Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyetakan rumah sakit berkewajiban menyusun peraturan internal rumah sakit; bahwa peraturan internal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, serta wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kab Tegal selaku pemilik rumah sakit, Pejabat Pengelola, staf medis dan staf keperawatan dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinik yang baik (good clinical governance); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Peraturan Internal Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter soeselo Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; Uu No 29 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 36 Tahun 2014; UU No 38 tahun 2014; Perpres No 77 Tahun 2015; PP no 23 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; PP no 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permenkes No 755/Menkes/Per/IV/2011; Permenkes No 49 tahun 2013; Permenkes No 10 tahun 2014; Permenkes No 66 Tahun 2016; Permenkes No 11 Tahun 2017; Permenkes No 27 Tahun 2017; Permenkes No 42 tahun 2018; Permedagri No 79 Tahun 2018; Permenkes No 3 Tahun 2020; Kepmenkes No 772/Menkes/Sk/VI/2002; Kepmenkes No 923/Menkes/SK/VI/2005; Kepmenkes No 129/Menkes/SK/II/2008; Perda Kab tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 34 Tahun 2014; Perbup Tegal No 14 Tahun 2017; Perbup Tegal No 82 Tahun 2018; Perbup Tegal No 37 Tahun 2019; Perbup Tegal No 73 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang peraturan internal korporasi, peraturan internal staf medis, peraturan internal staf keperawatan, perubahan peraturan internal rumah sakit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
58 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Tahun 2018/ No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD pada BLUD SKPD dapat diberikan Jasa Pelayanan; bahwa Peraturan upati Aceh Barat Daya Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya belum mengakomodir pengaturan distribusi Jasa Layanan yang sesuai dengan kebutuhan pada Rumah Sakit Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya, maka dipandang perlu untuk disesuaikan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 49 Tahun 2013; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 72 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 12 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Honorarium dan Insentif Jasa Pelayanan; BAB III Indexing; BAB IV Ketentuan Peralihan; BAB V Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2018.
16 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2016
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Yang Berasal Dari Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BD 2016/41 seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 41 Tahun 2021
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANIASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2021/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organiasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kelas C
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pekalongan, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus
Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kelas C; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit
Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum
Daerah Kajen Kelas C;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, unit organisasi pendukung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2011 dicabut.
20 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2022
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 SUMBAWA BESAR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 41
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sumbawa Besar Provinsi Nusa Tenggara Barat
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sumbawa Besar Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tamahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Terdiri dari 37 Pasal, dengan Ruang lingkup pengaturan Pola Tata Kelola BLUD SMKN 2 Sumbawa Besar meliputi:
a. kelembagaan;
b. prosedur kerja;
c. pengelompokan fungsi; dan
d. pengelolaan sumber daya manusia
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
-tidak ada
-tidak ada
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BAGIAN HUKUM KABUPATEN SUMBAWA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN PINJAMAN, INVESTASI DAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018 tentang badan layanan umum daerah, menyebutkan BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. Berdasarkan ketentuan pasal 90 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD, bahwa BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Berdasarkan ketentuan pasal 92 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD, BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat begi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran. Berdasarkan ketentuan padal 205 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kepala daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengelolaan pinjaman, investasi dan kerja sama BLUD lingkup pemerintah kabupaten sumbawa.
Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005, Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2005, Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan nomor 77/PMK.05/2009, Peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2016, Peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018, Peraturan bupati sumbawa nomor 9 tahun 2015
Ketentuan Umum, Ruang lingkup, Pinjaman, Investasi, Kerjasama, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan lain-lain, Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
-
-
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Puskesmas
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas layanan
kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah pada Unit
Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Pati, perlu
mengatur besaran tarifnya; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa tarif
pelayanan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Unit
Pelaksana Teknis Puskesmas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nama, objek dan subjek tarif layanan, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif layanan, struktur dan besarnya tarif layanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soetijono Blora Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan
kesehatan yang terjangkau dan berkualitas
pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Dr.R.Soetijono Blora
Kabupaten Blora, perlu menetapkan Standar
Pelayanan Minimal; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah,
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan
Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Kepala
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Dr.R.Soetijono Blora Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis pelayanan, indikator, standar (nilai), batas waktu pencapaian dan uraian standar pelayanan minimal, pelaksanaan, pembinaan dan penagwasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
41 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit PelaksananTeknis Dinas Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 51 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Kepmenkes No. 605 Tahun 2008; Permenkes No. 411/MENKES/PER/II/2010; Perda KALTIM No. 9 Tahun 2016; Pergub No.67 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang tarif pelayanan laboratorium kesahatan pada Badan Layanan Umum Daerah unit pelaksana teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2017.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 41 Tahun 2013
sistem remunerasi jasa pelayanan pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah tani dan nelayan kabupaten boalemo
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2013/NO.432
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Dan Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; PP No.32 Tahun 1996; Keppres No.40 Tahun 2001; Permendagri No.61 Tahun 2007; Permenkes No.40 Tahun 2012; Perbup Boalemo No.3 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang sistem remunerasi jasa pelayanan pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah tani dan nelayan kabupaten boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang asas dan tujuan, hak dan kewajiban, ruang lingkup pelayanan dan remunerasi, sumber pembiayaan remunerasi, tata cara pemberian remunerasi, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
