TAHUN_2023_S...RUBAHAN_ATAS_PER.pdf

SPBE

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini maka perlu dilakukan perubahan, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan,
mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional, 10. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan,
mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang memuat perubahan pada ketentuan pasal 5 ayat (7) serta menambahkan 1 (satu) ayat baru setelah ayat (7) yaitu ayat (8), perubahan pada ketentuan dalam pasal 6 ayat (4), perubahan pada ketentuan dalam pasal 7 ayat (5), perubahan pada ketentuan dalam pasal 8 ayat (3), perubahan pada ketentuan dalam pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), perubahan pada pasal 37 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) serta menambahkan 3 ayat baru yaitu ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
6

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 45 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Inovasi Daerah

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PerBup Nunukan 45-2023.pdf

Inovasi Daerah

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, BD 2023 (45)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Inovasi Daerah

ABSTRAK:

Inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah, diperlukan kepastian hukum dalam pelaksanaan lomba inovasi daerah tingkat Daerah Kabupaten.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.18 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.38 Tahun 2017; Permendagri No.20 Tahun 2011; Permendagri No.36 Tahun 2012; Permendagri No.104 Tahun 2018.
Dalam PerBup ini diatur tentang Inovasi Daerah, BAB I Ketentuan Umum, BAB II Bentuk dan Kriteria Inovasi, BAB III Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah, BAB IV Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah, BAB V Uji Coba Inovasi Daerah, BAB VI Penerapan, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah, BAB VII Pendanaan, BAB VIII Informasi Inovasi Daerah, BAB IX Pembinaan dan Pengawasan, BAB X Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
11 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maros Nomor 44 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PERBUP 44 THN 2023 PEDOMA...FIKAT ELEKTRONIK.pdf

PEDOMAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memudahkan pelayanan dan melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal; b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, maka perlu mengatur penggunaan Sertifikat Elektronik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Sertifikat Elektronik Lingkup Pemerintah Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ten tang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1017); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144); 11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Infonnasi Berklasifikasi Milik Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 808); 12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1862); 13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907); 14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 ten tang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Infonnasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054); 15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375); 16. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 01); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Infonnatika (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 12); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7); 20. Peraturan Bupati Maros Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 40); 21. Peraturan Bupati Maros Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 13).
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK BAB V : KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB VI : TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN, PERUBAHAN DATA DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK BAB VII : PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SPBE BAB VIII ; TANDA TANGAN ELEKTRONIK BAB IX : PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK BAB X : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI : PEMBIAYAAN BAB XII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Maras Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-SIGNATURE) Untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Maras Tahun 2019 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 44 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 104 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Sumedang No. 104 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

Download file:

Perbup Smd 44 2023 Perub Perbup 104 2022.pdf

PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - BUPATI - SUMEDANG - NOMOR - 104 - TAHUN - 2022 - TENTANG - ARSITEKTUR - SISTEM - PEMERINTAHAN - BERBASIS - ELEKTRONIK - PEMERINTAH - DAERAH - KABUPATEN - SUMEDANG

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, BD Kab. Sumedang Tahun 2023 No. 44

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 104 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 104 Tahun 2022 yang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 104 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 132 Tahun 2022; Permen PANRB No. 6 Tahun 2011; Permenkominfo No. 5 Tahun 2015; Permenkominfo No. 8 Tahun 2019; Permen PANRB No. 5 Tahun 2020; Permen PANRB No. 59 Tahun 2020; Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020; Permen PPN/Kepala Bappenas No. 16 Tahun 2020; Perbup Sumedang No. 94 Tahun 2015; Perbup Sumedang No. 47 Tahun 2021; Perbup Sumedang No. 104 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 104 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 104) diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2023.
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 104 Tahun 2022 diubah.
4 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 43 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Boyolali No. 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali

Download file:

Perbup Byl 43_2023.pdf

sistem pemerintahan berbasis elektronik

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2023/NO.43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali

ABSTRAK:

bahwa penyesuaian dan penyempumaan terhadap kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; bahwa adanya peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan terpercaya dengan penyesuaian dan penyempumaan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka diharapkan semakin memberikan manfaat terhadap kebutuhan masyarakat; bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 16, perubahan Pasal 19, perubahan Pasal 22, perubahan Pasal 23, perubahan Pasal 35, perubahan Pasal 41.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2021 diubah.
12 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 42 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PerBup KTT 42-2023.pdf

Keamanan Informasi – SPBE – Pemerintahan Daerah

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, BD 2023 (42)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan manajemen keamanan informasi SPBE di Daerah.
UU No.34 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.71 Tahun 2019; Perpres No.95 Tahun 2018; Perpres No.82 Tahun 2022; Permen PANRB No.5 Tahun 2020; Permen PANRB No.59 Tahun 2020; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No.10 Tahun 2019; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No.4 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang manajemen keamanan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2023.
9 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Kelola, Penyelenggara, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Permerintahan Berbasis Elektronik

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perbup 41 tahun 2023.pdf

sISTEM-PEMERINTAHAN-BERBASIS-ELEKTRONIK

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Tahun 2023 Nomor 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola, Penyelenggara, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Permerintahan Berbasis Elektronik

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik; bahwa agar pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat berjalan untuk mencapai tuiuannya, Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 59 Tahun 2020; Perda No. 6 Tahun 2020
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Kelola Bab III Penyelenggara SPBE Bab IV Pemantauan dan Evaluasi Bab V Ketentuan Peralihan Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
18 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT