Struktur OrganisasiKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/WanitaKeluarga Berencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERWALI Kota Depok No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja dan perubahan organisasi pada Instansi Daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Walikota Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2021.
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 90 Tahun 2019
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD.2019/NO.91, LL Kab. Kubu Raya : 18 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK:
Bahwa unutk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Kubu Raya Nomor 15 tahun 2019, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
Bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu duganti;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 35 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 206, Perda No 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi, tata kerja dan pelaporan, pembiayaan, kepegawaian, ketentuan lain-lain, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Pada saat Peraturann Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Perbup ini terdiri dari 17 hlm peraturan dan 1 hlm lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2019
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan
Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 telah
diatur dengan Peraturan BupatiKabupaten Gunungkidul
Nomor 20 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhirdengan Peraturan BupatiNomor
23 Tahun 2018tentangperubahan keduaatas Peraturan
Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 26 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, bahwa berdasarkanhasil evaluasi danperkembangan
keadaan, peraturan sebagaimana
dimaksud huruf a
sudah
tidak sesuai lagi dengan kondisi yang
ada,
sehingga perlu disesuaikan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, PeraturanMenteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26
Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016.
Materi pokok : Tata Cara Pendataan
Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Nomor Objek Pajak, Tata Cara Penerbitan Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Dan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran,
Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran Pajak, Persyaratan Dan Tata Cara Penundaan Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Tata Carapembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan,
Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif, Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penyelesaian Keberatan, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Tata Cara Pemeriksaan, Insentif Pemungutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Mencabut : Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan; Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018tentangPerubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Jumlah halaman : 38 HLM, Lampiran : 31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 90 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemberian
izin cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen, maka wewenang
pemberian izin perlu didelegasikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang
Pemberian Izin Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
yang meliputi
Mendelegasikan Wewenang Pemberian Izin Cuti bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen kepada pejabat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2013.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2023
FORUM PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 90, BD.2023/NO.90
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Forum Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
a. bahwa kesejahteraan bagi setiap warga negara
termasuk bagi penyandang disabilitas di Daerah
Istimewa Yogyakarta menjadi tanggung jawab
bersama untuk mewujudkannya;
b. bahwa untuk memfasilitasi semua pihak yang
berkepentingan (stakeholder) di Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam upaya penghormatan, pelindungan,
dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, perlu
dibentuk sebuah forum;
c. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi
forum yang mewadahi stakeholder dalam upaya
penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas maka diperlukan pengaturan
melalui Peraturan Gubernur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Periodisasi; Tugas dan Fugnsi; Tata Kerja; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 90 Tahun 2021
PERBUP Kab. Cianjur No. 64 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan Dan Holtikultura Kabupaten Cianjur
tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - unit - organisasi - di - lingkungan - dinas - tanaman - pangan - hortikultura - perkebunan - dan - ketehanan - pangan - kabupaten - cianjur
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD Kab. Cianjur tahun 2021 No 90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17A Perda Kab. Cianjur No. 18 Tahun 2021 maka perlu menetapkan kembali Perbup tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Keja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kab. Cianjur .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 72 Tahun 2019; Permen Pertanian RI No. 43 / Permentan / OT.010/8/2016; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 17 Tahun 2021; Permen Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 25 Tahun 2021; Perda Kab. Cianjur No. 18 Tahun 2021; Perbup Cianjur No. 70 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja , Pembiayaan , Kepegawaian , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
30 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 90 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 140 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Besaran Insentif, Penerima Insentif, Sumber Insentif, Pemanfaatan dan Alokasi Besaran Insentif dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 90 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2010 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tamm Anggaran 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan tata cara penyaluran
Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2010, maka perlu mengubah Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 42 Tahun 2010 tentang Belanja Bantuan
Sosial Masyarakat untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan at.as Peraturan Bupati Kebumen Nomor
42 Tahun 2010 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat
untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2010 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tamm Anggaran 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2010.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2010 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tamm Anggaran 2010 diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 90 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6)
dan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di
Kabupaten Tebo.
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 14 Tahun 2000; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2023; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PP No 8 Tahun 2016; PP No 11 Tahun 2021; Permendagri No 111 Tahun 2014; Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Tebo No 5 Tahun 2023.
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
133
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
