PERUBAHAN - KEDUA - TENTANG - PENJABARAN - APBD - TAHUN - ANGGARAN - 2016
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD2016/NO.12
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
adanya kegiatan yang belum cukup tersedia anggarannya dan bersifat mendesak, perlu melakukan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja dengan melakukan penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam APBD Tahun Anggaran 2016
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No. 47 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.79 Tahun 2005; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagr No.21 Tahun 2011; Permendagr No.52 Tahun 2015; PD Kota Bontang No.7 Tahun 2007; sebagaimana telah diubah dengan PD Kota Bontang No.4 Tahun 2013; PD Kota Bontang No.11 Tahun 2015
Ringkasan Penjabaran APBD
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2016.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (2) UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu ditetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL);
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.5 Tahun 1990, UU No.12 Tahun 2001, Uu No.26 Tahun 2007, UU No.14 Tahun 2008, UU No.32 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.38 Tahun 2007, PP No.27 Tahun 2012, Permenkes No.928/Menkes/Per/IX/1995.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum; Ruang lingkup; Format Penyusunan UKL-UPL dan SPPL, Tata Cara Pengajuan UKL-UPL dan SPPL; Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dan Persetujuan SPPL; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; .
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2016.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 11 Tahun 2016
PERWALI Kota Banjarmasin No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Banjarmasin Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Dan Pendaftaran Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Kota Banjarmasin Tahun 2016
ABSTRAK:
Kegiatan pendapatan, pendaftaran, dan penilaian objek dan subjek PBB dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan up to date dengan menggabungkan semua aktivitas admisnitrasi PBB ke dalam suatu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat, tepat, dan efisien. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak, maka akurasi data objek dan subjek pajak harus memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal dan mutakhor, maka basis data tersebut perlu dipelihara dengan baik, sehingga diharapkan peningkatan tertib administrasi, pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, serta peningkatan potensi pokok ketetapan dalam penerimaan PBB. Maka untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2015;
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Objek dan Subjek PBB Perkotaan Banjarmasin Tahun 2016, dengan isi singkat sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Raung Lingkup, Tujuan, dan Sasaran; 3. Penatalaksanaan; 4. Mekanisme; 5. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2016.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 11 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk melaksanakan tuntutan perkembangan dan keadaan di lapangan.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.109 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.24 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2007; PP No.30 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2007; Perda No.18 Tahun 2008; Perda No.11 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan APBD TA 2016.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota ini terdiri atas 6 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto No. 11 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Penyesuaian terkait pengadaan kendaraan dinas jabatan/operasional bagi Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota tersendiri dan penyesuaian ketentuan atas jumlah anggota Dewan Pengupahan, Tim Sensus PBB dan Pertanahan, dan makan minum petugas shift pada RSUD/Puskesmas DTP
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 51 Tahun 2008;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 58 Tahun 2005;
Perpres No. 54 Tahun 2010;
Permendagri No. 13 Tahun 2006;
PMK No. 65/PMK.02/2015 Tahun 2015;
Permendagri No. 52 Tahun 2015;
Permendagri No. 80 Tahun 2015;
Perda No. 12 Tahun 2011;
Perwal No. 35 Tahun 2015.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2016.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016
14 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 11 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Layanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/ Walikota memeberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPTSP Kanupaten/Kota;
b. bahwa Peraturan waliokta Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti
UU No 2 Tahun 1993; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PerPres No 97 Tahun 2014; PERDA No 1 Tahun 2008; PERDA No 13 Tahun 2014; PERWAL No 83 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Pendelegasian Wewenang; 4. Pembinaan Teknis dan Pengawasan; 5. Ketentuan Peralihan; 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2016.
5 halaman, 3 lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 11 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Terpadu dalam Pembangunan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai swadaya dan gotong royong serta pemberdayaan masyarakat,dipandang perlu menginisiasi sebuah kebijakan dan inovasi untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dengan berdasarkan semangat kebersamaan,kesadaran dan keterpaduan dalma membangun lingkungan dengan motivasi dan menggali rasa tanggung jawab bersama;
b. bahwa untuk mewujudkan tercapainya semangat membangun yang tinggi dengan menumbuhkan prakarsa gotonh royong dan pemberdayaan masyarakat dan keterpaduan dalam pembangunan prasarana dan sarana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a,maka perlu adanya Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Terpadu dalam Pembangunan ( Gardu Pembangunan)
UU No 15 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 108 Tahun 2000; PP No 109 Tahun 2000; PP No 54 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP Tahun 2006; PP RI No 8 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; PerPres RI No 15 Tahun 2010; PerMen Dalam Negeri No 21 Tahun 2005; PerMen Dalam Negeri No 42 Tahun 2005; PerMen Dakam Negeri No 13 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri No 32 Tahun 2011; PERDA Kota Cilegon No 19 Tahun 2006; PERDA Kota Cilegon No 7 Tahun 2010; PERDA Kota Cilegon No 11 Tahun 2012; PERWALi Cilegon No 29 Tahun 2014; PERWALI Cilegon No 33 TAhun 2015; PERWALI Cilegon No 34 Tahun 2015
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Prinsip Dan Pendekatan Gardu Pembangunan; 4. sasaran Dan Lokasi Gardu Pembangunan; 5. Lembaga/Badan Yang Mengelola Gardu Pembangunan; 6. Prioritas Kegiatan gardu Pembangunan; 7. Metode Pelaksanaan Gardu Pembangunan; 8. Sumber Dana Dan Penganggaran; 9. Pengalokasian Dan Mekanisme Pencairan Dana Serta Biaya Operasional Gardu pembangunan; 10. Pajak; 11. Pengendalian Dan Pengawasan; 12. Monitoring,Evaluasi, Dan Pelaporan; 13. Sanksi; 14. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2016.
18 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 11 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru, maka guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas perlu ditindaklanjuti dengan menjabarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru sebagai pedoman kerja.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2013.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru yang terdiri atas 7 Bab dan 50 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
32 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
