Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Eliminasi Malaria di Kabupaten Tanah Laut.
ABSTRAK:
Bahwa angka kejadian Malaria di Tanah Laut sudah berada di bawah 1/1000 penduduk dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang menjadi syarat untuk memasuki tahap eliminasi;
Bahwa dalam rangka efektifitas dan keberhasilan target eliminasi malaria perlu upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan serta memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum kepada pihak yang melaksanakan program dan kegiatan eliminasi di Kabupaten Tanah Laut menuju Tanah Laut bebas malaria tahun 2021sehingga diperlukan adanya suatu pedoman eliminasi malaria;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Eliminasi Malaria di Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 1965; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Uundang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/Per/III/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/MENKES/SK/1/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003; Keputusan Menteri Keseatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini Tentang Pedoman Eliminasi Malaria di Kabupaten Tanah Laut;
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Ruang Lingkup;
Objek dan Subjek Peraturan;
Kebijakan dan Strategi;
Kelembagaan;
Penemuan,Survilans Migrasi dan Tata Laksana Penderita;
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
Pencegahan dan Penanggulangan Resiko;
Pembentukan,Kedudukan Organisasi Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Tanah Laut;
Peran Serta Masyarakat Dalam Eliminasi Malaria dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
Pendanaan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 92 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
ABSTRAK:
a. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik
dilaksanakan berdasarkan prinsip keamanan yang
meliputi kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan,
keaslian dan kenirsangkalan sumber daya yang
mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. bahwa dalam menjamin terjaganya keamanan
informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik
perlu dilaksanakan persandian untuk pengamanan
informasi;
c. bahwa untuk mendukung keamanan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung serta
terselanggaranya pelaksanaan persandian untuk
mendukung pengamanan informasi diperlukan adanya
pedoman manajemen keamanan dan pelaksanaan
persandian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik dan Pelaksanaan Persandian
untuk Pengamanan Informasi;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2019, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4
Tahun 2021, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021
Terdiri dari 37 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, penyelenggaraan manajemen keamanan informasi SPBE, penyelenggaraan persandian untuk mengamanan informasi, penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pendanaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2021.
mengatur mengenai pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 92 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veterinir Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 92 Tahun 2011
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL - PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BD.2011/No.92
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 berbunyi bahwa
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Bupati yang karena Jabatannya mempunyai Kewenangan
Menyelenggarakan Keseluruhan Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Pasal 5 ayat (1) berbunyi Bupati adalah
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan; bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan hibah dan bantuan sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Sragen tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor. 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, hibah, bantuan sosial, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2011.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 92 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan
evaluasi jabatan untuk setiap jabatan dilingkungannya dan
telah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/997/M.SM.04.00/2018 tanggal 9 Nopember 2018
tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di
lingkungan Instansi Pemerintah, berdasarkan surat Menteri
mengenai validasi hasil evaluasi jabatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Pejabat Pembina Kepegawaian
menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di
lingkungannya ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung.
Undang–Undang Nomor 14 Tahun1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
Terdiri dari 6 pasal, 4 bab yaitu ketentuan umum, jabatan dan kelas jabatan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
mengatur mengenai jabatan dan kelas jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 92 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 92 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana ;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.52 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.18 Tahun 2016; PERPE No.87 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No.11 Tahun 2016; PERKEP Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No.163 Tahun 2016;
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas Dan Fungsi; 5. Unit Pelaksana Teknis Dan Jabatan Fungsional; 6. Tata Kerja; 7. Kepegawaian; 8. Jabatan Perangkat Daerah; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
29 halaman 2 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 92 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 - 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Parturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022.
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang Ketentuan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
Apabila dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 mengalami perubahan, maka Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 harus mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
